Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mewaspadai potensi kenaikan harga pangan akibat kekeringan yang dapat mengganggu produksi komoditas pertanian. Pemerintah memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan mengendalikan inflasi.

Suahasil mengatakan inflasi Indonesia saat ini mencapai 3,2% dan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). Menurut dia, inflasi inti dan inflasi dari komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices masih terkendali.

“Yang perlu kita waspadai adalah volatile food karena sedang dalam kekeringan. Jadi memang harus kita waspadai terus ke depannya, seperti apa produksi barang-barang kita,” ujar Suahasil di Mahkamah Agung, Selasa (3/11/2026).

Dia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan produksi dan harga berbagai komoditas pangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat sekaligus mencegah tekanan inflasi semakin meningkat.

“Pangan kita yang harganya itu memang mesti kita perhatikan terus-menerus,” katanya.

Terkait dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, Suahasil belum memberikan kesimpulan. Pemerintah masih menunggu data pertumbuhan ekonomi yang dijadwalkan diumumkan pada pekan ini.

“Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi kan minggu ini diumumkan, ya. Kita lihat angkanya,” pungkasnya.

BI Waspadai Dampak El Nino hingga Awal 2027

Sebelumnya, Bank Indonesia memperingatkan risiko kenaikan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. Kondisi cuaca tersebut berpotensi mengganggu produksi pertanian dan distribusi sejumlah komoditas utama.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak atau volatile food meningkat menjadi 5,03%.

“Memang El Nino ini berpengaruh karena sekarang terlihat berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih dari tahun 2026, akan awal 2027,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurut Ricky, tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yang mencapai 8,63%. Sementara itu, inflasi pangan di Kalimantan tercatat sebesar 7,62%.

Di wilayah Sulampua, kenaikan harga terutama terjadi pada cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Adapun di Kalimantan, tekanan harga berasal dari beras, cabai, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.

Beras, Cabai, dan Bawang Merah Jadi Perhatian

BI menilai fenomena El Nino yang berkepanjangan berisiko mengganggu produksi dan pasokan beras, cabai, serta bawang merah. Ketiga komoditas tersebut menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap pergerakan harga pangan dan inflasi.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BI mendorong penguatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, serta gerakan pasar murah. Upaya ini bertujuan mempercepat penyaluran pasokan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pangan.

“Fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut,” kata Ricky.

Selain langkah jangka pendek, BI mendorong penerapan praktik pertanian yang baik (good agriculture practices), pembangunan infrastruktur irigasi, serta pemanfaatan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

BI juga mengembangkan dasbor rantai pasok bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem tersebut digunakan untuk memantau stok pangan, daerah surplus dan defisit, biaya distribusi, serta jalur penyaluran yang paling efisien.

Pemerintah Perkuat Koordinasi Pengendalian Inflasi

BI melalui 46 kantor perwakilan di daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Koordinasi tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran distribusi, memastikan pasokan pangan tetap tersedia, dan menekan gejolak harga di berbagai wilayah.

Di tengah potensi kekeringan berkepanjangan, perkembangan produksi dan harga pangan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Jika pasokan terganggu, harga sejumlah komoditas berisiko meningkat dan memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi.

Karena itu, penguatan pasokan, distribusi antardaerah, dan pemantauan harga menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.