Menteri Eneri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana impor bubuk nikel dari Filipina masih berada dalam tahap pembahasan antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B), dan bukan agenda resmi antar pemerintah dalam forum tingkat tinggi ASEAN.

“Dalam pembahasan bilateral antar pimpinan negara tidak ada. Yang ada itu komunikasi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Filipina,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Menurut Bahlil, komunikasi bisnis lintas negara merupakan hal yang wajar di tengah meningkatnya kebutuhan bahan baku industri hilirisasi nikel nasional. Ia menekankan, selama kerja sama tersebut memiliki nilai ekonomi dan mendukung keberlanjutan industri domestik, pemerintah tidak akan mempermasalahkannya.

Apalagi, Indonesia saat ini tengah memperkuat posisi sebagai pusat hilirisasi nikel global, terutama untuk kebutuhan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV), stainless steel, hingga energi terbarukan.

“Filipina punya bahan baku, tetapi industrinya belum berkembang seperti Indonesia. Jadi ruang kerja sama tetap ada dan enggak masalah,” ujar Bahlil.

Ia menyebut Indonesia saat ini menguasai sekitar 43% cadangan nikel dunia, sementara Filipina diperkirakan memiliki sekitar 15% hingga hampir 20% cadangan global. Dengan kombinasi keduanya, lebih dari 60% sumber daya nikel dunia berada di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi tersebut dinilai membuka peluang besar bagi pembentukan rantai pasok regional yang kuat di tengah tingginya permintaan global terhadap logam kritis untuk transisi energi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia dan Filipina resmi memperkuat kerja sama strategis sektor nikel melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation.

Kesepakatan itu diteken oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) di sela rangkaian KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina.

Airlangga mengatakan kerja sama tersebut menjadi fondasi terbentuknya Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah koridor industri yang menghubungkan pasokan bijih nikel Filipina dengan fasilitas smelter dan hilirisasi di Indonesia.

Menurutnya, sejumlah smelter di Indonesia membutuhkan pasokan bijih dengan spesifikasi tertentu, khususnya rasio silikon dan magnesium yang sesuai untuk proses blending dan produksi lanjutan.

“Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Mereka akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan (feedstock security) untuk industri baterai dan baja tahan karat kita,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Kerja sama ini muncul di tengah meningkatnya persaingan global dalam penguasaan rantai pasok mineral kritis. Nikel menjadi salah satu komoditas strategis karena merupakan bahan utama produksi baterai kendaraan listrik berbasis lithium-ion.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia agresif mendorong kebijakan hilirisasi mineral melalui larangan ekspor bijih mentah dan pembangunan smelter di berbagai wilayah, terutama Sulawesi dan Maluku. Kebijakan tersebut berhasil menarik investasi besar dari perusahaan asal China, Korea Selatan, hingga Eropa.

Namun, pesatnya pembangunan industri pengolahan nikel juga membuat kebutuhan bahan baku meningkat tajam. Sejumlah pelaku industri menilai pasokan domestik dengan spesifikasi tertentu mulai terbatas untuk memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas pemurnian yang terus bertambah.

Karena itu, opsi impor bahan baku atau bubuk nikel dari Filipina dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga utilisasi smelter tetap optimal.

Di sisi lain, pengamat industri tambang menilai kolaborasi Indonesia dan Filipina berpotensi memperkuat posisi tawar ASEAN dalam pasar nikel global. Jika dikelola secara terintegrasi, kedua negara bisa menjadi pemain dominan dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia, mulai dari tambang, pengolahan, hingga produk turunan baterai.

Meski demikian, sejumlah pihak juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap tata niaga impor bahan baku agar tidak mengganggu penyerapan produksi tambang domestik serta tetap sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang selama ini menjadi prioritas pemerintah.