Pemerintah Siapkan Rp 16,23 Triliun untuk 8 Program Ekonomi 2025, Fokus pada Bantuan Pangan dan Stabilitas Fiskal

Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp 16,23 triliun untuk mendanai delapan program akselerasi ekonomi pada tahun 2025. Dana tersebut diambil dari kas negara dan telah diperhitungkan agar tidak memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal. “Yang paling besar tadi kan yang 2x10 kg beras itu sekitar Rp 7 triliun. Dananya sudah kami sediakan, bukan berarti defisitnya melebar,” jelas Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Rincian Alokasi Program

Dari delapan program ekonomi tersebut, bantuan pangan beras menjadi pos terbesar dengan anggaran Rp 7 triliun. Program ini akan menyalurkan 20 kg beras per keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya, dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman perlambatan produksi pangan nasional pada akhir tahun.

Selain bantuan pangan, alokasi anggaran lainnya mencakup:

• Subsidi sektor pertanian untuk mendukung ketersediaan pupuk bersubsidi dan menekan biaya produksi petani.

• Program padat karya di berbagai daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal.

• Dukungan UMKM dan digitalisasi ekonomi, termasuk pembiayaan ultra mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

• Investasi infrastruktur dasar yang berfokus pada konektivitas wilayah dan peningkatan akses logistik.

• Program kesehatan dan gizi masyarakat, guna memperkuat ketahanan sumber daya manusia.

• Subsidi energi terbatas dan terarah untuk memastikan harga energi tetap terjangkau tanpa membebani APBN.

• Program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja kompetitif menghadapi era digital dan transisi industri.

Optimisasi Anggaran, Bukan Pemborosan

Menurut Purbaya, perhitungan penggunaan anggaran ini mengacu pada realisasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan anggaran terserap optimal, tidak tersisa, dan memberikan efek berganda bagi ekonomi.

“Ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa mengubah defisit terlalu signifikan,” katanya.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu juga melaporkan bahwa serapan anggaran pada 2024 cukup baik, sehingga menjadi dasar optimisme penggunaan dana di 2025 akan lebih efektif.

Dampak Ekonomi dan Proyeksi Defisit

Purbaya menekankan, belanja negara ini justru akan memberi efek positif terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga defisit tidak perlu melebar.

“Nanti kalau ekonominya tumbuh lebih bagus, dengan asumsi rasio perpajakan konstan, maka penerimaan pajak juga akan tumbuh lebih cepat. Jadi dampaknya ke defisit cenderung netral atau bahkan positif,” ujar dia.

Bank Indonesia sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 5,2–5,5 persen, lebih tinggi dibanding proyeksi global yang cenderung melambat. Program stimulus ini diharapkan mampu menjaga momentum tersebut.

Tantangan: Inflasi Pangan dan Stabilitas Global

Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi risiko inflasi pangan, terutama akibat fenomena iklim El Nino yang diperkirakan masih berpengaruh hingga awal 2025. Selain itu, ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi Tiongkok juga bisa memengaruhi harga komoditas.

Pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dan menyesuaikannya bila diperlukan, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi.