Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program pembukaan rekening massal bagi masyarakat Indonesia belum menjadi angka final.

Purbaya mengatakan pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan jumlah rekening baru yang benar-benar harus dibuka. Pasalnya, tidak semua masyarakat membutuhkan rekening baru karena sebagian sudah memiliki rekening perbankan.

“Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai 11 triliun,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis (10/9/2026).

Pemerintah Hitung Ulang Anggaran Pembukaan Rekening

Purbaya menjelaskan angka Rp11 triliun kemungkinan masih merupakan perhitungan awal yang disampaikan pemerintah sebelumnya.

Pemerintah masih menunggu rincian skema pelaksanaan program, termasuk jumlah masyarakat yang membutuhkan rekening baru.

“Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pemerintah memperkirakan sekitar 200 juta penduduk masuk dalam cakupan program tersebut. Namun, pemerintah perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk mengetahui masyarakat yang sudah memiliki rekening perbankan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya rekening ganda.

Prioritaskan Masyarakat yang Baru Memiliki KTP

Salah satu kelompok yang akan menjadi prioritas dalam program ini adalah masyarakat yang baru mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemerintah berencana agar rekening dapat langsung dibuka ketika masyarakat membuat KTP. Setelah rekening tersedia, dana dari program pemerintah juga nantinya dapat disalurkan langsung ke rekening tersebut.

“Yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ujar Purbaya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap proses penyaluran bantuan atau dana pemerintah dapat dilakukan secara lebih langsung dan efisien.

Data Dukcapil Akan Diintegrasikan dengan Data Perbankan

Purbaya mengatakan program pembukaan rekening massal masih membutuhkan waktu untuk direalisasikan. Salah satu tantangan utamanya adalah integrasi data kependudukan dan data perbankan.

Pemerintah akan menggabungkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data perbankan yang tersedia melalui Bank Indonesia.

Waktu pelaksanaan program belum ditetapkan. Pemerintah masih menyesuaikan pelaksanaannya dengan kesiapan sistem serta proses pengolahan dan pemadanan data.

Prabowo Dorong Semua Warga Indonesia Memiliki Rekening

Sebelumnya, pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia.

Melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pemerintah akan mendorong penyediaan rekening yang terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka inklusi keuangan. Kepemilikan rekening juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta menjadi infrastruktur untuk penyaluran berbagai program pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen berdasarkan survei atau sensus OJK dan BPS.

Pemerintah tetap akan mendorong peningkatan kedua indikator tersebut agar semakin banyak masyarakat memiliki akses sekaligus pemahaman dalam menggunakan layanan keuangan.

Integrasi data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia nantinya diharapkan dapat membantu pemerintah menyediakan layanan keuangan yang lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Kata kunci SEO: anggaran pembukaan rekening massal, Rp11 triliun, Purbaya Yudhi Sadewa, pembukaan rekening, rekening masyarakat, inklusi keuangan, Dukcapil, BRI, BSI