Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak boleh lagi berada dalam posisi pasif dalam perdagangan minyak kelapa sawit global. Sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki kendali lebih besar terhadap penentuan harga komoditas strategis tersebut, bukan sekadar mengikuti harga yang dibentuk pasar luar negeri.

Dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyoroti besarnya kontribusi industri sawit terhadap perekonomian nasional. Ia mengungkapkan devisa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan mencapai USD23 miliar atau sekitar Rp391 triliun.

Menurut Prabowo, angka tersebut memperlihatkan bahwa sawit bukan hanya komoditas ekspor biasa, melainkan salah satu tulang punggung penerimaan negara dan sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia, mulai dari petani hingga pelaku industri hilir.

“Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia,” ujar Prabowo di hadapan anggota DPR.

Namun demikian, ia menilai ada ketimpangan dalam struktur perdagangan global karena harga sawit internasional selama ini lebih banyak ditentukan oleh bursa dan negara lain. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi Indonesia sebagai pemain utama industri sawit dunia.

“Kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain,” katanya.

Pernyataan itu mempertegas arah kebijakan pemerintah yang ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Selama beberapa tahun terakhir, harga referensi minyak sawit mentah (CPO) global memang masih banyak mengacu pada bursa komoditas di Malaysia maupun pasar internasional lainnya.

Prabowo mengaku telah meminta jajaran kementerian terkait untuk mulai merumuskan strategi agar Indonesia memiliki pengaruh lebih besar dalam pembentukan harga sawit dunia. Ia menilai Indonesia perlu lebih percaya diri memanfaatkan dominasinya sebagai produsen utama.

“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain, kita tentukan harga kita,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri sawit nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memperluas pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik, termasuk program biodiesel B35 dan rencana pengembangan campuran bahan bakar yang lebih tinggi.

Prabowo bahkan membuka kemungkinan memperbesar konsumsi domestik apabila pasar global tidak bersedia mengikuti harga yang dianggap menguntungkan Indonesia.

“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” ujarnya.

Langkah itu dinilai berkaitan erat dengan strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Pemerintah sebelumnya juga telah mendorong pengembangan bioavtur dan berbagai produk turunan sawit bernilai tambah tinggi guna memperkuat industri hilir nasional.

Di sisi lain, industri sawit Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari kampanye negatif terkait isu lingkungan hingga kebijakan pembatasan impor di sejumlah negara Eropa. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat diplomasi perdagangan dan meningkatkan sertifikasi keberlanjutan agar produk sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

Selain menyinggung sektor sawit, Prabowo juga memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2027 sebagai fondasi menuju target pertumbuhan 8% pada 2029.

Menurut Prabowo, target tersebut akan dicapai melalui kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, penguatan investasi, percepatan industrialisasi, serta peningkatan produktivitas nasional.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” katanya.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82% hingga 12,40% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri.

Pemerintah juga menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada rentang 1,80% hingga maksimal 2,40% dari PDB. Menurut Prabowo, disiplin fiskal tetap menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujarnya.

Dari sisi asumsi makro ekonomi, pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada level 6,5% hingga 7,3%. Sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Stabilitas nilai tukar disebut menjadi perhatian penting pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk tensi geopolitik, kebijakan suku bunga negara maju, dan perlambatan ekonomi dunia.

Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan berada di rentang USD70 hingga USD95 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan mencapai 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu, inflasi nasional ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5% guna menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga memasang target penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0% hingga 6,5% pada 2027. Angka tersebut lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya yang berada pada kisaran 6,5% hingga 7,5%.

Untuk tingkat pengangguran terbuka, pemerintah menargetkan penurunan ke level 4,30% hingga 4,87%. Adapun rasio gini ditargetkan membaik ke rentang 0,362 hingga 0,367 sebagai indikator menurunnya ketimpangan ekonomi.

Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. Menurutnya, pemerataan kesejahteraan harus menjadi fokus utama pembangunan nasional.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570.

Target tersebut akan didukung berbagai program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan talenta digital, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi transformasi industri dan ekonomi hijau.