Pembatasan BBM Subsidi untuk Desil 10 Bisa Hemat Anggaran hingga 10 Persen

Pemerintah berencana menata kembali penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah membatasi akses pembelian BBM subsidi bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 10 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan penghematan sekitar 10% dari anggaran subsidi energi. Namun, pemerintah masih melakukan perhitungan lebih lanjut mengenai besaran penghematan yang dapat diperoleh setelah skema pembatasan diterapkan.

Purbaya menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

“Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti, yang saya tahu, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu,” ujar Purbaya, dikutip dari Antara.

Menurutnya, pemerintah tidak semata-mata ingin mengurangi subsidi. Penataan dilakukan agar anggaran yang selama ini dialokasikan untuk subsidi benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Potensi Penghematan Sekitar 10 Persen

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp210,1 triliun. Nilai tersebut mencapai sekitar 65,87% dari total anggaran subsidi pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Jika komponen kompensasi turut diperhitungkan, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk mendukung ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.

Dengan besarnya anggaran tersebut, pemerintah melihat penataan penerima subsidi menjadi salah satu ruang untuk meningkatkan efisiensi APBN.

“Nanti ada penghematan (anggaran), tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” kata Purbaya.

Artinya, apabila perkiraan penghematan sekitar 10% tersebut terealisasi terhadap anggaran subsidi energi Rp210,1 triliun, nilainya secara kasar dapat mencapai sekitar Rp21 triliun. Namun, angka tersebut belum merupakan target penghematan resmi karena pemerintah masih melakukan penghitungan dan menguji skema kebijakannya.

Desil 10 Jadi Tahap Awal Pembatasan

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dalam pembagian tersebut, desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Karena itu, pembatasan terhadap desil 10 diarahkan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Purbaya sebelumnya juga menyebut sistem yang sedang dibangun Pertamina memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan data kesejahteraan. Dengan sistem tersebut, masyarakat pada kelompok tertentu nantinya dapat diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.

“Kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain, kira-kira begitu,” ujar Purbaya.

Penggunaan data kesejahteraan menjadi penting karena pemerintah tidak hanya ingin mengandalkan jenis kendaraan sebagai dasar pembatasan. Dengan pendekatan berbasis data, penyaluran subsidi diharapkan lebih sesuai dengan kondisi ekonomi penerima.

Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa rencana pembatasan Pertalite untuk masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam tahap pembahasan.

Bahlil menyampaikan bahwa belum ada keputusan final mengenai mekanisme pembatasan tersebut. Oleh karena itu, distribusi Pertalite masih berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ujar Bahlil, Rabu (19/8/2026).

Menurut Bahlil, selama belum ada keputusan baru, masyarakat masih dapat membeli Pertalite sesuai aturan yang berlaku.

Untuk kendaraan tertentu, aturan yang berjalan saat ini mencakup batas pembelian sebesar 200 liter Pertalite per hari bagi bus dan truk serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

Namun, angka tersebut merupakan ketentuan yang berlaku saat ini dan masih dapat berubah apabila pemerintah nantinya menetapkan mekanisme baru dalam penataan BBM bersubsidi.

Pemerintah Ingatkan Masyarakat Mampu

Bahlil menegaskan bahwa BBM bersubsidi pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat yang memang membutuhkan dukungan pemerintah.

Ia meminta masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi untuk menggunakan BBM nonsubsidi sehingga anggaran subsidi dapat lebih banyak dinikmati kelompok yang menjadi sasaran.

“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.

Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi. Selama ini, salah satu persoalan dalam kebijakan subsidi energi adalah adanya risiko subsidi dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

Harga BBM Subsidi Dipastikan Tidak Naik hingga Akhir 2026

Di tengah rencana penataan penerima subsidi, pemerintah juga memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Bahlil sebelumnya menyatakan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga BBM subsidi sampai 31 Desember 2026. Komitmen tersebut diberikan meskipun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami perubahan.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan pengarahan kepada jajaran DPP, DPD, dan Fraksi Golkar DPR RI pada Selasa (18/8/2026).

“Komitmen kami sebagai Menteri ESDM atas arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026,” kata Bahlil.

Bahlil bahkan menegaskan perubahan harga ICP tidak otomatis menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.

“Mau berapa pun harga ICP-nya, Pak Nurdin, jadi insya Allah aman. Mau berapa pun harga ICP-nya, kita akan jaga,” tegasnya.

Menurut Bahlil, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Harga energi memiliki efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi barang, serta harga berbagai kebutuhan masyarakat.

Dengan harga BBM yang tetap terjaga, pemerintah berharap tekanan terhadap biaya hidup dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.

Bahlil Soroti Penggunaan BBM Subsidi oleh Pemilik Mobil Mewah

Sebelumnya, Bahlil juga menyoroti penggunaan BBM subsidi oleh masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi.

Dalam pembahasan mengenai penataan konsumsi Pertalite, ia mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan jenis kendaraan sebagai salah satu faktor dalam menentukan penerima BBM subsidi.

“Nanti menyangkut pembatasan itu nanti ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Meski demikian, Bahlil menyatakan kendaraan roda dua tidak akan dikenakan pembatasan yang sama.

“Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan beberapa indikator sekaligus, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga karakteristik kendaraan.

Sistem Digital Pertamina Jadi Bagian Penting

Penerapan kebijakan pembatasan subsidi juga akan bergantung pada kesiapan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi konsumen.

Purbaya mengatakan Pertamina tengah melakukan pengujian terhadap sistem yang memungkinkan pembelian BBM bersubsidi dikaitkan dengan data kesejahteraan masyarakat.

Jika sistem tersebut berjalan efektif, konsumen yang tergolong masyarakat mampu dapat diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi. Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam kelompok sasaran subsidi tetap mendapatkan akses sesuai ketentuan.

Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran subsidi sekaligus membuat penggunaan anggaran negara lebih efisien.

Namun, pemerintah masih perlu memastikan akurasi data, kesiapan teknologi di SPBU, serta mekanisme penanganan apabila terdapat masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi kesejahteraan.

Tantangan Penerapan Pembatasan BBM Subsidi

Meski berpotensi menghemat anggaran, penerapan pembatasan BBM subsidi tidak lepas dari sejumlah tantangan.

Pertama, pemerintah perlu memastikan data desil yang digunakan benar-benar akurat dan terus diperbarui. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah sehingga klasifikasi penerima subsidi perlu mengikuti kondisi terkini.

Kedua, sistem di lapangan harus mampu bekerja secara cepat ketika konsumen melakukan transaksi di SPBU. Jangan sampai pembatasan justru menimbulkan antrean panjang atau kesalahan identifikasi.

Ketiga, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas sebelum kebijakan diberlakukan. Masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang masih berhak mendapatkan Pertalite, bagaimana mekanisme pembatasannya, dan apa yang harus dilakukan apabila akses subsidi tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Keempat, pemerintah perlu memperhatikan dampak terhadap sektor transportasi dan distribusi. Kenaikan biaya BBM bagi kelompok tertentu dapat memengaruhi biaya operasional dan pada akhirnya berpotensi berdampak pada harga barang dan jasa.

Penghematan Bisa Dialihkan untuk Program Prioritas

Apabila pembatasan berjalan efektif dan menghasilkan penghematan, ruang fiskal yang diperoleh pemerintah dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif.

Penghematan anggaran dapat diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun program yang meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dengan demikian, tujuan kebijakan bukan sekadar mengurangi belanja subsidi, tetapi mengubah pola subsidi agar anggaran negara memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah kini masih menguji sistem dan membahas skema pembatasan. Untuk tahap awal, kelompok desil 10 menjadi sasaran yang disebut akan dibatasi, sementara perluasan kepada desil 9 masih dalam pembahasan.

Yang juga menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026. Dengan demikian, fokus kebijakan saat ini lebih diarahkan pada siapa yang berhak menerima subsidi, bukan menaikkan harga BBM subsidi.

Jika perkiraan penghematan sekitar 10% terealisasi, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang cukup besar. Namun, besaran penghematan final masih menunggu hasil pengujian sistem, keputusan pemerintah mengenai mekanisme pembatasan, serta evaluasi setelah kebijakan mulai diterapkan.