Bursa kripto Coinbase menarik dukungannya terhadap rancangan undang-undang baru terkait struktur pasar kripto yang dikenal sebagai CLARITY Act, hanya satu hari sebelum pembahasan penting di parlemen AS. Langkah ini menunjukkan kekhawatiran besar dari Coinbase dan pelaku industri kripto bahwa aturan tersebut lebih menguntungkan bank dibandingkan perusahaan kripto.

Kekhawatiran CEO Coinbase soal Persaingan yang Adil

CEO Coinbase, Brian Armstrong, menjelaskan alasan penarikan dukungan tersebut dalam wawancara dengan FOX Business. Ia menilai tidak adil jika bank menggunakan regulasi untuk menekan atau membatasi persaingan dari industri kripto.

Menurut Armstrong, semua sektor keuangan seharusnya bersaing secara sehat dan setara tanpa campur tangan berlebihan dari pihak yang memiliki kekuatan besar. Ia juga mengatakan bahwa pandangannya ini mewakili suara banyak pelaku industri kripto, dan ia merasa perlu berbicara demi kepentingan pengguna Coinbase serta masyarakat luas.

Perdebatan Antara Bank dan Industri Kripto

Salah satu poin utama yang diperdebatkan dalam CLARITY Act adalah soal stablecoin, khususnya apakah pemegang stablecoin berhak menerima imbal hasil atau reward.

Armstrong juga memperingatkan bahwa undang-undang ini berpotensi melarang saham berbasis token (tokenized equities), membatasi aktivitas DeFi (Decentralized Finance), serta memperluas akses pemerintah terhadap data keuangan masyarakat yang bisa mengancam privasi.

Selain itu, ia menilai aturan ini dapat mengalihkan kewenangan pengawasan dari CFTC ke SEC, yang dikhawatirkan akan mempersempit ruang persaingan di industri kripto.

Kritik terhadap Lobi Perbankan

Armstrong menyoroti ironi di balik situasi ini. Di satu sisi, banyak bank sudah mulai memanfaatkan teknologi kripto dan bahkan bekerja sama dengan Coinbase untuk membangun infrastruktur kripto dan stablecoin. Namun di sisi lain, ia menilai lobi perbankan justru berusaha menghambat pertumbuhan pesaing dari industri kripto.

Meski demikian, Armstrong tetap optimistis. Ia percaya para pembuat kebijakan masih bisa memperbaiki rancangan undang-undang ini. Menurutnya, jika semua pihak duduk bersama dan fokus pada prinsip yang adil, maka kesepakatan yang menguntungkan semua pihak masih bisa tercapai.