Kontroversi Tunjangan DPR: Klarifikasi, Hitungan Jerome Polin, dan Sorotan Publik

1. Awal Mula Pernyataan Adies Kadir

Pada Selasa, 19 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa sejumlah tunjangan anggota DPR mengalami kenaikan. Ia menyebut bahwa tunjangan beras naik dari sekitar Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan, serta tunjangan BBM naik dari Rp 4–5 juta menjadi Rp 7 juta. Selain itu, ia menyampaikan bahwa anggota DPR kini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan sebagai kompensasi kehilangan rumah dinas.

2. Reaksi Jerome Polin: Matematika vs Logika

Influencer dan lulusan matematika terapan Universitas Waseda, Jerome Polin, merasa terpanggil untuk mengangkat isu ini ke ranah logika dan akal sehat.

• Tunjangan Rumah
  Adies menyebut bahwa biaya kos Rp 3 juta per bulan jika dikalikan dengan 26 hari kerja per bulan setara dengan Rp 78 juta—sehingga Rp 50 juta tunjangan itu masih kurang. Jerome lalu mengoreksi:

  "Bulan sama hari nggak boleh dikalikan. Biaya kos Rp 3 juta per bulan, bukan per hari. Kalau Rp 3 juta dikali 26 hari, itu artinya kos hotel bintang lima."
  Ia menekankan bahwa perhitungan tersebut keliru karena unit waktu tidak boleh dicampur begitu saja, dan seharusnya kekurangan tunjangan berarti Rp 50 juta – Rp 3 juta = Rp 47 juta per bulan, bukan defisit.

• Tunjangan Beras
  Dirinya juga mempertanyakan istilah “cuma Rp 12 juta untuk beras” yang digunakan oleh Adies—angka yang sejatinya tergolong besar. Jerome menghitung bahwa jika seluruh Rp 12 juta digunakan untuk membeli beras premium (Rp 15 ribu/kg), maka setara dengan 800 kg; sedangkan untuk beras medium (Rp 12 ribu/kg) bisa mencapai 1.000 kg (1 ton).

  Dengan asumsi konsumsi harian sebesar 300 gram (100 gram sekali makan, tiga kali sehari), maka dalam sebulan diperlukan 9 kg; sehingga 1.000 kg beras ini cukup untuk 111 bulan atau sekitar 9 tahun hanya untuk satu orang. Jerome kemudian menyinggung bahwa hanya perlu Rp 135 ribu per bulan per orang, atau Rp 540 ribu untuk keluarga empat orang—sangat jauh dari angka Rp 12 juta.

Ia menutup sorotannya dengan kritikan tajam:

"12 juta ini hitungannya gimana? Kenapa 12 juta? Ini bisa buat satu kampung ini."

3. Klarifikasi Resmi dari Adies Kadir

Sehari setelah pernyataan awal, Adies meralat. Ia menyatakan bahwa ia keliru menyampaikan besaran tunjangan beras, yang sesungguhnya masih sebesar Rp 200 ribu per bulan—bukan Rp 12 juta—dan nilai ini tidak pernah naik sejak 2010.

Adies menegaskan juga bahwa gaji pokok anggota DPR tetap sekitar Rp 6–7 juta per bulan, tanpa kenaikan dalam 15–20 tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa selain tunjangan perumahan (sebagai pengganti rumah dinas), tidak ada tunjangan lain yang baru atau naik.

4. Sorotan Publik dan Respons Warganet

Unggahan Jerome langsung viral: video kritikan soal tunjangan rumah ditonton lebih dari 11 juta kali, sementara hitungan beras sudah disaksikan puluhan juta kali di beberapa platform.

Warganet ikut menyorot dengan komentar seperti:

“Ngitung gini aja nggak bisa, apalagi anggaran…”
“Harusnya Jerome buka les matematika buat DPR.”
“Kalau kos Rp 3 juta per hari, itu bukan kos, itu hotel bintang lima.”

Reaksi ini menunjukkan keprihatinan publik terhadap ketidaksesuaian logika, transparansi, dan kesenjangan antara pernyataan awal dengan fakta yang sebenarnya.