Pemerintah tengah menyiapkan penyediaan rekening warga untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Program tersebut akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia,” ujar Airlangga, dikutip Selasa (8/9/2026).

Rekening Warga Akan Terintegrasi dengan Data Dukcapil

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memadankan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Integrasi data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyediakan layanan keuangan yang lebih tepat sasaran dan mudah dijangkau masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dengan integrasi antara rekening dan sistem pembayaran digital, masyarakat diharapkan lebih mudah melakukan transaksi serta menggunakan layanan keuangan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin,” kata Airlangga.

Rekening Warga Bisa Mendukung Penyaluran Program Pemerintah

Airlangga menjelaskan, rekening yang disiapkan untuk masyarakat nantinya juga dapat digunakan untuk mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.

Dengan kepemilikan rekening yang lebih merata, bantuan atau program yang ditujukan kepada masyarakat dapat disalurkan melalui rekening yang telah tersedia.

Pemerintah berharap langkah tersebut membuat penyaluran program menjadi lebih efektif sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Inklusi Keuangan Indonesia Capai 93,62%

Pemerintah juga terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57%.

Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah semakin luas. Namun, pemerintah masih perlu meningkatkan pemahaman masyarakat agar layanan dan produk keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penguatan literasi keuangan juga dinilai penting seiring dengan semakin berkembangnya layanan keuangan digital.

Pemerintah Perkuat Ekosistem Keuangan Digital

Penyediaan rekening warga, integrasi data kependudukan, serta penggunaan QRIS menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan otoritas terkait agar perluasan akses rekening serta sistem pembayaran digital dapat berjalan efektif.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal dan dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi nasional.