Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Selasa yang mengarahkan lembaga federal untuk memperbarui regulasi agar aset digital dan teknologi finansial baru dapat terintegrasi ke dalam sistem perbankan dan pembayaran tradisional.

Dalam perintah tersebut, pemerintah AS menyatakan ingin mendukung pertumbuhan layanan fintech dengan memangkas regulasi yang tidak diperlukan serta mendorong kerja sama antara perusahaan fintech, bank, dan regulator keuangan.

Berdasarkan aturan itu, regulator keuangan diberi waktu tiga bulan untuk meninjau aturan yang berlaku dan mengidentifikasi kebijakan yang dapat menghambat perusahaan fintech bermitra dengan bank yang diatur secara federal. Dalam enam bulan, regulator diminta mengambil langkah untuk mendukung inovasi berdasarkan hasil tinjauan tersebut.

Salah satu poin utama dalam perintah itu meminta Federal Reserve meninjau bagaimana perusahaan keuangan non-bank dan lembaga penyimpanan tanpa asuransi dapat memperoleh akses ke akun serta layanan pembayaran. Tinjauan ini juga akan mengevaluasi apakah 12 bank regional Federal Reserve dapat secara mandiri menyetujui akses akun pembayaran.

Langkah ini berpotensi menguntungkan special purpose depository institutions (SPDI) di Wyoming dan perusahaan berbasis kripto serupa. Awal tahun ini, bursa kripto Kraken memperoleh akses terbatas ke master account Federal Reserve melalui Federal Reserve Bank of Kansas City. Sejumlah perusahaan lain juga tengah mengupayakan akses serupa.

Federal Reserve saat ini sedang mengembangkan versi resmi dari “skinny” master account dan telah merilis proposal terkait hal tersebut pada Desember tahun lalu.

Trump juga menandatangani perintah eksekutif kedua pada Selasa yang berfokus memperkuat Bank Secrecy Act. Perintah itu mengarahkan Departemen Keuangan AS dan regulator untuk mempelajari cara mencegah imigran tanpa dokumen mengakses layanan perbankan atau pembayaran.

Tinjauan tersebut juga akan mengkaji penggunaan bisnis layanan uang yang tidak terdaftar, pemroses pembayaran pihak ketiga, serta platform peer-to-peer yang diduga digunakan untuk menghindari aturan pajak atau kewajiban pelaporan.

Rebecca Romero Rainey, CEO Independent Community Bankers of America, mengatakan masih terdapat perbedaan regulasi yang besar antara bank dan perusahaan keuangan non-bank. Ia menilai aktivitas keuangan yang serupa seharusnya tunduk pada regulasi yang sama.

Ia juga menyatakan pejabat Federal Reserve perlu meninjau secara hati-hati apakah perusahaan terkait kripto, penerbit stablecoin, dan institusi khusus lainnya layak mendapatkan akses ke master account Federal Reserve. Menurutnya, pembuat kebijakan harus mengevaluasi secara menyeluruh dampak kebijakan stablecoin dan aturan akses perbankan baru terhadap komunitas lokal dan ekonomi secara luas.