Pemerintah Alokasikan Rp300 Triliun KUR 2026, Dorong Toko Kelontong hingga UMKM Naik Kelas

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp300 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

Airlangga menegaskan, KUR menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sektor riil di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

“KUR terus kita dorong. Tahun ini nilainya lebih dari Rp300 triliun, dan saya berharap fasilitas permodalan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang membutuhkan, termasuk sahabat-sahabat SRC,” ujar Airlangga saat menghadiri Pesta Retail 2026 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1/2026).

Dorong Toko Kelontong dan UMKM Akses Pembiayaan Murah

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga secara khusus mendorong para pemilik toko kelontong mitra Sampoerna Retail Community (SRC) agar memanfaatkan fasilitas pembiayaan KUR. Menurutnya, toko kelontong memiliki peran strategis sebagai tulang punggung distribusi barang kebutuhan masyarakat, terutama di daerah pemukiman.

Pemerintah menilai penguatan modal usaha bagi toko ritel tradisional akan berdampak langsung terhadap stabilitas konsumsi domestik, yang selama ini menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih luas, toko kelontong bisa meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki manajemen stok, hingga memperluas jaringan distribusi,” tambah Airlangga.

Diatur dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2026

Kebijakan KUR 2026 secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Melalui regulasi tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan program KUR dengan skema pembiayaan yang lebih sederhana, suku bunga rendah, serta proses penyaluran yang semakin terintegrasi dengan sistem perbankan nasional dan lembaga penjamin.

Airlangga menjelaskan, salah satu keunggulan utama KUR adalah adanya subsidi bunga dari pemerintah, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang sangat terjangkau.

“Bunganya hanya 6 persen per tahun, sementara sisanya disubsidi oleh pemerintah. Ini tentu sangat membantu UMKM dari sisi permodalan,” tandasnya.

Pengajuan KUR Kini Tidak Lagi Dibatasi

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan bahwa pemerintah tidak lagi membatasi jumlah pengajuan KUR mulai 2026.

Kebijakan ini menjadi terobosan besar setelah sebelumnya pengambilan KUR dibatasi maksimal empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan.

“Sekarang sudah dibuka. Jadi pengambilan bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas dari pembiayaan subsidi,” ujar Maman usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Maman, kebijakan ini bertujuan agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, tidak terhambat oleh keterbatasan modal kerja, serta mampu meningkatkan skala usaha dari mikro menuju kecil hingga menengah.

Bunga KUR Tetap Flat 6 Persen

Tak hanya soal batas pengajuan, pemerintah juga menetapkan bunga KUR flat sebesar 6 persen untuk seluruh pengambilan kredit, tanpa kenaikan bertahap seperti kebijakan sebelumnya.

Sebelumnya, bunga KUR bersifat progresif, yakni:

• 6 persen pada pengajuan pertama
• 7 persen pada pengajuan kedua
• 8 persen pada pengajuan ketiga
• 9 persen pada pengajuan keempat

Kini, seluruh pengajuan — baik pertama hingga kelima dan seterusnya — dikenakan bunga tetap 6 persen per tahun.

“Jadi nanti mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya flat 6 persen,” tegas Maman.

Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan UMKM agar pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang lebih kuat sejak awal 2026.

“Kami ingin kebijakan ini benar-benar bersifat afirmatif dan mendorong pergerakan ekonomi nasional mulai Januari 2026,” katanya.

Fokus Perkuat Sektor Produksi

Selain meningkatkan akses pembiayaan, pemerintah juga terus mengarahkan penyaluran KUR agar lebih banyak masuk ke sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan usaha berbasis nilai tambah.

Pada 2025, Kementerian UMKM menargetkan sekitar 60 persen dari total penyaluran KUR senilai Rp286 triliun dapat mengalir ke sektor produksi.

Target tersebut bahkan berhasil melampaui ekspektasi.

“Ini sejarah baru. Sepanjang program KUR berjalan, baru pada 2025 realisasi sektor produksi bisa mencapai 60,7 persen,” ungkap Maman.

Ia menambahkan, pada periode 2020–2024, porsi sektor produksi tidak pernah menembus angka 60 persen.

“Alhamdulillah, di 2025 kita tembus 60,7 persen, dan hingga akhir Desember berpotensi naik mendekati 61 persen,” pungkasnya.

KUR Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 2026

Dengan alokasi lebih dari Rp300 triliun, bunga rendah, tanpa batas pengajuan, serta fokus pada sektor produktif, pemerintah menargetkan KUR 2026 menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah optimistis, kebijakan ini tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga mendorong mereka naik kelas, berdaya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dan seterusnya.