Keluarga di Korea Selatan semakin banyak memberikan aset kripto sebagai hadiah kepada anak-anak. Data terbaru menunjukkan, nilai hadiah crypto kepada penerima berusia 18 tahun ke bawah melonjak 2,7 kali lipat dalam setahun.

Berdasarkan data National Tax Service (NTS) yang diperoleh anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jung Tae-ho, terdapat 103 kasus pemberian aset virtual kepada anak di bawah umur pada 2025.

Jumlah tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2024 yang mencatat 53 kasus.

Dari sisi nilai, total crypto yang diberikan kepada anak-anak juga naik dari 1,47 miliar won menjadi 4,03 miliar won atau sekitar US$2,8 juta.

Hadiah Crypto untuk Anak di Bawah 11 Tahun Melonjak

Kenaikan paling besar terjadi pada kelompok anak berusia 11 tahun ke bawah.

Pada 2024, terdapat 28 kasus pemberian crypto kepada kelompok usia tersebut. Angkanya kemudian meningkat menjadi 65 kasus pada 2025.

Nilai aset yang diberikan juga hampir tiga kali lipat, dari 774 juta won menjadi 2,35 miliar won.

Data tersebut menunjukkan bahwa aset kripto mulai digunakan sebagai salah satu bentuk transfer kekayaan antar-generasi di Korea Selatan.

Secara keseluruhan, NTS mencatat 423 kasus warisan dan hadiah aset kripto sepanjang 2025 dengan nilai mencapai 45,86 miliar won.

Jumlah kasus tersebut meningkat 2,4 kali dibandingkan tahun sebelumnya, sementara nilainya melonjak 3,4 kali lipat.

Dari 360 transaksi yang secara khusus dikategorikan sebagai pemberian hadiah, hampir sepertiganya melibatkan penerima di bawah umur.

Korea Selatan Perketat Pengawasan Pajak Crypto

Lonjakan hadiah crypto kepada anak terjadi ketika pemerintah Korea Selatan tengah mempersiapkan sistem pengawasan aset digital yang lebih ketat.

Mulai 1 Januari 2027, penyedia layanan aset virtual seperti Upbit dan Bithumb direncanakan masuk dalam lembaga yang dapat dimintai informasi dalam pemeriksaan pajak warisan dan hadiah.

Selama ini, NTS dapat melakukan pemeriksaan terhadap aset keuangan melalui bank, perusahaan sekuritas, dan perusahaan asuransi.

Dengan masuknya penyedia layanan aset virtual, otoritas pajak akan memiliki akses terhadap sumber data tambahan untuk menelusuri aset kripto yang dimiliki seseorang, termasuk dalam pemeriksaan warisan dan pemberian hadiah.

NTS juga akan mendapatkan kewenangan untuk meminta informasi dan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan aset virtual dalam kasus pajak warisan dan hadiah.

Seorang pejabat NTS mengatakan otoritas pajak akan meningkatkan pemeriksaan serta pengelolaan pajak warisan dan hadiah yang melibatkan aset virtual secara lebih sistematis.

Private Wallet dan Transaksi Antarindividu Masih Jadi Tantangan

Pengawasan aset kripto tidak hanya menyangkut exchange. Pemerintah Korea Selatan juga menghadapi tantangan dalam melacak aset yang disimpan di private wallet.

Berbeda dengan rekening bank, aset di private wallet dapat dikendalikan langsung oleh pemiliknya sehingga lebih sulit dipantau oleh otoritas.

Karena itu, NTS berencana menggunakan perangkat lunak pelacakan wallet yang digunakan oleh lembaga investigasi di Korea Selatan dan sejumlah negara lain.

Teknologi tersebut dapat membantu petugas mengikuti perpindahan aset dari satu wallet ke wallet lainnya dan menghubungkan transaksi dengan pemilik aset.

Jung Tae-ho menilai sistem informasi perpajakan Korea Selatan masih perlu diperkuat, khususnya untuk mencakup transfer crypto antarindividu, transaksi melalui exchange luar negeri, dan private wallet.

Menurutnya, peningkatan transfer kekayaan melalui aset virtual membuat pemerintah perlu mengetahui kondisi sebenarnya agar penerapan pajak dapat dilakukan secara tepat.

Pajak Crypto Korea Selatan Mulai Berlaku pada 2027

Selain memperketat pengawasan hadiah crypto, Korea Selatan juga bersiap menerapkan pajak atas penghasilan dari aset kripto.

Pemerintah mengonfirmasi penerapan pajak crypto pada 2027 melalui paket reformasi pajak 2026 yang diumumkan pada Agustus.

Berdasarkan aturan yang berlaku, keuntungan aset virtual tahunan di atas 2,5 juta won akan dikategorikan sebagai penghasilan lain mulai 1 Januari 2027.

Investor akan dikenakan pajak nasional sebesar 20% atas keuntungan yang melebihi batas tersebut. Setelah ditambah pajak penghasilan daerah, tarif efektifnya menjadi 22%.

Sebagai contoh, jika seorang investor memperoleh penghasilan crypto yang memenuhi ketentuan sebesar 12,5 juta won, maka 2,5 juta won pertama menjadi batas bebas pajak.

Sisa 10 juta won akan dikenakan tarif 22%, sehingga total pajak yang harus dibayarkan mencapai 2,2 juta won.

Private Wallet dan Exchange Luar Negeri Tetap Bisa Dikenakan Pajak

Pajak crypto Korea Selatan tidak hanya berlaku untuk aset yang disimpan di exchange domestik.

Pemerintah sebelumnya telah menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak yang berasal dari private wallet maupun exchange luar negeri juga masuk dalam rezim pajak tersebut.

Dengan demikian, lokasi penyimpanan atau metode kustodi aset tidak menentukan apakah penghasilan dari transfer atau peminjaman aset kripto dikenakan pajak.

Aturan untuk sejumlah aktivitas crypto seperti staking, airdrop, lending, dan hard fork masih dalam pembahasan.

Jika tidak ada perubahan aturan, penghasilan yang diperoleh sepanjang 2027 akan masuk dalam ketentuan pajak baru. Pelaporan pajak terkait penghasilan tersebut diperkirakan dilakukan mulai Mei 2028.

Hadiah Crypto Sudah Termasuk Aturan Pajak Hadiah

Penerapan pajak penghasilan crypto pada 2027 bukan berarti hadiah aset kripto baru akan dikenakan pajak.

Aset kripto yang diberikan sebagai hadiah sudah termasuk dalam sistem pajak hadiah dan warisan Korea Selatan.

Nilai aset kripto untuk keperluan pajak ditentukan berdasarkan tempat aset tersebut diperdagangkan.

Untuk aset yang diperdagangkan melalui penyedia layanan aset virtual yang ditetapkan NTS, termasuk aset kripto besar seperti Bitcoin, nilai kena pajak dihitung menggunakan rata-rata harga harian selama satu bulan sebelum dan satu bulan setelah tanggal pemberian.

Sementara itu, aset yang memiliki aktivitas perdagangan rendah atau tidak diperdagangkan di exchange yang memenuhi syarat akan dinilai berdasarkan harga rata-rata pada tanggal pemberian.

Batas Pengurangan Pajak Hadiah untuk Anak

Korea Selatan juga menerapkan batas pengurangan pajak hadiah berdasarkan hubungan antara pemberi dan penerima.

Dalam periode 10 tahun, hadiah kepada pasangan dapat memperoleh pengurangan hingga 600 juta won.

Untuk anak yang sudah dewasa, batas pengurangannya mencapai 50 juta won.

Sementara untuk anak di bawah umur, batas pengurangan dalam periode 10 tahun adalah 20 juta won.

Hadiah yang nilainya masih berada dalam batas pengurangan tersebut tidak menimbulkan kewajiban pajak hadiah. Namun, transaksi tetap harus mengikuti ketentuan mengenai penilaian dan pelaporan aset.

Nilai crypto untuk keperluan pajak juga dapat berbeda dari harga aset pada hari ketika hadiah diberikan. Hal ini karena aset yang diperdagangkan di exchange yang memenuhi syarat menggunakan periode penilaian selama dua bulan.

Perubahan harga crypto yang cukup besar selama periode tersebut dapat membuat nilai aset yang dinilai untuk pajak lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan awal.

Korea Selatan Tingkatkan Pengawasan Crypto dari Luar Negeri

Pemerintah Korea Selatan juga mempersiapkan akses terhadap informasi aset kripto yang disimpan di luar negeri.

Paket reformasi pajak 2026 mencakup langkah yang berkaitan dengan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dari OECD. Kerangka tersebut dirancang untuk memungkinkan otoritas pajak di negara peserta saling bertukar informasi transaksi aset kripto.

Meski demikian, transaksi yang dilakukan melalui private wallet, transfer langsung antarindividu, dan sejumlah transaksi luar negeri masih menjadi tantangan.

Karena itu, pemerintah Korea Selatan dinilai perlu terus memperkuat sistem informasi perpajakan agar aktivitas aset kripto dapat terpantau secara lebih menyeluruh.