Program PLTS 100 GWp Dimulai, Investasi Rp 1.140 Triliun dan Jutaan Lapangan Kerja Disiapkan

Pemerintah Indonesia mulai mengeksekusi program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Program berskala besar tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun.

Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama solar yang selama ini masih digunakan pada sejumlah pembangkit listrik di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu kemandirian dan kedaulatan energi nasional,” kata Bahlil saat peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).

Tahap Awal PLTS 5,3 GWp

Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp. Salah satu proyek terbesar dalam tahap awal tersebut adalah pembangunan PLTS berkapasitas 1.000 MWp di Bali yang dilengkapi dengan sistem baterai penyimpanan energi.

Pembangunan dengan sistem penyimpanan energi menjadi penting karena karakteristik tenaga surya berbeda dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Produksi listrik PLTS bergantung pada intensitas sinar matahari sehingga baterai dapat digunakan untuk menyimpan energi dan membantu menjaga keandalan pasokan listrik ketika produksi tenaga surya menurun.

Jika kapasitas 100 GWp tersebut terealisasi secara bertahap, Indonesia akan memiliki tambahan kapasitas pembangkit energi surya dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan proyek PLTS yang selama ini dikembangkan secara individual.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan program tersebut dilakukan secara masif dalam tiga tahun.

Hemat Subsidi Energi Rp73,9 Triliun per Tahun

Selain menambah kapasitas energi terbarukan, program PLTS 100 GWp diproyeksikan memberikan dampak langsung terhadap pengeluaran energi negara.

Bahlil mengatakan program tersebut berpotensi menghemat subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun setiap tahun. Penghematan tersebut terutama berkaitan dengan berkurangnya penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik.

Pemerintah juga memperkirakan program ini mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Dengan nilai investasi sekitar Rp1.140 triliun, skala proyek ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan pembangkit. Rantai ekonominya berpotensi mencakup pekerjaan konstruksi, manufaktur dan distribusi peralatan, instalasi panel surya, pembangunan jaringan listrik, sistem baterai, operasi dan pemeliharaan pembangkit, hingga berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Artinya, pengembangan energi surya diposisikan pemerintah bukan hanya sebagai proyek kelistrikan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Target Pangkas Emisi 140 Juta Ton CO2

Dari sisi lingkungan, pemerintah memperkirakan PLTS 100 GWp dapat mengurangi emisi karbon sekitar 140 juta ton CO2 per tahun.

Potensi nilai ekonomi karbon dari pengurangan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.

Pengurangan emisi akan berasal dari pergeseran sumber pembangkitan listrik dari pembangkit berbahan bakar fosil menuju energi surya. Semakin besar listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan, semakin kecil kebutuhan pembangkit untuk menggunakan bahan bakar fosil, dengan catatan kapasitas dan produksi energi terbarukan dapat menggantikan pembangkitan fosil secara efektif.

Target tersebut juga menunjukkan bahwa program PLTS 100 GWp memiliki dua tujuan sekaligus, yakni memperkuat ketahanan energi dan mendukung agenda pengurangan emisi Indonesia.

Pemerintah Buka Ruang bagi Investor Swasta

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan skema pengadaan dengan mempertimbangkan harga listrik yang kompetitif.

Bahlil mengatakan proyek dapat diberikan kepada independent power producer (IPP) apabila penawaran harga listrik dinilai kompetitif. Namun, jika tidak ada investor yang bersedia membangun proyek dengan harga yang dianggap sesuai, pemerintah membuka opsi untuk mengambil alih pembangunan melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana APBN,” ujar Bahlil.

Skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga agar percepatan energi surya tidak menghasilkan biaya listrik yang terlalu tinggi. Harga listrik menjadi salah satu faktor penting karena investasi pembangkit pada akhirnya akan berpengaruh terhadap struktur biaya sistem ketenagalistrikan.

Di sisi lain, keterlibatan swasta tetap menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan investasi yang sangat besar. Dengan kebutuhan investasi sekitar US$73 miliar, pemerintah membutuhkan kombinasi pembiayaan negara dan investasi sektor swasta agar target 100 GWp dapat dikejar dalam waktu yang relatif singkat.

PLTS untuk Desa yang Belum Teraliri Listrik

Program 100 GWp juga diarahkan untuk memperluas akses listrik ke wilayah yang belum sepenuhnya mendapatkan pasokan listrik.

Pemerintah berencana membangun PLTS di desa-desa yang belum teraliri listrik, termasuk melalui skema PLTS berkapasitas 1 MW per desa.

Pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif untuk daerah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Pembangunan pembangkit surya secara lokal memungkinkan listrik diproduksi lebih dekat dengan lokasi konsumsi.

Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemasangan panel surya. Infrastruktur distribusi, sistem penyimpanan energi, pemeliharaan pembangkit, serta kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas juga akan menjadi faktor penting agar pembangkit dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Pemerintah Dorong Konversi PLTD ke Energi Terbarukan

Selain membangun pembangkit baru, pemerintah juga akan menggunakan program ini untuk mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis energi terbarukan.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi konsumsi solar sekaligus menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor.

Menurut Bahlil, pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan sekitar 12,6 GW kapasitas berbahan bakar solar. Kapasitas tersebut membutuhkan konsumsi minyak yang setara dengan sekitar 230.000-250.000 barel per hari.

Besarnya konsumsi tersebut membuat konversi pembangkit diesel menjadi salah satu bagian penting dari strategi pemerintah mengurangi penggunaan BBM dalam sektor ketenagalistrikan.

Penggantian pembangkit diesel dengan energi terbarukan juga berpotensi memberikan manfaat tambahan bagi wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan bahan bakar untuk menjalankan pembangkit.

Bali Jadi Salah Satu Proyek Strategis

Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dalam tahap awal program PLTS 100 GWp.

Pemerintah menyiapkan PLTS berkapasitas 1.000 MWp yang dilengkapi baterai penyimpanan energi. Proyek tersebut ditujukan antara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel yang masih digunakan di wilayah tersebut.

Bahlil memperkirakan pembangunan PLTS 1.000 MWp di Bali dapat menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter.

“Untuk 1.000 megawatt di Bali semuanya insyaallah akan memakai tanah negara,” ujar Bahlil.

Penggunaan tanah negara diharapkan dapat membantu mempercepat proses penyediaan lahan untuk proyek tersebut. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan PLTS skala besar karena proyek tenaga surya membutuhkan area yang cukup luas untuk memasang panel dalam jumlah besar.

Selain itu, pembangunan PLTS skala besar di Bali akan membutuhkan kesiapan jaringan transmisi dan distribusi agar listrik yang dihasilkan dapat disalurkan secara optimal ke pusat-pusat permintaan listrik.

Tantangan Besar di Balik Target 100 GWp

Meski memiliki potensi besar, pembangunan PLTS hingga 100 GWp bukan proyek sederhana. Pemerintah perlu memastikan sejumlah aspek teknis dan ekonomi berjalan secara bersamaan.

Pertama adalah kesiapan jaringan listrik. Penambahan pembangkit surya dalam jumlah besar akan meningkatkan kebutuhan sistem untuk mengelola produksi listrik yang berubah mengikuti kondisi cuaca dan waktu.

Kedua adalah kebutuhan sistem penyimpanan energi. Baterai dapat membantu mengatasi sebagian persoalan intermittency dengan menyimpan listrik ketika produksi tinggi dan menggunakannya kembali ketika produksi menurun.

Ketiga adalah pembiayaan. Nilai investasi sekitar US$73 miliar membuat kepastian regulasi, skema tarif, mekanisme pengadaan, serta kepastian proyek menjadi sangat penting bagi investor.

Keempat adalah rantai pasok. Percepatan pembangunan hingga 100 GWp membutuhkan panel surya, inverter, baterai, kabel, struktur pendukung, serta berbagai komponen kelistrikan dalam jumlah sangat besar.

Karena itu, program ini berpotensi menjadi momentum untuk mendorong pengembangan industri energi surya di dalam negeri, tetapi juga membutuhkan kebijakan industri yang konsisten agar manfaat ekonominya tidak hanya berasal dari aktivitas konstruksi.

Menuju Sistem Energi yang Lebih Mandiri

Program PLTS 100 GWp menandai perubahan arah dalam strategi energi Indonesia. Pemerintah tidak hanya mengejar tambahan kapasitas pembangkit, tetapi juga berupaya mengurangi konsumsi BBM, menekan beban subsidi, memperluas akses listrik, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi.

Dengan investasi sekitar Rp1.140 triliun, target penghematan subsidi Rp73,9 triliun per tahun, potensi penciptaan 5,52 juta lapangan kerja, serta pengurangan emisi sekitar 140 juta ton CO2 per tahun, program ini memiliki dampak yang jauh melampaui sektor kelistrikan.

Tahap awal sebesar 5,3 GWp akan menjadi ujian penting bagi kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi proyek secara cepat sekaligus menjaga keekonomian dan keandalan sistem listrik.

Jika implementasi berjalan sesuai target, pembangunan PLTS 100 GWp dapat menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar dalam transformasi sistem kelistrikan Indonesia dan menjadi fondasi baru bagi upaya pemerintah mencapai kemandirian serta kedaulatan energi nasional.