Indonesia Buka Peluang Ekspor Baru lewat Kolaborasi Mineral Kritis dengan Eurasia

Indonesia Buka Peluang Ekspor Baru lewat Kolaborasi Mineral Kritis dengan Eurasia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja strategis ke tiga negara Eurasia yakni Kazakhstan, Rusia, dan Belarus pada 10 hingga 16 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan kelembagaan Indonesia dengan negara-negara mitra strategis di kawasan Eurasia, sekaligus mempercepat implementasi berbagai kesepakatan ekonomi yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

Agenda diplomasi ekonomi tersebut berlangsung dalam momentum penting menyusul penandatanganan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) pada 21 Desember 2025. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dinilai menjadi tonggak baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan kawasan Eurasia karena membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor nasional, termasuk minyak sawit, produk makanan dan minuman, tekstil, otomotif, alas kaki, hingga produk berbasis mineral hilirisasi.

Pemerintah menilai implementasi Indonesia–EAEU FTA juga akan memperkuat rantai pasok dan konektivitas logistik antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan. Selain perdagangan barang, kerja sama juga diarahkan pada sektor investasi, energi, ketahanan pangan, transformasi digital, industri manufaktur, serta pengembangan mineral kritis yang saat ini menjadi perhatian global.

Menko Airlangga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi dengan para pimpinan pemerintahan di kawasan tersebut. Agenda utama meliputi pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kazakhstan di Astana dan Perdana Menteri Belarus di Minsk, serta memimpin Delegasi RI pada Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 RI–Kazakhstan, SKB ke-14 RI–Rusia, dan SKB ke-8 RI–Belarus.

Ketiga forum SKB tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan berbagai kerja sama yang telah disepakati sebelumnya dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia juga menilai forum SKB menjadi jalur strategis untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis perdagangan dan mempercepat realisasi investasi bilateral.

Forum SKB ke-2 RI–Kazakhstan menjadi momentum penting untuk mengaktifkan kembali mekanisme kerja sama bilateral yang sempat tertunda dalam beberapa tahun terakhir. Dalam forum tersebut, kedua negara dijadwalkan membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, mulai dari perdagangan, investasi, energi, ketahanan pangan, konektivitas penerbangan, transformasi digital, pengembangan industri petrokimia, hingga kerja sama pengelolaan mineral kritis.

Kazakhstan sendiri dinilai memiliki posisi strategis sebagai hub logistik dan perdagangan di Asia Tengah. Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas penetrasi produk nasional ke kawasan Eurasia melalui jalur perdagangan Kazakhstan yang terkoneksi dengan berbagai negara Eropa Timur dan Asia Tengah.

Selain itu, isu ketahanan pangan juga diperkirakan menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Indonesia membuka peluang kerja sama impor gandum dan produk pangan strategis dari Kazakhstan, sementara Indonesia mendorong peningkatan ekspor produk agrikultur tropis dan produk manufaktur bernilai tambah ke negara tersebut.

Usai menyelesaikan agenda di Kazakhstan, Menko Airlangga akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kazan, Rusia pada 12 hingga 13 Mei 2026 untuk memimpin SKB ke-14 RI–Rusia. Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas peningkatan kerja sama perdagangan bilateral, investasi sektor energi, industri pupuk, teknologi, pendidikan, hingga penguatan transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal.

Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan ekspor produk unggulan nasional ke pasar Rusia, termasuk crude palm oil (CPO), kopi, karet, produk perikanan, serta komoditas hilirisasi berbasis nikel dan mineral strategis lainnya. Di sisi lain, Rusia dinilai memiliki potensi besar sebagai mitra kerja sama energi, termasuk pengembangan LNG, teknologi pembangkit listrik, dan industri petrokimia.

Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Minsk, Belarus pada 14 hingga 16 Mei 2026 untuk memimpin Pertemuan SKB ke-8 RI–Belarus. Dalam forum tersebut, kedua negara diperkirakan akan memperkuat kerja sama di sektor industri alat berat, manufaktur, pupuk, farmasi, serta pendidikan vokasi dan teknologi industri.

Belarus selama ini dikenal memiliki kekuatan di sektor manufaktur alat berat dan industri kendaraan komersial. Pemerintah Indonesia melihat peluang untuk memperluas kerja sama industri dan transfer teknologi guna mendukung penguatan sektor manufaktur nasional.

Rangkaian kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memperluas diversifikasi mitra dagang di tengah dinamika geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Kawasan Eurasia dipandang sebagai pasar non-tradisional yang memiliki potensi besar untuk mendukung ekspansi ekspor Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Penyelenggaraan forum SKB dengan Kazakhstan, Rusia, dan Belarus diharapkan dapat memastikan agar kerja sama yang telah terbangun dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha serta masyarakat di kedua kawasan,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis, peluang investasi baru, serta langkah tindak lanjut konkret untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral maupun regional antara Indonesia dan negara-negara Eurasia.

Selain memperkuat hubungan ekonomi, kunjungan ini juga menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar di pasar global, khususnya dalam sektor energi, hilirisasi industri, dan mineral kritis yang kini menjadi fokus persaingan ekonomi dunia.

Mendampingi Menko Airlangga dalam rangkaian pertemuan dan sidang komisi bersama di ketiga negara tersebut yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.