Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino, menilai capaian indikator kinerja Bank Indonesia (BI) yang mencapai 109,31% perlu dibarengi dengan perbaikan nyata pada kondisi ekonomi masyarakat dan sektor riil. Menurutnya, keberhasilan indikator di atas kertas belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi nasional.

Dalam rapat kerja bersama Bank Indonesia di Komisi XI DPR RI, Senin (18/5/2026), Haris menyoroti seluruh indikator kinerja utama (IKU) BI yang disebut berhasil melampaui target. Dari total indikator yang dipaparkan, sebanyak 55 indikator tercatat berada di atas 100%. Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait pertumbuhan ekonomi domestik dan lemahnya penyaluran kredit.

“Di satu sisi semua indikator tercapai di atas target, tetapi di sisi lain BI juga menyampaikan bahwa pertumbuhan PDB masih di bawah kapasitas potensial dan permintaan kredit belum kuat,” ujar Haris dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan lembaga moneter seharusnya tidak hanya berfokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga perlu memperlihatkan dampak langsung terhadap masyarakat luas. Menurut Haris, ukuran keberhasilan BI ke depan perlu lebih konkret, seperti peningkatan akses pembiayaan UMKM, pertumbuhan kredit produktif, penciptaan lapangan kerja baru, hingga pemerataan inklusi keuangan di berbagai daerah.

Sorotan tersebut muncul di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih menghadapi tekanan dari perlambatan global, tingginya suku bunga internasional, serta lemahnya daya beli masyarakat di beberapa sektor. Meski inflasi domestik relatif terkendali dalam rentang sasaran BI, sektor usaha dinilai belum sepenuhnya pulih sehingga permintaan kredit dari pelaku usaha masih terbatas.

Haris juga menyinggung Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang nilainya disebut mencapai Rp427,9 triliun sepanjang 2025. Program tersebut sebelumnya dirancang untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM, perumahan rakyat, hilirisasi industri, hingga sektor hijau.

Namun menurutnya, besarnya insentif likuiditas tersebut perlu dievaluasi lebih mendalam agar benar-benar tersalurkan ke sektor produktif dan bukan hanya berputar di industri perbankan.

“Perlu dilihat apakah fasilitas ini benar-benar efektif mendorong kredit produktif atau hanya berputar di sektor perbankan,” katanya.

Ia menilai evaluasi terhadap efektivitas KLM penting dilakukan karena penyaluran kredit produktif memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan akses pembiayaan, terutama di daerah.

Data BI sebelumnya menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan memang masih tumbuh positif, namun lajunya belum merata di semua sektor. Kredit konsumsi relatif lebih stabil dibanding kredit investasi dan modal kerja yang erat kaitannya dengan ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Selain menyoroti aspek kebijakan, Haris juga meminta adanya penguatan akuntabilitas internal di tubuh Bank Indonesia. Ia mengusulkan agar setiap anggota Dewan Gubernur BI memiliki indikator kinerja khusus yang terukur sehingga publik dapat melihat kontribusi masing-masing pejabat terhadap pencapaian target lembaga.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengambilan kebijakan moneter maupun makroprudensial.

Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan bahwa berbagai instrumen kebijakan yang diterapkan selama ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan sektor perbankan guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pengamat ekonomi menilai kritik yang disampaikan DPR menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi makro perlu diimbangi dengan peningkatan aktivitas ekonomi riil. Sebab, keberhasilan kebijakan moneter pada akhirnya akan diukur dari dampaknya terhadap dunia usaha, daya beli masyarakat, dan terbukanya lapangan kerja baru.