Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan paket insentif tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi fiskal dan moneter yang lebih luas di tengah ketidakpastian ekonomi global, mulai dari perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang hingga fluktuasi pasar keuangan internasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan bahwa stimulus tersebut akan segera diumumkan dan mulai diimplementasikan dalam waktu dekat.

“Dan juga kita akan memberikan stimulus tambahan ke perekonomian yang tidak lama lagi akan diumumkan. Ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan,” ujar Purbaya di Istana Negara, Selasa (5/5/2026), yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi.

Fokus Stimulus: Jaga Daya Tahan Ekonomi

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur yang stabil, terutama setelah periode volatilitas global yang masih berlangsung. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan bank sentral untuk memastikan likuiditas di sistem keuangan tetap memadai sehingga aktivitas kredit dan investasi tidak terhambat.

Dalam beberapa tahun terakhir, transmisi kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu kunci utama menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di kisaran target pemerintah. Di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang masih tinggi di banyak negara maju, Indonesia berupaya mempertahankan stabilitas domestik melalui kombinasi belanja negara, insentif fiskal, dan pengelolaan utang yang lebih fleksibel.

Strategi Pembiayaan: Diversifikasi Lewat Panda Bond

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu instrumen yang disorot adalah penerbitan surat utang di pasar China atau yang dikenal sebagai panda bond.

Instrumen ini memungkinkan pemerintah memperoleh pembiayaan dalam mata uang yuan dengan tingkat bunga yang relatif lebih kompetitif dibandingkan sebagian sumber pembiayaan konvensional berbasis dolar AS.

Menurut Purbaya, langkah ini tidak hanya bertujuan mencari pendanaan, tetapi juga memperluas diversifikasi sumber pembiayaan negara.

“Dengan diversifikasi ini, ke depan struktur pembiayaan kita akan lebih sehat,” jelasnya.

Diversifikasi pembiayaan semacam ini juga dinilai dapat mengurangi risiko ketergantungan terhadap dolar AS, terutama di tengah dinamika geopolitik dan perubahan arah kebijakan moneter global yang masih tidak pasti.

Keyakinan terhadap Stabilitas Ekonomi

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah tetap menilai prospek ekonomi Indonesia berada dalam kondisi solid. Pertumbuhan konsumsi domestik, stabilitas inflasi, serta peran sektor jasa dan industri masih menjadi penopang utama ekonomi nasional.

Purbaya juga mengimbau pelaku pasar agar tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi jangka pendek yang terjadi di pasar keuangan.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan pesan Presiden yang menegaskan bahwa kondisi fiskal negara masih dalam posisi aman dan terkendali.

“Pesannya jelas, kondisi keuangan negara cukup kuat. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan,” kata Purbaya.

Paket Stimulus Kuartal II-2026: Dari Gaji ke-13 hingga Bantuan Sosial

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bantalan fiskal untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026. Langkah ini diharapkan dapat menjaga laju pertumbuhan agar tetap mendekati target tahunan sebesar 5,4%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tahun ini difokuskan sebagai penyangga ekonomi sekaligus pendorong permintaan domestik di tengah ketidakpastian global.

Salah satu kebijakan utama adalah pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan total anggaran sekitar Rp55 triliun. Kebijakan ini diharapkan memberikan dorongan langsung terhadap konsumsi rumah tangga, terutama pada pertengahan tahun yang biasanya menjadi periode penting bagi aktivitas ekonomi.

“Antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar Rp55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat pada periode April hingga Juni. Program ini menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan harga pangan global yang masih berfluktuasi.

Airlangga menegaskan bahwa belanja negara akan terus dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meredam dampak gejolak eksternal.

Subsidi Energi dan Dukungan Sektor Riil

Dalam APBN 2026, pemerintah juga mempertahankan alokasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp356,8 triliun. Kebijakan ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak membebani rumah tangga maupun pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat belanja produktif di sektor pembangunan. Program revitalisasi sekolah dialokasikan sebesar Rp13,4 triliun, sementara program perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp37,1 triliun.

Tambahan dukungan juga diberikan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun serta kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mendorong sektor konstruksi sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) ke sektor lain seperti bahan bangunan dan tenaga kerja.

Efisiensi Energi dan Reformasi Kebijakan

Selain belanja fiskal, pemerintah juga mendorong efisiensi melalui reformasi kebijakan energi dan perizinan. Salah satu kebijakan yang disorot adalah implementasi campuran biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi impor solar hingga sekitar Rp48 triliun, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan memperkuat transisi energi jangka panjang.

“Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian solar sebesar Rp48 triliun,” jelas Airlangga.

Deregulasi untuk Dorong Investasi

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah deregulasi untuk mempercepat investasi dan menurunkan biaya produksi. Di antaranya adalah rencana penurunan tarif bea masuk LPG dari 5% menjadi 0%, termasuk untuk bahan baku plastik selama periode enam bulan.

Selain itu, reformasi perizinan impor, penyesuaian persetujuan teknis (pertek), hingga evaluasi standar SNI untuk bahan baku impor juga tengah dibahas.

Langkah ini diperkuat dengan penyederhanaan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan BKPM, yang ditujukan untuk mempercepat realisasi investasi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Outlook Ekonomi

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengandalkan kombinasi stimulus fiskal, efisiensi energi, dan reformasi regulasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Dengan konsumsi domestik sebagai penopang utama, serta dukungan belanja pemerintah dan investasi, Indonesia berupaya mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah.

Pemerintah berharap seluruh kebijakan ini dapat menjaga momentum ekonomi tetap kuat, sekaligus memastikan target pertumbuhan tetap tercapai di tengah dinamika global yang masih berfluktuasi.