CLARITY Act Gagal Lolos Pemungutan Suara Senat AS, Aturan Kripto 2026 Masih Terkendala

CLARITY Act Gagal Lolos Pemungutan Suara Senat AS, Aturan Kripto 2026 Masih Terkendala

Upaya Amerika Serikat untuk memperjelas regulasi aset kripto menghadapi hambatan setelah CLARITY Act disebut gagal melewati pemungutan suara prosedural di Senat AS.

Berdasarkan materi sumber yang diunggah, RUU tersebut tidak memperoleh 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses menuju pembahasan penuh di Senat.

CLARITY Act menjadi salah satu rancangan regulasi yang mendapat perhatian dalam perkembangan aturan kripto di Amerika Serikat. RUU ini dirancang untuk memberikan kerangka aturan yang lebih jelas bagi industri aset digital, termasuk pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

CLARITY Act Bahas Pembagian Wewenang SEC dan CFTC

Salah satu poin utama dalam CLARITY Act adalah upaya memperjelas lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam mengawasi berbagai aktivitas aset kripto.

Selama ini, peran SEC dan CFTC dalam mengatur aset digital menjadi bagian dari perdebatan regulasi kripto di AS. CLARITY Act dirancang untuk memberikan batas kewenangan yang lebih jelas antara kedua lembaga tersebut.

Kepastian aturan dinilai penting bagi pelaku industri karena dapat memengaruhi cara perusahaan kripto menjalankan bisnis serta bagaimana aset digital diklasifikasikan dan diawasi.

Demokrat Terbelah dalam Pembahasan CLARITY Act

Materi yang diunggah juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan anggota Partai Demokrat mengenai RUU tersebut.

Senator Elizabeth Warren menjadi salah satu anggota yang menyampaikan kritik terhadap ketentuan dalam rancangan undang-undang tersebut. Dalam materi sumber, Warren disebut memperingatkan adanya risiko terhadap keluarga, keamanan nasional, dan perekonomian.

Ia juga mengkritik ketentuan terkait etika dalam RUU tersebut dengan menyebutnya sebagai “weak fig leaf” atau perlindungan yang dinilai lemah.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan regulasi kripto di AS tidak hanya berkaitan dengan industri aset digital, tetapi juga menyentuh persoalan pengawasan, tata kelola, dan kepentingan publik.

Harga Bitcoin Turun di Tengah Ketidakpastian Regulasi

Kegagalan pemungutan suara prosedural tersebut terjadi ketika pasar kripto juga menghadapi tekanan.

Materi sumber menunjukkan harga Bitcoin turun di bawah US$76.000, di tengah ketidakpastian mengenai arah regulasi aset kripto di AS.

Namun, pergerakan harga Bitcoin tidak dapat secara langsung disimpulkan hanya disebabkan oleh kegagalan CLARITY Act. Harga aset kripto dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi pasar global, sentimen investor, likuiditas, kebijakan moneter, serta perkembangan regulasi.

Apa Dampaknya bagi Regulasi Kripto AS?

Kegagalan dalam pemungutan suara prosedural berarti proses legislasi CLARITY Act menghadapi hambatan dan belum dapat langsung berlanjut menuju pembahasan penuh berdasarkan informasi pada materi sumber.

Bagi industri kripto, perkembangan tersebut menjadi perhatian karena kejelasan mengenai kewenangan regulator dapat memengaruhi kepastian hukum bagi perusahaan dan pelaku pasar.

Meski demikian, kegagalan satu pemungutan suara prosedural tidak dengan sendirinya berarti seluruh upaya pembentukan regulasi aset kripto di AS berhenti. Proses legislasi dapat mengalami perubahan, negosiasi, atau langkah lanjutan sesuai prosedur politik di Kongres.