Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memprediksi Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 22-23 September 2026.

Menurut David, kenaikan BI Rate dipengaruhi oleh tekanan inflasi serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa waktu terakhir.

“BI Rate diproyeksikan akan naik 25 bps seiring dengan tekanan inflasi yang meningkat dan kurs rupiah yang melemah dalam sebulan terakhir ini,” kata David, Senin (21/9/2026).

Rupiah Tertekan, BI Rate Berpotensi Naik

David mengatakan, tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong BI memperketat kebijakan moneternya.

Selain kondisi domestik, kebijakan bank sentral global juga menjadi perhatian. Menurut David, kenaikan suku bunga oleh The Federal Reserve (The Fed) dan Bank of Japan (BOJ) dapat memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Bank sentral global seperti The Fed dan BOJ juga menaikkan bunga, sehingga memberikan tekanan pada kurs mata uang emerging market seperti Indonesia,” ujarnya.

Kenaikan suku bunga BI dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi tekanan inflasi.

BI Rate Masih Bisa Naik hingga Akhir 2026

David memperkirakan ruang kenaikan suku bunga BI masih terbuka setelah RDG September 2026.

Hingga akhir 2026, BI Rate diperkirakan masih berpeluang naik 25-50 bps. Proyeksi tersebut sejalan dengan perkiraan adanya kenaikan suku bunga The Fed satu kali lagi pada Desember 2026.

“Sampai akhir tahun, BI Rate diperkirakan masih ada peluang untuk meningkat 25-50 bps seiring dengan ekspektasi kenaikan Fed Rate sekali lagi di Desember 2026,” kata David.

Namun, arah kebijakan suku bunga masih akan bergantung pada perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta kebijakan bank sentral global.

David juga mengingatkan adanya risiko dari perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Perubahan kondisi geopolitik dapat memengaruhi harga minyak dan kemudian berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

“Arah suku bunga bank-bank sentral global dan perkembangan geopolitik Timur Tengah serta dampaknya pada harga minyak tetap perlu diwaspadai,” tuturnya.

BI Waspadai Inflasi Pangan

Di sisi lain, Bank Indonesia masih mewaspadai risiko kenaikan inflasi pangan meskipun inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan (year-on-year/yoy), turun dari 3,34% pada Juni 2026.

BI menilai gangguan cuaca, termasuk risiko El Nino, dapat memengaruhi produksi, pasokan, dan harga sejumlah komoditas pangan.

Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan inflasi volatile food pada Juli 2026 melambat menjadi 2,52% yoy. Perlambatan tersebut didorong peningkatan pasokan sejumlah komoditas hortikultura, termasuk cabai dan bawang merah.

“Inflasi volatile food melambat menjadi 2,52% year-on-year dipengaruhi oleh panen komoditas hortikultura, aneka cabai, dan bawang merah,” kata Destry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (19/8/2026).

Sementara itu, inflasi inti pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,76% yoy. Adapun inflasi administered prices mencapai 3,58% yoy, antara lain seiring dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

BI Perkuat Pengendalian Inflasi

BI akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca terhadap produksi dan distribusi pangan.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mencegah kenaikan harga pangan yang dapat menekan daya beli masyarakat.

Selain pengendalian inflasi pangan, BI juga akan memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027.

BI juga akan menjaga stabilitas rupiah guna mengurangi risiko imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang dan komoditas impor.