Indonesia Jadi Negara Pertama yang Diterima AS untuk Negosiasi Tarif Impor, Langkah Strategis dalam Diplomasi Dagang Global

Jakarta, 18 April 2025 — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memulai negosiasi terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan sejak era Presiden Donald Trump. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya Indonesia membangun hubungan dagang yang lebih adil dan berimbang dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut.

Dalam konferensi pers virtual bertajuk Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia - AS, Airlangga menjelaskan bahwa diskusi awal telah dilakukan melalui pertemuan daring dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.

"Kami sudah melakukan pertemuan virtual pada hari Senin lalu dengan Secretary of Commerce, Mr. Howard Lutnick. Dari hasil pembicaraan tersebut, Indonesia termasuk negara pertama yang diterima untuk membuka diskusi awal," ujar Airlangga, Jumat (18/4/2025).

Selain Indonesia, beberapa negara lain yang juga telah membuka jalur komunikasi serupa dengan AS antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia. Negara-negara ini selama beberapa tahun terakhir terdampak oleh kebijakan tarif tinggi atas produk ekspor mereka ke AS yang diterapkan dalam kebijakan proteksionis era Trump, yang hingga kini sebagian masih berlaku.

Negosiasi Fokus pada Tarif Baja, Aluminium, dan Produk Industri Lain

Airlangga menyebutkan bahwa fokus utama dari negosiasi ini adalah penghapusan atau pengurangan tarif impor atas produk-produk strategis seperti baja, aluminium, tekstil, dan komponen elektronik—sektor-sektor yang sangat penting bagi industri manufaktur dan ekspor Indonesia.

“Tentunya pembahasan ini untuk mendiskusikan berbagai opsi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang kita harapkan dapat menciptakan perdagangan yang lebih adil, berimbang, dan saling menguntungkan,” tambahnya.

Indonesia, yang pada 2024 mencatat nilai ekspor ke AS sebesar USD 27,3 miliar, berharap bahwa penghapusan atau pelonggaran tarif ini dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Upaya Diplomasi Intensif: Bertemu USTR dan Treasury AS

Selain dengan Departemen Perdagangan AS, Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), yang saat ini dijabat oleh Duta Besar Jamieson Greer. Airlangga menyatakan bahwa pertemuan itu berlangsung konstruktif dan menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi yang lebih luas.

“Kami telah bertemu dengan USTR, Mr. Ambassador Jamieson Greer, dan dalam waktu dekat kami juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Secretary of the Treasury guna membahas lebih lanjut mengenai struktur tarif dan dampaknya terhadap perdagangan bilateral,” ujarnya.

Pertemuan dengan Departemen Keuangan AS direncanakan berlangsung minggu depan di Washington, D.C., dan akan menjadi bagian krusial dari upaya negosiasi menyeluruh Indonesia untuk memperkuat posisi ekspornya dan menyeimbangkan neraca dagang bilateral.

Konteks Global dan Strategi Indonesia

Langkah Indonesia ini terjadi di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya tensi dagang antara kekuatan ekonomi utama dunia. Presiden AS saat ini, meskipun belum secara resmi mencabut seluruh kebijakan tarif era Trump, telah membuka ruang diskusi dengan sejumlah mitra dagang strategis.

Pengamat ekonomi internasional menilai bahwa kesediaan AS membuka jalur diskusi dengan Indonesia menunjukkan pengakuan atas pentingnya posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan kawasan Indo-Pasifik.

“Indonesia bukan hanya pasar besar, tapi juga bagian penting dari upaya diversifikasi rantai pasok global. Ini adalah waktu yang sangat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonominya,” ujar Dr. Sari Dewi, analis hubungan internasional dari CSIS.

Harapan dan Langkah Selanjutnya

Pemerintah Indonesia optimistis bahwa negosiasi ini akan membuahkan hasil konkret dalam waktu dekat. Selain sektor industri, kerja sama juga akan diperluas ke bidang energi terbarukan, teknologi digital, dan penguatan investasi dua arah.

Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri RI juga telah membentuk satuan tugas (task force) khusus untuk menangani isu tarif dan hambatan dagang non-tarif yang masih menjadi penghalang ekspor Indonesia ke AS.

Dengan dibukanya pintu negosiasi ini, Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan diplomatik aktif dan terstruktur mampu membuka peluang baru dalam tatanan ekonomi global yang semakin dinamis.