Efisiensi Pemungutan Pajak Indonesia Terus Membaik, Ungguli China dan India

Jakarta, 14 Juli 2025 – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa kinerja efisiensi lembaganya terus menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari penurunan rasio biaya pemungutan pajak (cost of tax collection ratio) yang semakin kecil dari tahun ke tahun.

"Rasio anggaran Direktorat Jenderal Pajak terhadap total penerimaan pajak menjadi salah satu tolok ukur efisiensi kami. Rasio ini terus menurun secara konsisten, yang artinya kami berhasil meningkatkan efisiensi dari sisi operasional,” ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

Menurut Bimo, saat ini rasio biaya pemungutan pajak Indonesia sudah berada di bawah 1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)—suatu pencapaian yang menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan anggaran perpajakan. Angka ini dinilai cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan ASEAN.

“Kalau kita bandingkan dengan Filipina, India, bahkan China, kita berada pada posisi yang lebih efisien. Ini merupakan hasil kerja keras reformasi pajak yang kami lakukan sejak beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

Perbandingan Internasional: Lebih Efisien dari Negara Berkembang Asia

Sebagai perbandingan, data global menunjukkan bahwa rasio biaya pemungutan pajak di Filipina masih berada di kisaran 1,3%–1,5%, sedangkan di India bisa mencapai 1,2%, dan China sekitar 1,1%. Sementara itu, negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat memang memiliki rasio lebih rendah—sekitar 0,7% dan 0,6% masing-masing—berkat sistem perpajakan yang telah matang dan digitalisasi yang lebih terintegrasi.

Namun, Bimo menekankan bahwa untuk ukuran negara berkembang, capaian Indonesia sudah termasuk sangat baik dan menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan.

“Kami memang masih tertinggal dibanding negara-negara dengan sistem yang lebih maju seperti Australia dan Amerika, tapi arah kita sudah ke sana. Kami sekarang fokus pada transformasi digital dan integrasi data,” tambahnya.

Komponen dan Strategi Efisiensi

DJP mengungkap bahwa komponen utama dari rasio biaya pemungutan terdiri dari:

• Gaji dan tunjangan kinerja pegawai pajak,

• Belanja barang dan modal seperti infrastruktur IT,

• serta operasional pelayanan dan pengawasan.

Dalam lima tahun terakhir, Ditjen Pajak telah menjalankan berbagai inisiatif efisiensi seperti:

• Digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak, melalui penguatan layanan e-filing dan e-bupot.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknologi dan tata kelola.

• Pemangkasan birokrasi dan integrasi sistem data antarinstansi, seperti kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Ditjen Dukcapil.

Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Kepatuhan Pajak

Dengan efisiensi yang terus meningkat, Ditjen Pajak berharap kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan juga semakin kuat. Ini penting untuk memperluas basis pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.

“Masyarakat perlu merasa bahwa pajak yang dibayarkan dikelola dengan efisien dan transparan. Kepercayaan publik adalah kunci utama untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan tax ratio nasional,” tutur Bimo.

Sebagai catatan, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 10,8%, meningkat dari 9,9% pada 2022. Pemerintah menargetkan tax ratio dapat mencapai minimal 12% pada 2027, seiring dengan reformasi struktural dan ekstensifikasi pajak yang sedang berjalan.

Kesimpulan

Efisiensi pemungutan pajak bukan hanya soal menghemat anggaran, tetapi juga mencerminkan kapabilitas tata kelola, kepercayaan publik, dan kesiapan digitalisasi. Capaian Indonesia dalam menurunkan cost of tax collection menunjukkan arah reformasi yang tepat dan memberikan sinyal positif bagi stabilitas fiskal jangka panjang.

Dengan melanjutkan reformasi, mengadopsi teknologi, dan memperkuat transparansi, Indonesia berpeluang menyamai bahkan melampaui efisiensi negara maju di masa mendatang.