Hong Kong Hentikan Layanan Pos ke AS sebagai Tanggapan atas Kebijakan Tarif Trump

Hong Kong — Pemerintah Hong Kong secara resmi mengumumkan penghentian sementara layanan pengiriman paket ke dan dari Amerika Serikat, sebagai respons atas kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Keputusan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan dalam perang dagang yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan China, di mana Hong Kong terjebak di tengah konflik geopolitik dua raksasa ekonomi dunia tersebut.

Dilansir dari CNN, Kamis (17/4/2025), dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu malam, pemerintah Hong Kong menyatakan bahwa Hongkong Post, layanan pos resmi kota tersebut, akan berhenti menerima paket melalui jalur laut secara langsung, sementara penghentian layanan paket udara akan mulai berlaku pada 27 April 2025. Pengiriman pos yang hanya berisi dokumen, seperti surat biasa, masih akan tetap berjalan dan tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.

Latar Belakang Ketegangan: Penghapusan Pengecualian "De Minimis"

Langkah balasan dari Hong Kong ini menyusul keputusan kontroversial Presiden Trump pekan lalu yang mencabut pengecualian bea masuk yang dikenal dengan istilah "de minimis". Kebijakan de minimis sebelumnya memungkinkan barang-barang dengan nilai di bawah USD 800 (sekitar Rp 13,46 juta dengan asumsi kurs Rp 16.830 per dolar AS) yang dikirim dari luar negeri—termasuk Hong Kong—untuk masuk ke AS tanpa bea masuk atau pemeriksaan menyeluruh.

Trump berdalih bahwa celah de minimis telah dimanfaatkan oleh pengecer dan pelaku e-commerce besar, seperti Shein dan Temu, untuk menghindari bea cukai dan pajak impor. Menurut Gedung Putih, langkah ini diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil dan arus barang murah dari China.

Namun, pemerintah Hong Kong mengecam keras langkah tersebut. Dalam pernyataan resminya, mereka menyebut kebijakan AS sebagai tindakan yang “tidak masuk akal, menindas, dan mengenakan tarif secara kasar.” Lebih lanjut, pemerintah memperingatkan bahwa masyarakat Hong Kong akan menghadapi kenaikan biaya signifikan akibat kebijakan AS ini.

Dampak Langsung ke Konsumen dan Pelaku Usaha

Penghentian layanan pos berarti masyarakat dan pelaku usaha di Hong Kong kini harus bergantung pada jasa kurir swasta seperti DHL, FedEx, dan UPS untuk pengiriman ke AS, yang cenderung lebih mahal dibandingkan layanan pos biasa. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Hong Kong yang mengandalkan penjualan lintas negara, terutama ke pasar Amerika Serikat.

Seorang juru bicara DHL mengatakan kepada CNN bahwa perusahaan akan tetap memproses pengiriman ke AS, memantau perkembangan situasi dengan seksama, dan siap membantu pelanggan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. FedEx, dalam pernyataannya, menyebut bahwa operasi mereka berjalan “seperti biasa.” CNN juga telah menghubungi UPS untuk komentar lebih lanjut, namun belum mendapat tanggapan resmi.

Analis: Potensi Efek Domino di Kawasan

Beberapa analis memperingatkan bahwa tindakan Hong Kong ini dapat menjadi preseden bagi kota-kota atau wilayah otonom lain yang terikat dalam sistem perdagangan AS–China. “Jika ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat retaliasi serupa dari kota-kota di kawasan lain, bahkan mungkin dari provinsi-provinsi di Tiongkok daratan,” kata Dr. Elaine Cheng, pakar kebijakan perdagangan internasional di Universitas Hong Kong.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa langkah AS ini juga berpotensi memperburuk hubungan Washington–Beijing, yang dalam beberapa bulan terakhir mulai membaik setelah pertemuan bilateral di Jenewa. “Penghapusan de minimis ini bisa jadi sinyal bahwa AS mengambil pendekatan lebih agresif menjelang pemilu presiden 2026,” tambahnya.

Penutup

Kebijakan tarif dan pembalasan lewat penghentian layanan pos ini menambah panjang daftar gesekan perdagangan antara AS dan China. Hong Kong, yang selama ini berperan sebagai pusat perdagangan dan logistik internasional, kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi strategisnya di tengah ketidakpastian global.

Warga dan pelaku usaha Hong Kong kini hanya bisa menanti—apakah keputusan ini bersifat sementara atau akan menjadi normal baru dalam hubungan dagang lintas Pasifik.