Presiden Prabowo Tegaskan Rencana Kenaikan Gaji Hakim: Strategi Perkuat Integritas dan Tekan Korupsi

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya untuk menaikkan gaji para hakim di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah praktik suap maupun korupsi di kalangan aparat hukum.

Dalam wawancaranya bersama Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV, Retno Pinasti, di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera melakukan penghitungan kebutuhan anggaran guna merealisasikan rencana tersebut.

“Saya sudah perintahkan Menteri Keuangan dan Mensesneg untuk segera hitung anggaran. Saya ingin naikin gaji semua hakim secara signifikan,” ujar Presiden Prabowo, dikutip Senin (7/4/2025).

Kebutuhan Anggaran: Sekitar Rp 12 Triliun

Menurut perhitungan awal yang disampaikan Presiden, diperlukan dana sekitar Rp 12 triliun untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Ia menilai angka tersebut masih masuk dalam kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama jika pemerintah mampu melakukan efisiensi di sejumlah sektor.

“Saya hitung-hitung, kita mampu. Ini hasil efisiensi. Untuk peningkatan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun, tidak sampai Rp 20 triliun,” ungkapnya.

Presiden juga menyoroti anggaran perjalanan dinas luar negeri sebagai salah satu pos yang dapat dihemat untuk mendukung kenaikan gaji hakim. Dana dari efisiensi tersebut, kata Prabowo, bisa langsung dialokasikan untuk mendukung penguatan sektor hukum.

“Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji seluruh hakim di Indonesia, dan itu signifikan,” tegasnya.

Reformasi Lembaga Peradilan

Rencana ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi birokrasi dan sistem peradilan di bawah pemerintahan Prabowo. Sejak awal masa kampanyenya, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat supremasi hukum sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Menurut data Komisi Yudisial, sepanjang tahun 2024, masih terdapat lebih dari 40 laporan pelanggaran etik dan dugaan suap yang melibatkan hakim, baik di tingkat pertama maupun banding. Peningkatan kesejahteraan diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan, serta menarik lebih banyak profesional berkualitas masuk ke lembaga peradilan.

Respons Positif dari Publik dan Praktisi Hukum

Sejumlah pihak menyambut positif rencana kenaikan gaji hakim ini. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Syarifuddin, mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk perhatian negara terhadap independensi dan martabat profesi hakim.

“Jika terealisasi, ini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyebut bahwa insentif finansial yang memadai merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan peradilan yang bersih dan bebas dari intervensi.

Komparasi Gaji Hakim Regional

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, gaji hakim di Indonesia masih tergolong rendah. Di Singapura, misalnya, gaji hakim tingkat tinggi bisa mencapai SGD 300.000 per tahun (sekitar Rp 3,5 miliar), sementara di Indonesia, hakim tingkat pertama rata-rata menerima gaji pokok dan tunjangan berkisar Rp 15-25 juta per bulan.

Tantangan Implementasi

Meski rencana ini mendapatkan dukungan luas, masih ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah, mulai dari pengesahan anggaran oleh DPR hingga mekanisme distribusi kenaikan yang adil antar level hakim. Beberapa ekonom juga mengingatkan agar efisiensi tidak mengorbankan sektor penting lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, Presiden Prabowo tampak mantap dengan langkah ini. “Ini soal prioritas. Kalau kita ingin negara ini kuat dan adil, maka keadilan harus dijaga sejak dari hulu, dari para penegaknya,” ujarnya.