Mentan Amran Sulaiman Tegaskan Proses Hukum Terkait Pengamat yang Merugikan Negara Rp 5 Miliar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya seorang pengamat yang terlibat dalam penyebaran opini tanpa dasar dan keterlibatan dalam proyek fiktif yang merugikan negara hingga mencapai angka Rp 5 miliar. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Jumat (18/4/2025), Mentan Amran menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) telah menindaklanjuti masalah ini melalui proses hukum yang tengah berjalan dan akan segera dituntaskan oleh aparat penegak hukum.

Menurut Mentan Amran, langkah hukum ini diambil setelah dilakukan investigasi dan ditemukan bukti yang cukup kuat mengenai kerugian negara akibat tindakan pengamat tersebut. "Kami sudah melakukan investigasi yang mendalam, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan kami percepat, meskipun banyak pihak yang mencoba melobi saya untuk memberikan maaf, saya dengan tegas menolaknya. Saya siap menghadapi segala risiko demi kepentingan rakyat," tegas Mentan Amran dalam keterangan resmi yang diterima.

Pelaporan terhadap pengamat tersebut dilakukan sebagai respons terhadap keresahan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya kalangan petani, yang merasa dirugikan oleh narasi negatif yang disebarkan tanpa dasar. Pernyataan yang dikeluarkan oleh pengamat itu dianggap melemahkan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, yang saat ini sudah mulai menunjukkan hasil positif.

Mentan Amran menambahkan bahwa meskipun identitas pengamat tersebut sudah diketahui banyak pihak, proses hukum tetap akan diteruskan. "Banyak yang sudah tahu siapa dia, namun proses hukum ini tetap berjalan dan sudah masuk ke ranah penegak hukum," ujar Amran. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementan dalam menuntaskan masalah ini dan memastikan tidak ada yang kebal hukum, terlepas dari latar belakang atau kedudukannya.

Pengamat Ternama yang Terlibat dalam Kasus

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkap bahwa pengamat yang dimaksud bukanlah sosok yang asing di lingkungan Kementan. Ia adalah seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang selama ini dikenal sebagai tokoh intelektual di bidang pertanian. Namun, meskipun memiliki reputasi akademik yang baik, ia ternyata terlibat dalam sejumlah proyek di Kementerian Pertanian yang kini terbukti bermasalah. Proyek-proyek tersebut, menurut hasil audit internal, terindikasi kuat melibatkan pelanggaran serius, termasuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

"Dalam audit internal yang kami lakukan, ditemukan 23 pelanggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Barang yang seharusnya digunakan tidak pernah sampai pada petani atau pihak yang membutuhkan. Bahkan, banyak proyek yang dilaksanakan secara fiktif dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," terang Amran. Tindakan-tindakan tersebut diduga merugikan negara hingga Rp 5 miliar, yang seharusnya bisa digunakan untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Kementan Menjaga Integritas dan Menghentikan Praktik Korupsi

Mentan Amran menegaskan bahwa sejak ia menjabat kembali sebagai Menteri Pertanian, tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Kementan. Keberhasilan program-program kementerian dalam mendukung ketahanan pangan nasional dianggap telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi para petani, dan hal ini harus terus didorong tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Setelah saya menjabat, saya pastikan tidak ada lagi ruang untuk praktik-praktik korupsi. Ketika saya melihat adanya pihak yang mencoba menghalangi upaya kita dalam mencapai ketahanan pangan, saya tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum yang diperlukan," tegasnya.

Mentan juga menambahkan bahwa upaya untuk mencapai swasembada pangan harus didukung dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, termasuk akademisi, pengamat, dan masyarakat. "Swasembada pangan bukan hanya impian, tetapi sebuah kenyataan yang harus kita capai bersama. Kami akan terus bekerja keras untuk memajukan sektor pertanian dan melindungi kepentingan para petani," imbuhnya.

Tindakan Lanjutan dan Dampak Sosial

Tindak lanjut atas kasus ini juga berfokus pada pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kasus ini dinilai sebagai bentuk peringatan bahwa tindakan yang merugikan negara dan masyarakat akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pemerintah berharap melalui penuntasan kasus ini, masyarakat, terutama petani, dapat merasa lebih aman dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam upaya mereka untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Berdasarkan perkembangan terkini, Kementan juga berencana untuk meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan proyek-proyek pertanian, dengan melibatkan pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.

Peran Petani dalam Mencapai Swasembada Pangan

Di sisi lain, Mentan Amran juga menekankan bahwa petani memiliki peran yang sangat vital dalam upaya mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, Kementan akan terus memberikan berbagai fasilitas, pelatihan, serta dukungan berupa bantuan teknis dan finansial untuk para petani. "Kita harus bekerja bersama untuk meningkatkan hasil pertanian Indonesia. Petani adalah garda terdepan dalam menciptakan ketahanan pangan, dan mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian," pungkasnya.

Melalui berbagai langkah strategis dan tegas dalam menangani kasus ini, Kementan berharap dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berusaha merusak upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.