Pemerintah Afrika Selatan memangkas retribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan lonjakan harga energi yang membebani masyarakat. Kebijakan ini memberikan potongan sebesar 3 rand atau sekitar Rp3.279 per liter untuk solar dan 1,50 rand per liter untuk bensin.

Mengutip Africa News, Selasa (27/10/2026), kebijakan tersebut diambil menyusul gejolak pasar energi global yang memicu kenaikan harga BBM. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya, Afrika Selatan turut terdampak oleh kenaikan harga dan gangguan pasokan energi.

Krisis energi tersebut berkaitan dengan konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran serta gangguan distribusi minyak melalui Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi strategis dunia.

Menteri Keuangan Afrika Selatan, Enoch Godongwana, mengatakan pemangkasan retribusi BBM mulai berlaku pada 4 November hingga 1 Desember 2026. Setelah periode tersebut, pemerintah akan melanjutkan pengurangan dengan besaran yang lebih kecil hingga pergantian tahun.

Harga BBM Afrika Selatan Tembus Rekor Tertinggi

Harga BBM di Afrika Selatan melonjak tajam sepanjang Oktober 2026. Harga bensin dan solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan menembus 30 rand per liter, menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kenaikan harga energi juga berdampak pada minyak tanah yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memasak dan menghangatkan rumah.

Melalui pemangkasan retribusi BBM, pemerintah berharap dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, termasuk pengendara kendaraan pribadi dan pengguna transportasi umum.

Kebijakan tersebut bukan kali pertama diterapkan. Pemerintah Afrika Selatan sebelumnya juga mengambil langkah serupa pada Maret 2026 untuk meredam dampak kenaikan harga energi.

Pelaksanaan kebijakan terbaru ini berlangsung menjelang pemilihan pemerintah daerah yang dijadwalkan pada bulan berikutnya.

Godongwana menyatakan bahwa Afrika Selatan masih memiliki kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian global berkat kebijakan fiskal yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut membantu memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi negara.

Pemangkasan Pajak BBM Berpotensi Kurangi Penerimaan Negara

Kebijakan pemangkasan retribusi BBM diperkirakan mengurangi penerimaan negara hingga 10 miliar rand atau sekitar Rp10,9 triliun.

Untuk menutup potensi kekurangan tersebut, pemerintah akan mengalihkan kembali dana dari Central Energy Fund (CEF), badan usaha milik negara yang berperan dalam menjaga ketahanan energi Afrika Selatan.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan dari pajak korporasi, dividen, dan pajak pertambahan nilai (PPN) turut membantu memperbaiki prospek pendapatan pemerintah.

Perbaikan tersebut juga mendukung peningkatan target penerimaan pajak untuk tahun anggaran 2026/2027.

Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan karena sebagian peningkatan penerimaan negara ditopang oleh tingginya harga komoditas. Kondisi tersebut diperkirakan dapat berubah ketika harga komoditas mulai melemah dalam jangka menengah.

Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan Melambat

Di tengah upaya meredam tekanan harga energi, prospek pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan juga mengalami penurunan.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk 2026 direvisi dari 1,6% pada Februari menjadi 1,2%. Perlambatan ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 1,6% pada 2027 dan mencapai 2% pada 2029.

Sementara itu, rasio utang publik diproyeksikan stabil di level 78,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun anggaran 2025/2026. Stabilnya rasio tersebut menjadi jeda setelah hampir dua dekade tekanan kenaikan utang publik.

Pemerintah Berupaya Menjaga Daya Beli Masyarakat

Pemangkasan retribusi BBM menjadi salah satu langkah pemerintah Afrika Selatan untuk mengendalikan dampak gejolak energi global terhadap biaya hidup masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada perkembangan harga minyak dunia, stabilitas pasokan, dan kemampuan pemerintah menjaga penerimaan negara.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih terbatas, pemerintah perlu menyeimbangkan upaya menjaga daya beli masyarakat dengan kebutuhan mempertahankan stabilitas fiskal.

Kebijakan ini juga menunjukkan bagaimana kenaikan harga energi global dapat memberikan tekanan terhadap anggaran rumah tangga sekaligus keuangan negara, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor BBM.