Bank Indonesia (BI) akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 173,4 triliun di pasar sekunder sepanjang 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi bersama bank sentral dan pemerintah dalam melakukan pertukaran utang (debt switch) guna mengelola profil jatuh tempo utang negara sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pembelian SBN tersebut dilakukan BI dari para pelaku pasar serta melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan Pemerintah. SBN yang dipertukarkan bersifat tradeable dan menggunakan harga pasar yang berlaku, sehingga tetap mengikuti mekanisme pasar dan tidak mengganggu integritas pasar keuangan.

Dalam keterangan resmi bersama BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dirilis pada Sabtu (21/2/2026), disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi debt switch SBN pada 2026 direncanakan sebesar nilai SBN yang jatuh tempo di tahun yang sama, yakni Rp 173,4 triliun. Transaksi ini akan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI, dengan proses penyelesaian (settlement) dilakukan sebelum jatuh tempo, sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dinilai strategis karena tidak hanya membantu Pemerintah mengelola beban pembayaran utang jangka pendek, tetapi juga memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, termasuk risiko suku bunga global yang tinggi dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Kemenkeu dan BI menegaskan bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah serta pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI akan tetap berlandaskan pada prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden, sekaligus menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity). Dengan demikian, kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai pembiayaan langsung defisit, melainkan sebagai instrumen pengelolaan portofolio utang yang terukur.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI sejatinya bukan hal baru. Skema serupa telah diterapkan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025, dan dinilai efektif dalam menjaga stabilitas pasar SBN serta memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

“Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat,” demikian pernyataan resmi kedua otoritas tersebut.

Ke depan, pelaksanaan kebijakan ini akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan, baik di dalam negeri maupun global. Fleksibilitas kebijakan menjadi kunci agar respons fiskal dan moneter tetap adaptif tanpa mengorbankan stabilitas jangka panjang.

Fokus Pemerintah dan Bank Indonesia

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menegaskan fokus utama Pemerintah adalah menjaga ruang fiskal tetap terkendali. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditargetkan berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sejalan dengan komitmen konsolidasi fiskal pascapandemi.

Pembiayaan defisit tersebut dilakukan melalui kombinasi pembiayaan utang dan non-utang. Pembiayaan utang ditempuh melalui penerbitan SBN di pasar domestik maupun global, serta penarikan pinjaman dari sumber dalam dan luar negeri yang dinilai paling efisien. Sementara itu, pembiayaan non-utang dioptimalkan melalui pemanfaatan saldo anggaran lebih dan optimalisasi aset negara.

Pemerintah menegaskan bahwa penerbitan SBN akan terus didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang berhati-hati serta manajemen risiko utang yang kuat, sehingga struktur utang negara tetap sehat, aman, dan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang.

Di sisi lain, BI menilai sinergi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Stabilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global yang masih dinamis.