Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI dinilai menjadi babak baru dalam tradisi ketatanegaraan Indonesia. Langkah tersebut disebut tidak lazim karena selama ini dokumen awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam forum parlemen.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keterlibatan langsung kepala negara dalam penyampaian KEM-PPKF menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Menurut dia, kehadiran Presiden dalam agenda tersebut memberi sinyal bahwa pembahasan RAPBN 2027 akan menjadi perhatian utama pemerintah di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

“Kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, tentu ini menjadi tradisi baru dalam proses ketatanegaraan kita,” ujar Misbakhun, dikutip dari Antara, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan, KEM-PPKF merupakan dokumen penting yang menjadi dasar awal penyusunan RAPBN dan secara rutin disampaikan setiap akhir Mei, tepatnya sekitar 29 Mei. Dalam dokumen itu, pemerintah memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan dalam penyusunan APBN tahun berikutnya.

Asumsi tersebut mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN), harga minyak mentah Indonesia (ICP), hingga target lifting minyak dan gas bumi. Selain itu, pemerintah juga mulai mengatur arah belanja negara dan pagu indikatif kementerian/lembaga.

KEM-PPKF yang dibahas tahun ini akan menjadi fondasi penyusunan RAPBN 2027. Karena itu, pelaku pasar, dunia usaha, hingga investor disebut menaruh perhatian besar terhadap isi pidato Presiden Prabowo, terutama terkait strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Misbakhun menilai publik akan menyoroti berbagai isu yang kemungkinan menjadi fokus pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, penguatan subsidi dan perlindungan sosial, hingga target penerimaan negara.

“Ini menunjukkan ada perhatian serius dari Presiden terhadap arah kebijakan fiskal dan ekonomi nasional. Masyarakat tentu akan menunggu apa saja yang menjadi concern pemerintah dalam KEM-PPKF kali ini,” katanya.

Sejumlah ekonom juga menilai keterlibatan langsung Presiden dapat memperkuat koordinasi antarkementerian dalam menjalankan agenda fiskal nasional. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menghadapi tantangan berat akibat perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berada dalam kisaran stabil, namun risiko eksternal tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed), perlambatan ekonomi China, serta konflik geopolitik di Timur Tengah disebut berpotensi memengaruhi arus modal dan perdagangan global.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan pada 2027. Selain menjaga defisit APBN tetap terkendali, pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, program makan bergizi gratis, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta percepatan transisi energi.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden RI mengatakan keputusan Presiden Prabowo untuk hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR bertujuan menyamakan pandangan seluruh elemen bangsa dalam menjaga ekonomi nasional.

Menurut Prasetyo, momentum penyampaian KEM-PPKF kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional sehingga Presiden ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat persatuan nasional di tengah tantangan ekonomi global.

“Insya Allah Presiden hadir. Kebetulan tanggal 20 Mei juga Hari Kebangkitan Nasional. Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama dalam menjaga perekonomian kita,” ujar Prasetyo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan pemerintah ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena itu, pidato Presiden dalam forum DPR diperkirakan tidak hanya membahas angka-angka fiskal, tetapi juga arah besar pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Pengamat politik menilai langkah Presiden Prabowo turun langsung menyampaikan KEM-PPKF juga memiliki makna politik yang kuat. Selain menunjukkan kepemimpinan yang aktif dalam pengelolaan ekonomi, hal itu dinilai dapat mempertegas posisi Presiden sebagai pengarah utama kebijakan fiskal nasional.

Tradisi baru ini pun diperkirakan akan menjadi perhatian publik dan pasar keuangan karena pidato Presiden berpotensi memberi gambaran mengenai prioritas belanja negara, strategi menjaga stabilitas rupiah, serta langkah pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global menuju 2027.