Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya pembahasan mengenai rencana pembagian telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan program pembukaan rekening bank secara massal yang ditargetkan berjalan pada kuartal IV 2026.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah belum pernah membahas rencana pembagian HP gratis tersebut. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga.

Pemerintah Siapkan Regulasi Pembukaan Rekening Massal

Meskipun membantah rencana pembagian HP gratis, Airlangga memastikan program pembukaan rekening bank secara massal tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah pada kuartal IV 2026.

Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan regulasi sebagai landasan pelaksanaan program tersebut.

“Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan program pembukaan rekening massal dapat berjalan pada Oktober hingga Desember 2026, seiring dengan penyelesaian aturan yang dibutuhkan.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun. Program ini direncanakan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap rekening bank.

Melalui langkah ini, pemerintah ingin memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Pembukaan rekening secara massal juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan, termasuk untuk menerima bantuan sosial.

Hashim Sebelumnya Ungkap Rencana Pembagian HP Gratis

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah menyediakan HP dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan atau unbanked.

Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Hashim menyebut program tersebut menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank.

Menurut Hashim, penyediaan akses telepon seluler dan rekening digital diharapkan dapat membantu penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada penerima.

“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.

Hashim juga menyampaikan bahwa pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong peralihan dari transaksi tunai menuju sistem ekonomi digital.

Digitalisasi Transaksi untuk Meningkatkan Penerimaan Negara

Selain memperluas akses perbankan, digitalisasi transaksi juga diharapkan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

Hashim menjelaskan bahwa transaksi digital dapat membantu mencatat aktivitas ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam sistem formal atau dikenal sebagai gray economy.

Peningkatan pencatatan transaksi diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Target tersebut didorong oleh potensi aktivitas ekonomi informal yang diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.

Meski demikian, Hashim belum merinci jadwal pelaksanaan program pembagian HP gratis, jumlah perangkat yang akan disediakan, maupun anggaran khusus untuk program tersebut.

Program Rekening Massal Tetap Berjalan

Pernyataan Airlangga menegaskan bahwa pembukaan rekening bank secara massal tetap menjadi agenda pemerintah, sementara rencana pembagian HP gratis belum pernah dibahas menurut keterangan Menko Perekonomian tersebut.

Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara program pembukaan rekening massal yang sedang dipersiapkan regulasinya dan rencana penyediaan HP gratis yang sebelumnya disampaikan Hashim.

Kepastian mengenai pelaksanaan program, sasaran penerima, serta mekanisme penyaluran bantuan masih menunggu informasi dan kebijakan resmi pemerintah selanjutnya.