Sektor Perumahan Diproyeksi Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Perputaran Dana Capai Rp 310 Triliun per Tahun

Jakarta, 7 Agustus 2025 — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa sektor perumahan akan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Rabu (6/8/2025), Fahri memaparkan bahwa melalui tiga program utama, sektor perumahan mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp 310 triliun per tahun. Angka ini, menurutnya, dapat memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 1 hingga 1,3 persen, berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

“Dengan perumahan sebagai fondasi, kita bisa menggerakkan sektor konstruksi, manufaktur, jasa, bahkan UMKM. Efek bergandanya sangat luas," ujar Fahri.

Tiga Pilar Program Perumahan Nasional

Pemerintah merancang tiga inisiatif utama yang akan menjadi fondasi kebijakan sektor perumahan mulai tahun anggaran 2026:

1. Renovasi 2 Juta Rumah

Program ini akan dimulai pada 2026 dengan alokasi dana sekitar Rp 43 triliun. Targetnya adalah merenovasi 2 juta unit rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di daerah perdesaan. Sasaran utamanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang telah memiliki rumah namun memerlukan perbaikan agar memenuhi standar kelayakan hunian.

Menurut data Kementerian PUPR, saat ini terdapat lebih dari 4,8 juta rumah di Indonesia yang masuk kategori tidak layak huni. Program ini diharapkan dapat menekan angka tersebut secara signifikan, sekaligus membuka peluang kerja bagi sektor informal seperti tukang bangunan, produsen material lokal, hingga sektor logistik.

2. Pembangunan 1 Juta Rumah Baru

Melalui skema kemitraan strategis dengan pihak swasta, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah baru, khususnya di kawasan perkotaan. Fokus utama adalah:

Restorasi kawasan kumuh

• Penyediaan rumah vertikal atau rusunami (rumah susun milik)
• Pembangunan hunian terjangkau di wilayah penyangga kota besar

Proyek ini akan melibatkan pengembang swasta nasional maupun daerah, serta membuka ruang bagi kerja sama dengan BUMN Karya dan Badan Bank Tanah.

3. Digitalisasi dan Reformasi Pembiayaan Perumahan

Meski belum diumumkan secara resmi, Fahri mengisyaratkan bahwa program ketiga akan mencakup reformasi sistem pembiayaan perumahan dan digitalisasi layanan hunian. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, subsidi, dan proses KPR (Kredit Pemilikan Rumah).

Salah satu inovasi yang tengah dikaji adalah penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi penyaluran bantuan dan sertifikasi tanah digital yang terintegrasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Dampak Ekonomi dan Sosial

Menurut hasil kajian internal Kementerian PKP dan Bappenas, investasi di sektor perumahan memiliki multiplier effect yang tinggi. Setiap Rp 1 triliun yang diinvestasikan ke perumahan diperkirakan dapat:

• Menciptakan 17.000 hingga 20.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung
• Menggerakkan lebih dari 174 subsektor industri, termasuk semen, keramik, baja, dan peralatan rumah tangga
• Menambah PDB sektoral dan meningkatkan konsumsi rumah tangga

Selain dampak ekonomi, program ini juga diharapkan memperkuat ketahanan sosial. Hunian yang layak terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas keluarga.

Kolaborasi Pusat dan Daerah

Fahri juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program ini. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan aktif dalam menyediakan lahan, perizinan yang cepat, dan pendampingan sosial.

“Program ini bukan hanya milik Kementerian PKP. Ini adalah gerakan nasional yang butuh dukungan lintas kementerian dan kepala daerah,” ujarnya.

Tantangan dan Harapan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

• Ketersediaan lahan strategis di perkotaan
• Sinkronisasi data RTLH yang masih belum seragam antar daerah
• Tingkat suku bunga KPR yang masih relatif tinggi

Namun dengan komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang cukup, sektor perumahan diyakini akan menjadi *game changer* bagi ekonomi nasional.

“Jika ini sukses, kita tidak hanya menyelesaikan masalah backlog perumahan, tapi juga mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok," tutup Fahri

Catatan Tambahan: Angka Backlog dan Target Pemerintah

Per 2025, data Kementerian PUPR menunjukkan backlog perumahan di Indonesia masih mencapai 12,7 juta unit. Pemerintah menargetkan pengurangan backlog sebesar 50 persen dalam lima tahun ke depan melalui strategi terpadu ini