Lonjakan Harga Sapi di Jabodetabek, Pedagang Ancaman Mogok & Pemerintah Dianggap Belum Tanggap

Jakarta — Lonjakan harga sapi hidup dan daging sapi segar di pasar tradisional Jabodetabek menjadi tekanan serius bagi pedagang dan konsumen. Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta kembali menyoroti masalah ini dan menuntut langkah cepat dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

Pedagang Protes Harga Tinggi, Ancaman Mogok Dagang

Ketua DPD APDI Jakarta, Wahyu Purnama, mengatakan lonjakan harga sapi timbang hidup di tingkat feedloter telah mendorong harga karkas daging ke level tinggi, yang kemudian diteruskan hingga ke konsumen. Pedagang mengklaim kenaikan ini tidak dibarengi dengan stabilisasi harga oleh pemerintah.

Sebagai bentuk protes, APDI telah mengumumkan aksi mogok berdagang selama tiga hari, dimulai dari Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Aksi akan berlangsung di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Dalam aksi ini, banyak pedagang daging tutup lapak sebagai tanda ketidakpuasan terhadap kondisi harga yang merugikan, terutama ketika daya beli masyarakat menurun sehingga konsumen menolak harga jual yang semakin tinggi.

Permintaan Stabilitas Harga, Pemerintah Dianggap Lambat Bertindak

Sebelumnya pada 5 Januari 2026, pedagang telah bertemu dengan perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian yang menjanjikan harga sapi timbang hidup bisa stabil dalam dua pekan. Namun, menurut pedagang, janji itu belum terealisasi di lapangan.

Selain itu, para pengusaha daging juga menyoroti kuota dan izin impor daging sapi yang dianggap terlalu kecil bagi pelaku usaha swasta pada 2026. Kuota impor daging reguler dilaporkan hanya diberikan 30.000 ton, jauh lebih kecil dibanding 180.000 ton pada tahun lalu, dan dialokasikan hanya untuk sedikit importir besar, sehingga pasokan menjadi terbatas.

Para pelaku usaha mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk segera menerbitkan izin impor kuota tersebut guna menambah pasokan dan meredam harga.

Respons Pemerintah Daerah: Tetap Ada Penjualan

Menanggapi isu aksi mogok pedagang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa meski ada seruan mogok, masih ada pedagang yang memilih tetap membuka usahanya. Pramono menilai tidak semua anggota asosiasi bisa sepenuhnya menghentikan aktivitas jualannya.

Ia juga menegaskan pentingnya mengamankan pasokan pangan di Jakarta, terutama jelang masa yang biasanya mengalami lonjakan permintaan seperti Ramadan dan Hari Raya.

Upaya Penguatan Pasokan: Impor Sapi oleh Dharma Jaya

Untuk menambah pasokan, Perumda Dharma Jaya, badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, telah mengajukan rencana mengimpor 7.500 ekor sapi hidup dari Australia. Rencana ini bertujuan menjaga ketersediaan daging sapi sepanjang 2026 dan mendukung stabilitas harga.

Direktur Utama Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menyatakan bahwa rencana impor tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perdagangan — di mana proses administrasi izin diperkirakan selesai akhir Januari 2026. Jika izin keluar, pembelian sapi impor bisa dimulai pada Februari 2026.

Impor sapi akan dilakukan bertahap setiap tiga bulan, menyesuaikan kapasitas kandang yang tersedia — dengan tahap awal diperkirakan mengirim sekitar 750 ekor terlebih dahulu karena keterbatasan ruang di kandang penggemukan di Serang, Banten.

Raditya juga menyebut bahwa stok sapi internal Dharma Jaya hampir habis, tersisa sekitar 400 ekor, yang sebagian besar sudah dipesan pedagang sebagai stok jelang bulan puasa.

Harga Pangan & Dampak Inflasi

Data terbaru menunjukkan bahwa harga daging sapi di pasar masih relatif tinggi — contohnya pada pertengahan Januari 2026, harga daging sapi lokal berkisar sekitar Rp141.200 per kilogram.

Kondisi ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga pangan lain seperti cabai dan bawang, yang turut memberi tekanan pada inflasi harga kebutuhan pokok secara umum.

Analisis & Prospek

• Krisis harga sapi ini mencerminkan persoalan struktural dalam rantai pasok daging sapi domestik yang sangat bergantung pada impor dan kuota yang ketat.

• Upaya impor sapi hidup oleh Dharama Jaya merupakan satu solusi jangka pendek, namun kokohnya harga di pasar bergantung pada kebijakan kuota, izin perdagangan, dan kapasitas penggemukan domestik.

• Respons pemerintah baik di pusat maupun daerah akan sangat menentukan arah stabilitas harga daging sapi ke depan.

Kesimpulan

Lonjakan harga sapi dan daging sapi di Indonesia saat ini telah memicu aksi protes pedagang, desakan untuk kebijakan impor yang lebih efektif, serta respons campuran dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat — terutama Kementerian Pertanian dan Perdagangan — masih berada di bawah tekanan untuk menstabilkan harga sekaligus memastikan pasokan terpenuhi, baik melalui kebijakan impor maupun dukungan produksi domestik.