Biaya produksi beras di Indonesia mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Vietnam yang disebut mampu menekan biaya produksi beras hingga sekitar Rp4.000 per kilogram.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai tingginya biaya produksi beras menjadi tantangan bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah faktor, mulai dari infrastruktur irigasi yang belum optimal hingga akses terhadap sarana produksi pertanian yang masih perlu diperbaiki.

Pemerintah pun berupaya menekan biaya produksi melalui pembenahan irigasi, penyederhanaan aturan pupuk bersubsidi, dan perbaikan kebijakan harga gabah untuk mendukung target swasembada pangan.

Biaya Produksi Beras Indonesia Lebih Tinggi dari Thailand dan Vietnam

Perbedaan biaya produksi beras Indonesia dengan negara tetangga menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Zulkifli menyebut biaya produksi beras di Indonesia berada pada kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Sementara itu, biaya produksi di Thailand dan Vietnam disebut hanya sekitar Rp4.000 per kilogram.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan efisiensi produksi beras nasional.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah rendahnya indeks pertanaman. Dari total 7,4 juta hektare lahan sawah di Indonesia, luas tanam tercatat sekitar 10 juta hektare.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pertanian masih perlu ditingkatkan agar petani dapat melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun.

Menurut Zulkifli, kerusakan dan belum optimalnya pengelolaan irigasi menjadi salah satu penyebab lahan sawah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Zulkifli menyoroti pembagian kewenangan pengelolaan irigasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu dibenahi agar pembangunan dan pemeliharaan irigasi dapat berjalan lebih efektif.

Perbaikan irigasi diharapkan mampu meningkatkan frekuensi tanam, memperbesar hasil panen, dan menekan biaya produksi beras di tingkat petani.

Impor Beras Menjadi Tantangan Swasembada Pangan

Tingginya biaya produksi dan belum optimalnya produktivitas pertanian menjadi tantangan bagi upaya Indonesia mencapai swasembada beras.

Pada 2024, impor beras Indonesia tercatat mencapai sekitar 4,5 juta ton. Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan untuk menjaga pasokan beras dalam negeri pada periode tersebut.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, peningkatan produksi domestik menjadi salah satu langkah penting.

Upaya tersebut tidak hanya bergantung pada perluasan lahan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas sawah yang sudah tersedia.

Dengan dukungan irigasi yang memadai dan ketersediaan pupuk, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil panen tanpa harus menanggung kenaikan biaya produksi yang terlalu besar.

Efisiensi produksi juga penting untuk menjaga keseimbangan antara harga beras bagi konsumen dan pendapatan petani.

Pemerintah Pangkas Aturan Pupuk Bersubsidi

Selain memperbaiki irigasi, pemerintah menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk mempermudah akses petani terhadap sarana produksi.

Zulkifli menjelaskan, sebelumnya terdapat sekitar 145 aturan yang berkaitan dengan penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk ketentuan yang melibatkan pemerintah kabupaten dan provinsi.

Pemerintah kemudian memangkas berbagai ketentuan tersebut menjadi tiga aturan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Menurut Zulkifli, penyederhanaan regulasi tersebut diikuti peningkatan penyerapan pupuk bersubsidi dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

Ketersediaan pupuk menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi. Jika kebutuhan pupuk dapat dipenuhi tepat waktu, petani memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hasil panen yang optimal.

Penyederhanaan birokrasi juga diharapkan mengurangi hambatan administratif sehingga petani dapat lebih fokus pada kegiatan produksi.

Harga Gabah Rp6.500 per Kilogram untuk Mendukung Petani

Pemerintah juga melakukan perubahan kebijakan harga pembelian gabah di tingkat petani.

Harga pembelian gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air tertentu, sesuai dengan kebijakan yang disampaikan Zulkifli.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian harga bagi petani ketika menjual hasil panen.

Kepastian harga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pendapatan petani, terutama ketika biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan produksi lainnya meningkat.

Zulkifli menyebut kebijakan tersebut turut diikuti peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131.

NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan daya beli petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Meski demikian, peningkatan NTP perlu dilihat bersama perkembangan biaya produksi dan pendapatan petani untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan secara lebih menyeluruh.

Pembenahan Irigasi dan Produksi Jadi Kunci Swasembada Beras

Upaya menekan biaya produksi beras membutuhkan pembenahan di berbagai tahapan pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pengelolaan lahan dan distribusi hasil panen.

Perbaikan irigasi dapat membantu meningkatkan frekuensi tanam. Sementara itu, penyederhanaan penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan memperlancar akses petani terhadap kebutuhan produksi.

Kebijakan harga gabah juga menjadi bagian dari upaya menjaga pendapatan petani agar kegiatan pertanian tetap memberikan manfaat ekonomi.

Dengan meningkatkan efisiensi produksi, pemerintah berharap Indonesia dapat memperkuat pasokan beras dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Namun, keberhasilan upaya tersebut akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, pemeliharaan infrastruktur pertanian, serta kemampuan meningkatkan produktivitas sawah secara berkelanjutan.