Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ikut memperkuat industri tekstil nasional. Salah satu langkah yang didorong adalah membuka kembali akses pembiayaan dari bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 September 2026. Pemerintah menilai industri tekstil masih memiliki peran penting bagi perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekspor. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu perusahaan tekstil yang sedang menjalani proses restrukturisasi.

“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan,” kata Airlangga.

Industri Tekstil Bukan Lagi Dianggap Sunset Industry

Pemerintah juga menegaskan bahwa industri tekstil tidak termasuk sektor yang dikategorikan sebagai sunset industry. Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menggambarkan industri yang dianggap mengalami penurunan dan memiliki prospek pertumbuhan yang terbatas.

Menurut Airlangga, penegasan tersebut membuka ruang bagi industri tekstil untuk kembali mendapatkan dukungan pembiayaan guna melakukan investasi dan menambah modal kerja.

“Tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” ujar Airlangga. 

Dengan kebijakan tersebut, perusahaan tekstil diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan bersaing di pasar.

Bank BUMN Diminta Biayai Peremajaan Mesin Tekstil

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan sebelumnya sektor tekstil sempat dipandang perbankan sebagai sunset industry. Kondisi tersebut membuat akses pembiayaan bagi perusahaan tekstil menjadi lebih terbatas.

Kini, pemerintah meminta Himbara dan bank nasional lainnya kembali memberikan pembiayaan kepada industri tekstil. Salah satu fokusnya adalah membantu perusahaan melakukan peremajaan mesin produksi yang sudah berusia tua.

“Bank Himbara dan juga bank nasional lainnya memberikan pinjaman, terutama dalam rangka perbaikan mesin-mesin yang sudah cukup tua,” kata Rosan. 

Peremajaan mesin dinilai penting karena berkaitan dengan efisiensi produksi dan daya saing produk tekstil serta garmen Indonesia.

Rosan mengatakan daya saing produk tekstil dan garmen Indonesia masih menghadapi tantangan dibandingkan produk dari negara lain. Karena itu, dukungan pembiayaan menjadi salah satu bagian dari upaya memperbaiki kemampuan industri nasional.

Danantara Siapkan Penguatan Industri Tekstil

Selain pembiayaan perbankan, Danantara juga menyiapkan pengembangan kawasan yang mengintegrasikan industri tekstil dari sektor hulu hingga hilir.

Kawasan tersebut nantinya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan dukungan teknologi. Pemerintah berharap integrasi tersebut dapat membantu industri menghasilkan produk tekstil dengan daya saing yang lebih baik. 

Pemerintah juga membahas sejumlah opsi insentif untuk industri tekstil, termasuk dukungan investasi dan insentif perpajakan.

Syarat Bahan Baku Tekstil Akan Ditinjau

Selain masalah pembiayaan, pemerintah menyoroti ketersediaan bahan baku bagi industri tekstil.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta pemerintah meninjau kembali sejumlah aturan yang dapat menjadi hambatan masuknya bahan baku. Salah satunya terkait Pertimbangan Teknis (Pertek).

Peninjauan tersebut diharapkan dapat membuat pasokan bahan baku untuk industri tekstil menjadi lebih mudah dan mendukung kelancaran produksi. 

Bahan baku berbasis kulit juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk berkaitan dengan sertifikasi halal. Hal ini tidak hanya menyangkut industri tekstil, tetapi juga industri alas kaki.

Impor Pakaian Bekas Akan Ditertibkan

Pemerintah juga meminta pengawasan terhadap barang impor di sektor hilir diperketat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah impor dalam bentuk balpres atau impor barang dalam jumlah besar yang dapat berisi pakaian bekas.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai segera melakukan penertiban karena peredaran produk tersebut dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri. 

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi industri tekstil dan garmen nasional dari tekanan produk impor.

Pemerintah Bahas PPN untuk Pekerja PKWT

Pemerintah juga membahas persoalan penggunaan tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Skema ini banyak digunakan industri yang memiliki kebutuhan tenaga kerja mengikuti siklus produksi dan permintaan musiman.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mencari regulasi yang tepat terkait pengenaan PPN untuk PKWT. Pemerintah juga mengusulkan evaluasi penerapan PPN bagi perusahaan tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. 

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah ingin memperkuat kembali industri tekstil nasional melalui kombinasi pembiayaan, investasi, peremajaan mesin, kemudahan bahan baku, perlindungan pasar domestik, serta dukungan kebijakan perpajakan.

Penguatan industri tekstil menjadi penting karena sektor TPT mencakup rantai industri yang luas, mulai dari sektor hulu, antara hingga hilir. Pemerintah menempatkan sektor ini sebagai salah satu industri yang perlu diperkuat untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia.