Defisit APBN Maret 2025 Capai Rp 104,2 Triliun, Pemerintah dan Dunia Usaha Tetap Optimis Hadapi Tantangan Ekonomi

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2025 mencatat defisit sebesar Rp 104,2 triliun, atau setara dengan 16,9 persen dari total target defisit tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Angka ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut masih berada dalam koridor yang aman dan terkendali, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di mana defisit anggaran dipatok sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batas maksimum defisit sendiri tetap mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu tidak melebihi 3 persen dari PDB.

Kinerja Pendapatan dan Belanja Negara

Per 31 Maret 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 598,4 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 702,6 triliun. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi belanja yang cukup tinggi di kuartal pertama ini merupakan bagian dari strategi percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk dukungan terhadap program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta dukungan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

Belanja modal dan belanja barang juga menunjukkan peningkatan, terutama untuk proyek infrastruktur strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini. Di sisi lain, penerimaan negara dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan pelemahan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk impor.

Optimisme Dunia Usaha

Meskipun terjadi defisit yang cukup signifikan, pelaku usaha tetap menunjukkan sikap optimis. Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menilai bahwa dunia usaha di Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tekanan ekonomi.

"Meskipun saat ini kita menghadapi tantangan seperti defisit APBN sebesar Rp 104,2 triliun per Maret 2025 dan penurunan daya beli masyarakat, dunia usaha di Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan semangat inovasi yang tinggi," ujar Angga dalam pernyataan kepada Liputan6.com, Rabu (9/4/2025).

Anggawira juga menyoroti langkah Pemerintah Indonesia yang menawarkan konsesi perdagangan kepada Amerika Serikat, termasuk penurunan tarif impor terhadap beberapa produk strategis. Inisiatif ini dinilai sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang bertujuan membuka peluang ekspor baru, memperkuat hubungan bilateral, serta mengurangi ketergantungan pada pasar domestik.

"Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi produk Indonesia di pasar internasional dan memperluas akses pasar bagi UKM dan pelaku industri kreatif," tambahnya.

Respon Pasar dan Analis Ekonomi

Beberapa analis menilai defisit yang terjadi di kuartal pertama adalah wajar dan sering terjadi secara musiman. Ekonom dari Bank Mandiri, Renaldy Harimurti, mengatakan bahwa pola defisit APBN cenderung lebih tinggi di awal tahun karena pencairan belanja negara umumnya dimulai sejak kuartal pertama, sementara penerimaan pajak baru mulai signifikan masuk di kuartal kedua dan ketiga.

Namun demikian, Renaldy mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus menjaga konsistensi dalam mengelola belanja agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pembiayaan anggaran dan stabilitas makroekonomi.

Langkah Strategis Pemerintah ke Depan

Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan penguatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Di sisi belanja, efisiensi dan akuntabilitas menjadi fokus utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan global seperti tren suku bunga The Fed, harga komoditas, serta ketegangan geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal nasional.