Menkeu Tegaskan Skema Pembiayaan Kopdes Merah Putih Tak Bebani Fiskal, Impor Pikap Masih Dievaluasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga atau mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Ia menegaskan, skema pembiayaan program tersebut tidak akan menimbulkan tambahan risiko terhadap kondisi fiskal negara.

Menurut Purbaya, pembiayaan pengadaan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih bersumber dari pinjaman yang disalurkan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pinjaman tersebut nantinya akan dicicil oleh pemerintah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama enam tahun ke depan dengan nilai sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Setiap tahun memang kita belanja segitu. Bedanya sekarang hanya cara belanjanya yang berubah. Jadi bukan menambah beban, melainkan mengatur ulang mekanisme pembiayaan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, cicilan pinjaman dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang selama ini memang rutin dianggarkan setiap tahun. Dengan skema tersebut, tidak ada penambahan belanja baru dalam APBN, melainkan perubahan jalur penyaluran anggaran agar lebih terintegrasi dengan program penguatan ekonomi desa.

“Risikonya clear. Tidak ada tambahan risiko fiskal karena setiap tahun sebagian dana desa itu memang sudah ada di APBN, hanya dialihkan untuk pembiayaan program ini,” tegas Purbaya.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menilai penguatan Kopdes Merah Putih melalui dukungan sarana logistik, termasuk kendaraan niaga, diharapkan mampu mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik desa, serta memperkuat rantai pasok pangan nasional.

Agrinas Siap Tunda Impor Sesuai Arahan DPR

Meski demikian, rencana impor kendaraan pikap dari India tersebut menuai sorotan dari DPR RI. Pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan pengadaan hingga dilakukan evaluasi lebih mendalam, khususnya terkait dampaknya terhadap industri otomotif nasional.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya siap sepenuhnya mengikuti arahan DPR RI maupun kebijakan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan sebagai respons atas permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105.000 unit mobil pikap tersebut ditunda sementara.

“Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Kami taat, setia, dan loyal kepada negara serta rakyat,” kata Joao.

Ia menegaskan, Agrinas tidak memiliki kepentingan lain selain memastikan program Kopdes Merah Putih berjalan efektif dan sesuai kebijakan nasional. Seluruh keputusan strategis, termasuk sumber pengadaan kendaraan, akan mengikuti hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga negara.

Industri Dalam Negeri Dinilai Siap Produksi Pikap

Sorotan terhadap rencana impor juga datang dari Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia saat ini telah memiliki kapasitas industri yang memadai untuk memproduksi kendaraan niaga jenis pikap secara mandiri.

Ia mengungkapkan, apabila kebutuhan sekitar 70.000 unit kendaraan pikap 4x2 dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) yang dihasilkan dapat mencapai Rp27 triliun. Dampak tersebut mencakup peningkatan penyerapan tenaga kerja, utilisasi pabrik, hingga pertumbuhan industri komponen lokal.

“Industri otomotif nasional siap. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah diarahkan agar belanja negara bisa sekaligus menggerakkan industri dalam negeri,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Menunggu Keputusan Presiden

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penundaan impor juga dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden dijadwalkan akan membahas rencana pengadaan tersebut secara menyeluruh, termasuk meminta masukan dari kementerian teknis serta mempertimbangkan kesiapan industri nasional.

“Presiden akan mengkalkulasi secara rinci. Karena itu kami sampaikan agar rencana impor ini ditunda dulu,” ujar Dasco.

DPR RI berharap keputusan akhir terkait pengadaan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih tidak hanya memperhatikan efisiensi anggaran, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi industri nasional, memperkuat kemandirian ekonomi, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan desa.

Ke depan, pemerintah diperkirakan akan mengevaluasi berbagai opsi, mulai dari produksi penuh dalam negeri, kombinasi lokal-impor, hingga skema bertahap, agar tujuan penguatan ekonomi desa tetap tercapai tanpa mengorbankan kepentingan industri nasional dan stabilitas fiskal.