Rusun Subsidi Meikarta Belum Dijual, Masih Tunggu Proses Legalitas dan Pengalihan Lahan

Rumah susun (rusun) subsidi yang tengah dibangun di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum akan dipasarkan kepada masyarakat dalam waktu dekat. Chairman Lippo Group James Riady mengatakan proses pembangunan terus berjalan, tetapi masih terdapat sejumlah tahapan legal dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum unit hunian tersebut dapat dijual.

Menurut James, proses yang berkaitan dengan hibah lahan masih berjalan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan selanjutnya membutuhkan proses di DPR. Karena itu, penjualan unit rusun subsidi tersebut belum dapat dilakukan saat ini.

“Belum, belum. Karena proses legalitasnya dan proses hukumnya di (Kementerian) Keuangan, lalu ke DPR masih berlangsung,” ujar James Riady saat ditemui di sela-sela Danantara Housing Expo di NICE PIK, Tangerang, Banten, Jumat (28/8/2026).

Meski penjualan belum dimulai, pembangunan fisik proyek tersebut sudah berlangsung. James menargetkan tahap topping off atau penyelesaian struktur utama hingga bagian atap dapat dilakukan pada akhir 2026.

“Topping off direncanakan akhir tahun ini,” kata James.

Lahan Hibah 31,3 Hektare

Proyek rusun subsidi Meikarta merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lokasinya berdiri di atas lahan yang dihibahkan Grup Lippo kepada negara.

Dalam sejumlah keterangan pemerintah, luas lahan proyek disebut sekitar 30 hektare. Sementara itu, dalam perkembangan terbaru, lahan yang disebut dalam proses administrasi mencapai sekitar 31,3 hektare.

Lippo Cikarang sebelumnya telah menyerahkan lahan tersebut kepada negara untuk digunakan dalam pembangunan rusun subsidi. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme pengelolaan dan pembiayaan proyek melalui Danantara dan BUMN.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, pada 27 Agustus 2026 menjelaskan bahwa lahan tersebut sudah diterima sebagai hibah oleh Kementerian Keuangan. Tahap berikutnya adalah proses pengalihan lahan kepada Danantara melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai. 

Dengan demikian, pernyataan terbaru mengenai proses legalitas bukan berarti pembangunan belum memiliki dasar sama sekali. Proyek fisik sudah berjalan, sedangkan tahapan administrasi aset negara dan pengalihannya kepada pihak yang akan mengelola proyek masih harus dituntaskan.

Pembangunan Sudah Dimulai Sejak Maret 2026

Pembangunan rusun subsidi Meikarta resmi dimulai melalui groundbreaking pada 8 Maret 2026. Pemerintah sejak awal menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu proyek penting dalam Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut pembangunan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, salah satu area seluas sekitar 10 hektare direncanakan memiliki 18 tower dengan ketinggian 32 lantai. Setiap tower diproyeksikan menampung sekitar 2.300 unit, sehingga tahap awal dapat menghasilkan sekitar 47.000 unit hunian. Jika seluruh tahapan pembangunan selesai, jumlahnya ditargetkan mencapai sekitar 141.000 unit. 

Pemerintah juga menyebut pembangunan struktur ke atas dimulai pada 17 Agustus 2026. Sementara itu, target serah terima kunci secara keseluruhan diproyeksikan pada 8 Agustus 2028. 

Artinya, target topping off pada akhir 2026 tidak serta-merta berarti seluruh 141.000 unit akan selesai dan dapat langsung dihuni pada tahun yang sama. Proyek ini dibangun secara bertahap dengan target penyelesaian dan serah terima yang berlangsung setelahnya.

Target Akad Sempat Dibidik Akhir 2026

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menyampaikan bahwa akad jual beli rusun subsidi Meikarta diharapkan sudah dapat dilakukan secara bertahap pada akhir 2026.

Rencana tersebut dikaitkan dengan progres pembangunan yang ditargetkan mencapai setidaknya 20%. Rusun Meikarta bahkan dirancang menggunakan skema jual beli kredit inden, sehingga masyarakat berpotensi melakukan akad sebelum seluruh bangunan selesai. 

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan penjualan unit belum dilakukan. James Riady menegaskan bahwa proses legalitas dan hukum masih berjalan di Kemenkeu serta membutuhkan proses lanjutan di DPR.

Kondisi tersebut membuat jadwal pemasaran dan akad perlu menunggu kepastian dari sisi administrasi aset dan legalitas proyek.

141.000 Unit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rusun subsidi Meikarta diproyeksikan menjadi salah satu proyek hunian vertikal terbesar dalam program pemerintah. Dari lahan sekitar 30 hektare, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 141.000 unit.

Pembangunan secara vertikal dipilih karena dapat meningkatkan jumlah hunian tanpa membutuhkan lahan seluas pembangunan rumah tapak.

Kementerian PKP memperkirakan jika jumlah hunian tersebut dibangun dalam bentuk rumah tapak, kebutuhan lahannya dapat mencapai sekitar 1.200 hektare. Dengan konsep rumah susun, kebutuhan lahan dapat ditekan secara signifikan.

Proyek ini juga diharapkan menjadi contoh bagaimana lahan milik swasta dapat dikolaborasikan dengan pemerintah untuk menyediakan rumah bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan kemampuan membeli hunian komersial.

Lokasi Dekat Rumah Sakit, Pasar dan Kawasan Industri

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menyoroti keunggulan lokasi rusun subsidi Meikarta. Menurutnya, kawasan tersebut mempunyai akses yang relatif dekat dengan berbagai fasilitas penting.

Maruarar menyebut dari lokasi rusun, masyarakat dapat mencapai rumah sakit, pasar, sekolah, dan kawasan industri dalam waktu sekitar 10 menit.

Kedekatan dengan kawasan industri menjadi salah satu nilai strategis proyek tersebut. Cikarang merupakan salah satu kawasan industri penting di Jawa Barat sehingga keberadaan hunian terjangkau di sekitar pusat pekerjaan diharapkan dapat mengurangi jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Konsep ini juga menjadi penting karena salah satu persoalan perumahan di kawasan perkotaan bukan hanya harga rumah, tetapi juga lokasi. Rumah yang murah tetapi terlalu jauh dari tempat kerja dapat meningkatkan biaya transportasi dan waktu perjalanan masyarakat.

Dua Contoh Tipe Hunian Dipamerkan

Gambaran mengenai desain hunian rusun subsidi Meikarta turut ditampilkan dalam Danantara Housing Expo 2026.

Salah satu contoh adalah tipe BR-08 dengan luas sekitar 37,05 meter persegi. Unit tersebut memiliki dua kamar tidur, satu ruang keluarga yang menyatu dengan area dapur, satu kamar mandi, serta jendela yang menghadap ke luar.

Selain itu, terdapat tipe Studio S-08 dengan luas sekitar 21,15 meter persegi. Tipe ini memiliki satu kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur yang berada tidak jauh dari pintu masuk. Karena ukurannya lebih kompak, unit tersebut tidak memiliki ruang keluarga khusus dan dilengkapi meja kerja di samping tempat tidur. 

Pemerintah sebelumnya juga menyebut pilihan unit dapat mencakup hunian dengan satu hingga tiga kamar tidur, dengan luas sekitar 25 hingga 45 meter persegi. 

Dengan variasi tersebut, proyek ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok MBR, mulai dari individu, pasangan muda, hingga keluarga.

Hibah Lahan Dinilai sebagai Salah Satu yang Terbesar

Maruarar menyebut hibah lahan dari Grup Lippo sebagai salah satu bentuk kontribusi swasta yang besar untuk program perumahan rakyat.

Menurutnya, kolaborasi seperti ini penting karena penyediaan hunian dalam jumlah besar membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, BUMN, lembaga pembiayaan dan pengelola investasi.

Pemerintah juga menilai hibah lahan tersebut dapat meningkatkan aset negara karena tanah yang sebelumnya merupakan aset swasta telah diserahkan untuk kepentingan pembangunan perumahan rakyat.

Selain Lippo, pemerintah menyebut sejumlah perusahaan lain juga ikut berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah. Maruarar, misalnya, menyinggung kontribusi Astra berupa 3.250 rumah pada 2026, termasuk sekitar 2.000 unit dalam bentuk rumah susun. 

Menjawab Masalah Backlog Perumahan

Proyek Meikarta juga berkaitan dengan persoalan backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia.

Kementerian PKP menyebut berdasarkan Susenas 2025, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai sekitar 9,64 juta unit. Persoalan tersebut dinilai paling besar di kawasan perkotaan karena harga dan ketersediaan lahan menjadi tantangan utama. 

Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi. Dengan membangun secara vertikal, jumlah keluarga yang dapat ditampung dalam satu kawasan bisa jauh lebih besar dibandingkan rumah tapak.

Proyek Meikarta menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan konsep serupa di lokasi lain, termasuk potensi pembangunan rusun di lahan sekitar 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital di Depok yang diperkirakan dapat menampung hingga sekitar 170.000 unit. 

Danantara Dukung Pembiayaan

Danantara juga menjadi bagian penting dalam proyek rusun subsidi Meikarta. Sejak awal, pemerintah menyatakan Danantara akan mendukung pembiayaan pembangunan bersama BUMN dan kontraktor swasta.

Saat groundbreaking pada Maret 2026, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan Danantara berkomitmen mendukung pembiayaan proyek tersebut karena dinilai mempunyai dampak besar terhadap penyediaan hunian rakyat. BUMN karya juga dapat berkolaborasi dengan kontraktor swasta dalam pelaksanaan pembangunan. 

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pembangunan dapat dilakukan dalam skala besar tanpa seluruh beban pembiayaan berasal dari anggaran pemerintah.

Kapan Rusun Meikarta Bisa Dibeli?

Untuk saat ini, calon pembeli masih harus menunggu kepastian lebih lanjut.

James Riady pada 28 Agustus 2026 memastikan belum ada penjualan unit rusun subsidi Meikarta. Proses legalitas dan administrasi yang melibatkan Kemenkeu serta DPR masih menjadi salah satu tahapan yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, pembangunan fisik terus berjalan dengan target topping off pada akhir 2026. Pemerintah juga sebelumnya menargetkan serah terima kunci proyek secara keseluruhan pada Agustus 2028. 

Karena itu, masyarakat yang tertarik dengan rusun subsidi Meikarta sebaiknya tidak terburu-buru melakukan pembayaran kepada pihak yang menawarkan unit sebelum mekanisme penjualan resmi diumumkan oleh pihak yang berwenang.

Jika seluruh proses legal, administrasi aset, pembiayaan dan pembangunan berjalan sesuai target, rusun subsidi Meikarta berpotensi menjadi salah satu proyek hunian vertikal terbesar di Indonesia sekaligus proyek percontohan Program 3 Juta Rumah.

Namun, untuk saat ini fokus proyek masih berada pada penyelesaian pembangunan dan penuntasan proses legalitas. Penjualan kepada masyarakat belum dibuka secara resmi.