Otoritas Pajak Korea Percepat Pemilihan Layanan Kustodian Kripto

Otoritas pajak Korea Selatan dilaporkan tengah mempercepat proses pemilihan perusahaan kustodian kripto pada paruh pertama tahun ini. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperketat pengelolaan aset digital sitaan serta mencegah terulangnya insiden pencurian yang terjadi bulan lalu, menurut laporan Zdnet Korea yang mengutip sumber anonim.

Perubahan ini dipicu oleh kasus pada 26 Februari, ketika kode mnemonic yang terkait dengan aset sitaan secara tidak sengaja terungkap ke publik dalam proses penegakan pajak. Kesalahan tersebut menyebabkan dua aksi pencurian dan menyadarkan pihak otoritas bahwa pengelolaan kripto tidak sama dengan menyimpan uang tunai di brankas.

Kini, otoritas sedang mengkaji rencana untuk mempercayakan penyimpanan aset sitaan kepada kustodian swasta, sambil menyusun kriteria seleksi yang ketat. Tujuannya jelas, yaitu mengamankan aset, mengurangi risiko operasional, dan mencegah terulangnya insiden yang merusak reputasi.

Beberapa kriteria yang dipertimbangkan meliputi standar keamanan, skala perusahaan, serta cakupan asuransi yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual Korea Selatan. Artinya, tidak semua perusahaan penyedia layanan kripto dapat memenuhi syarat tersebut.

Sumber industri yang mengetahui proses ini menyebutkan bahwa seleksi akan dilakukan secara sangat ketat, mengingat sensitivitas aset sitaan pemerintah dan risiko reputasi yang tinggi.

Dinas Pajak Nasional (NTS) berencana memulai proses seleksi setelah kriteria final ditetapkan, dengan target penyelesaian dalam paruh pertama tahun ini.

Untuk mendukung transisi ini, otoritas telah membentuk unit khusus bernama Virtual Asset Management System Advancement Task Force pada 11 Maret. Tim ini bertugas merancang sistem yang memperlakukan aset digital sebagai bagian penting dari penegakan hukum, bukan sekadar pelengkap.

Ketua tim, Ko Young-il, menyatakan bahwa pendekatan ini mengikuti praktik di negara maju, menandakan bahwa Korea Selatan mulai menyesuaikan diri dengan standar internasional.

Selain pemilihan kustodian, tim ini juga fokus pada sejumlah pembaruan, seperti:

• Revisi prosedur pengelolaan aset sitaan dari penyitaan hingga likuidasi
• Pelaksanaan audit eksternal terhadap sistem yang ada
• Peningkatan pelatihan profesional bagi staf

Langkah ini penting karena kustodi kripto bersifat teknis dan berisiko tinggi, sehingga tidak bisa ditangani tanpa keahlian khusus.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan divisi khusus aset digital untuk memusatkan pengawasan yang saat ini masih tersebar di berbagai departemen. Detail struktur dan jadwalnya akan dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan.

Seorang pejabat NTS menyatakan bahwa sistem yang terfragmentasi saat ini mencerminkan bahwa aset digital masih tergolong baru dalam operasional pemerintah. Namun, sistem terintegrasi kini dianggap penting seiring meningkatnya peran kripto dalam penegakan pajak.

Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan bahwa seiring meningkatnya penggunaan kripto dalam kasus hukum, infrastruktur pengelolaannya juga harus berkembang. Insiden bulan lalu menjadi pelajaran mahal bahwa kesalahan kecil dalam operasional bisa berdampak besar—dan pemerintah tampaknya tidak ingin mengulanginya.