Pemerintah Siapkan 4 Juta Sertifikat Tanah Gratis hingga 2028, Sasar Masyarakat yang Belum Punya Sertifikat

Pemerintah tidak hanya mendorong pembangunan hunian vertikal dan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga menyiapkan program sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat yang telah memiliki tanah namun belum mengantongi sertifikat.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah menargetkan penerbitan hingga 4 juta sertifikat tanah secara gratis dalam tiga tahun, dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Hashim menyampaikan rencana tersebut dalam acara Groundbreaking Hunian Manggarai dalam Mendukung Tiga Juta Rumah di Lahan KAI Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Menurut Hashim, program sertifikasi gratis tersebut ditujukan kepada masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum memiliki sertifikat resmi atas tanah tersebut.

“Program baru yang juga dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam hal ini oleh Menteri Agraria dan Pertanahan ya, Bapak Nusron Wahid. Ini adalah pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat yang punya tanah ya, masyarakat yang punya tanah tapi belum berupa sertifikat,” kata Hashim.

Target Sertifikat Gratis hingga 2028

Hashim menjelaskan, pelaksanaan program sertifikasi tanah gratis akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, pemerintah menargetkan penerbitan 1 juta sertifikat.

Target tersebut kemudian meningkat menjadi 3 juta sertifikat pada 2027 dan mencapai 4 juta sertifikat pada 2028.

Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Hashim, total target yang hendak dicapai pemerintah selama tiga tahun mencapai 4 juta sertifikat, bukan 1 juta sertifikat setiap tahun.

“Dalam 3 tahun pemerintah akan menyediakan secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang belum punya sertifikat,” ujar Hashim.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini telah menguasai atau memiliki tanah tetapi menghadapi persoalan administrasi pertanahan. Sertifikat tanah penting karena menjadi dokumen resmi yang memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan atau hak atas bidang tanah.

Selain itu, kepemilikan dokumen pertanahan yang jelas juga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai proses administrasi yang berkaitan dengan aset tanah dan bangunan.

Seluruh Pembiayaan Bersumber dari APBN

Hashim menegaskan, pelaksanaan program sertifikasi gratis tersebut akan menggunakan anggaran negara.

“Ini akan dimulai dan ini semuanya dari APBN sudah disetujui pemerintah dan segera akan dilaksanakan. So, ini untuk, ini bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan ya,” kata Hashim.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sasaran program tidak hanya masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Masyarakat di daerah pedesaan juga menjadi bagian dari target penerima manfaat.

Jika direalisasikan sesuai target, program ini berpotensi memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum menyelesaikan proses sertifikasi.

Namun, pelaksanaan sertifikasi tanah tetap membutuhkan proses administrasi dan verifikasi. Status, batas, serta data tanah harus dipastikan terlebih dahulu agar penerbitan sertifikat tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Bukan Berarti Semua Tanah Otomatis Mendapat Sertifikat

Program sertifikat gratis perlu dibedakan dari pengertian bahwa seluruh tanah masyarakat akan langsung memperoleh sertifikat tanpa proses pemeriksaan.

Dalam praktik administrasi pertanahan, penerbitan sertifikat membutuhkan data dan dokumen pendukung serta pemeriksaan terhadap status dan kondisi tanah. Karena itu, masyarakat yang menjadi sasaran program tetap perlu mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini juga penting untuk memastikan bidang tanah yang disertifikasi tidak berada dalam sengketa atau memiliki persoalan legalitas yang belum diselesaikan.

Dengan adanya sertifikat, masyarakat memperoleh dokumen hukum yang lebih kuat atas tanahnya. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kepastian tersebut juga dapat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan keamanan kepemilikan aset.

Pemerintah Juga Dorong Rumah Susun Subsidi

Selain program sertifikasi tanah, pemerintah juga terus mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan program tersebut sudah mulai dijalankan.

“Jadi program ini sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan. Jadi bukan akan, tapi sesudah, sesuai arahan Pak Ketua sudah mulai dijalankan,” kata Maruarar.

Pemerintah mendorong pembangunan rumah susun subsidi sebagai salah satu solusi untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau di kota-kota besar.

Konsep hunian vertikal dinilai relevan untuk wilayah perkotaan karena keterbatasan lahan membuat pembangunan rumah tapak dalam jumlah besar semakin membutuhkan lahan dan biaya yang tidak sedikit.

Manfaatkan Aset Negara dan Lahan Milik KAI

Dalam pembangunan hunian vertikal, pemerintah juga berupaya memanfaatkan lahan milik negara maupun aset perusahaan negara.

Maruarar menyebut salah satu sumber lahan yang didorong untuk pembangunan hunian adalah aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam acara groundbreaking di Manggarai, pemerintah juga menyebut adanya dukungan dari sektor swasta dan kementerian lain.

“Mulai hari ini groundbreaking, sudah ada CSR hibah dari Astra 2.000 unit, segera di Jakarta dan di Bandung. Kemudian juga sudah, kami sudah mendapatkan dukungan dari Kemkomdigi 45 hektar di Depok,” ungkap Maruarar.

Penggunaan lahan strategis di kawasan perkotaan diharapkan dapat membuat pembangunan rumah susun lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan transportasi. Hal ini penting karena persoalan perumahan tidak hanya berkaitan dengan harga rumah, tetapi juga akses masyarakat terhadap tempat kerja, transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.

Bagian dari Target Tiga Juta Rumah

Pembangunan hunian vertikal tersebut juga berkaitan dengan agenda pemerintah untuk mendorong penyediaan tiga juta rumah.

Strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, tetapi juga mencakup pemanfaatan lahan yang tersedia, pembangunan hunian vertikal, dukungan pembiayaan, serta peningkatan kepastian hukum atas tanah.

Dalam konteks tersebut, program sertifikasi tanah gratis dan pembangunan rumah subsidi memiliki sasaran yang berbeda tetapi dapat saling mendukung.

Sertifikasi berfokus pada masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum mempunyai dokumen sertifikat, sementara pembangunan rumah subsidi dan rumah susun diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Tantangan Pelaksanaan

Besarnya target sertifikasi membuat pelaksanaan program menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah perlu memastikan pendataan penerima, pemeriksaan status tanah, pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan dokumen dapat dilakukan secara efektif.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi pertanahan juga menjadi faktor penting agar program tidak berhenti pada target administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, informasi mengenai kriteria penerima, mekanisme pengajuan, wilayah prioritas, serta persyaratan dokumen perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk mengikuti program.

Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa dengan mengatasnamakan program sertifikat gratis pemerintah. Informasi mengenai prosedur dan persyaratan sebaiknya diperoleh melalui kanal resmi pemerintah.

Sertifikat Tanah dan Kepastian Aset

Kepemilikan sertifikat memiliki arti penting bagi masyarakat karena tanah merupakan salah satu aset bernilai tinggi yang dimiliki rumah tangga.

Tanpa dokumen pertanahan yang jelas, pemilik dapat menghadapi risiko sengketa, persoalan batas tanah, maupun kesulitan dalam membuktikan hak atas tanah.

Karena itu, jika program 4 juta sertifikat dapat berjalan sesuai target, manfaatnya tidak hanya berupa bertambahnya jumlah tanah yang telah terdaftar. Program tersebut juga dapat meningkatkan kepastian hukum dan memberikan dasar administrasi yang lebih kuat bagi masyarakat dalam mengelola asetnya.

Dengan target 1 juta sertifikat pada 2026, 3 juta pada 2027, dan 4 juta pada 2028, pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran.

Di sisi lain, pembangunan rumah susun subsidi, pemanfaatan aset negara, dukungan sektor swasta, dan program sertifikasi tanah menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan beberapa pendekatan sekaligus untuk mengejar agenda perumahan nasional.

Keberhasilan program pada akhirnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk ketepatan sasaran, kejelasan mekanisme, kecepatan proses administrasi, serta kemampuan pemerintah memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari program tersebut.