Airlangga Naikkan Target Pembiayaan UMKM Jadi Rp2.000 Triliun, Dorong Usaha Naik Kelas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menaikkan target pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi Rp2.000 triliun. Target tersebut diharapkan dapat memperluas akses modal sekaligus mendorong lebih banyak pelaku UMKM berkembang dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.

Airlangga menyampaikan target tersebut dalam UMKM Finance Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, peningkatan pembiayaan diperlukan karena masih terdapat kesenjangan akses pendanaan, terutama bagi pelaku usaha yang sudah berkembang tetapi belum mampu mendapatkan pembiayaan dalam skala lebih besar.

“Jadi saya bilang ini saja yang saya ingin sampaikan di summit, naik ke Rp2.000 triliun,” kata Airlangga.

Target Rp2.000 triliun tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah memperbesar peran UMKM dalam perekonomian nasional. Pemerintah berharap tambahan pembiayaan tidak hanya digunakan untuk modal kerja, tetapi juga investasi, pembelian mesin, peningkatan kapasitas produksi, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Airlangga menilai angka Rp2.000 triliun lebih realistis dibandingkan target ideal pembiayaan UMKM sebesar 30% dari total kredit perbankan. Dengan total kredit sekitar Rp9.000 triliun, porsi 30% akan menghasilkan pembiayaan UMKM sekitar Rp3.000 triliun.

Pembiayaan UMKM Sudah Mendekati Rp2.000 Triliun

Perkembangan terbaru menunjukkan kebutuhan pembiayaan UMKM memang sangat besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM lintas sektor jasa keuangan mencapai sekitar Rp1.948,72 triliun per Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 2,16% secara tahunan.

Dengan demikian, target Rp2.000 triliun yang disampaikan Airlangga sebenarnya berada sangat dekat dengan posisi pembiayaan UMKM yang sudah tercatat dalam sistem keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangannya bukan hanya meningkatkan jumlah pembiayaan, tetapi juga memastikan pembiayaan tersebut benar-benar menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan dan mampu meningkatkan produktivitas mereka. 

Pemerintah juga perlu memastikan adanya perbedaan yang jelas antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Modal yang digunakan untuk membeli mesin, menambah kapasitas produksi, membuka cabang, memperbaiki kualitas produk, atau memperluas distribusi akan lebih berpotensi membantu UMKM tumbuh dalam jangka panjang.

Fenomena “Hollow in the Middle”

Airlangga menyoroti persoalan yang disebut sebagai “hollow in the middle” atau kekosongan pada segmen usaha menengah.

Selama ini, struktur UMKM Indonesia didominasi oleh usaha mikro. Di sisi lain, terdapat perusahaan besar yang relatif lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari perbankan maupun pasar modal.

Masalah muncul pada kelompok usaha yang berada di tengah. Mereka sudah terlalu besar untuk hanya mengandalkan pembiayaan mikro, tetapi belum cukup besar atau belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan korporasi dalam jumlah besar.

“Yang di tengah, kita sering sebut hollow in the middle, yang tengah yang kosong ini harus didorong untuk naik ke atas,” ujar Airlangga.

Menurut pemerintah, kelompok usaha tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih besar karena memiliki potensi untuk menjadi perusahaan menengah bahkan besar. Jika berhasil berkembang, mereka juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas rantai pasok nasional.

Mayoritas Pelaku Usaha Masih Berada di Skala Mikro

Besarnya tantangan tersebut terlihat dari struktur pelaku UMKM di Indonesia. Pemerintah sebelumnya menyebut terdapat sekitar 56 juta pelaku UMKM, dengan sekitar 54 juta di antaranya merupakan usaha mikro.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga pernah menjelaskan bahwa sekitar 97% pelaku usaha berada pada kategori mikro. Sementara usaha kecil sekitar 1,7% dan usaha besar sekitar 1,36%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah bukan sekadar menambah jumlah UMKM, tetapi membuat lebih banyak usaha mikro mampu berkembang menjadi usaha kecil dan kemudian usaha menengah. 

Jika proses tersebut berjalan, struktur ekonomi Indonesia akan menjadi lebih seimbang. UMKM tidak hanya menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja, tetapi juga dapat berkembang menjadi pemasok bagi industri besar, masuk ke rantai pasok global, serta meningkatkan kontribusi terhadap ekspor.

KUR Tetap Menjadi Salah Satu Instrumen Utama

Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah masih mengandalkan berbagai program kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga 28 Juni 2026, realisasi penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp167,97 triliun atau sekitar 49,20% dari target tahun 2026 sebesar Rp341,39 triliun.

Dari jumlah tersebut, penyaluran KUR mencapai Rp147,70 triliun kepada sekitar 2,32 juta debitur. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KUR tercatat sekitar 2,39%, sementara realisasi tersebut sudah mencapai 50,83% dari target plafon KUR 2026. 

Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bersubsidi masih menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan kredit komersial.

Namun, pemerintah perlu memastikan agar KUR dan skema pembiayaan lainnya tidak berhenti pada pemberian modal. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan agar mampu mengelola arus kas, menghitung keuntungan, membuat laporan keuangan, dan menggunakan pinjaman untuk kegiatan produktif.

Pembiayaan Harus Diikuti Pengelolaan Risiko

Airlangga juga mengingatkan bahwa peningkatan pembiayaan harus diikuti pengelolaan risiko.

Pasalnya, ekspansi kredit yang terlalu cepat tanpa memperhatikan kemampuan membayar debitur dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah di sektor perbankan.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem penilaian kredit, penjaminan, pendampingan, serta penggunaan data dalam proses pembiayaan UMKM.

Industri penjaminan juga dapat berperan penting karena masih banyak UMKM yang sebenarnya memiliki usaha layak, tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan perbankan atau belum memiliki agunan yang memadai.

Pemerintah sebelumnya menekankan bahwa industri penjaminan dapat menjadi “credit enhancer” untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus menjadi instrumen mitigasi risiko. 

Digitalisasi Jadi Kunci Menjangkau Puluhan Juta UMKM

Selain pembiayaan, Airlangga menekankan pentingnya digitalisasi. Pemerintah menghadapi tantangan besar karena jumlah pelaku usaha yang harus dilayani mencapai puluhan juta.

“Untuk mengelola yang tadi disampaikan oleh Pak Maman, 54 juta, memang tidak ada cara lain kecuali menggunakan Artificial Intelligence,” kata Airlangga.

Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dapat membantu pemerintah mengelola data UMKM dalam jumlah besar. Teknologi tersebut berpotensi digunakan untuk memetakan kebutuhan pembiayaan, melihat perkembangan usaha, memberikan rekomendasi program, hingga membantu mengidentifikasi pelaku usaha yang memiliki potensi untuk naik kelas.

Digitalisasi juga penting bagi UMKM itu sendiri. Dengan memanfaatkan pembayaran digital, marketplace, media sosial, aplikasi pencatatan keuangan, dan layanan perbankan digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar sekaligus membangun rekam jejak transaksi.

Rekam jejak tersebut pada akhirnya dapat membantu UMKM ketika mengajukan pembiayaan formal.

Pemerintah juga telah mengembangkan SAPA UMKM sebagai platform terpadu untuk mengintegrasikan data dan layanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi persoalan data yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menentukan kebijakan UMKM. 

Belajar dari India

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mendorong UMKM Indonesia untuk belajar dari India.

Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari India adalah kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan pasar. Produksi yang besar tidak akan cukup apabila produk tidak memiliki pasar yang kuat dan berkelanjutan.

Karena itu, UMKM Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada produksi. Pelaku usaha juga harus memahami kebutuhan konsumen, menjaga kualitas produk, membangun merek, memperkuat distribusi, dan memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pasar baru.

Kemampuan masuk ke rantai pasok perusahaan besar juga menjadi penting. UMKM yang mampu memenuhi standar kualitas, kapasitas, dan ketepatan waktu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dari usaha lokal menjadi pemasok nasional bahkan eksportir.

UMKM Punya Peran Besar dalam Ekonomi Nasional

Pemerintah sebelumnya menyebut UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 97% tenaga kerja, mencakup sekitar 60% investasi nasional, dan berkontribusi sekitar 16% terhadap ekspor nonmigas.

Besarnya kontribusi tersebut membuat penguatan UMKM menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Apalagi perekonomian Indonesia masih membutuhkan sumber pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja secara luas. UMKM memiliki karakteristik yang memungkinkan sektor ini menyerap tenaga kerja di berbagai daerah dan sektor usaha.

Dengan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026, penguatan sektor UMKM diharapkan dapat membantu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga dirasakan oleh pelaku usaha di daerah.

Target Rp2.000 Triliun Bukan Sekadar Menambah Kredit

Target pembiayaan Rp2.000 triliun pada akhirnya bukan hanya soal meningkatkan angka kredit.

Pemerintah perlu memastikan pembiayaan tersebut menghasilkan peningkatan produktivitas dan omzet usaha. Artinya, pelaku UMKM harus mendapatkan kombinasi antara modal, pendampingan, teknologi, akses pasar, legalitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika hanya menambah kredit tanpa memperbaiki kemampuan pengelolaan usaha, risiko kredit bermasalah justru dapat meningkat.

Sebaliknya, apabila pembiayaan diberikan kepada UMKM yang memiliki prospek usaha dan disertai pendampingan yang tepat, tambahan modal dapat digunakan untuk membeli peralatan, meningkatkan produksi, memperluas jaringan pemasaran, membuka lapangan kerja, dan masuk ke rantai pasok yang lebih besar.

Karena itu, target Rp2.000 triliun perlu dilihat sebagai bagian dari agenda yang lebih besar untuk mengubah struktur UMKM Indonesia.

Airlangga berharap peningkatan target pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem, digitalisasi, manajemen risiko, serta perluasan akses pasar. Dengan strategi tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar naik kelas menjadi usaha yang lebih produktif, formal, kompetitif, dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.