Mentan Tegaskan Tak Ada Titipan Proyek, Waspadai Mafia Berkedok Orang Dalam

Mentan Tegaskan Tak Ada Titipan Proyek, Waspadai Mafia Berkedok Orang Dalam

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar waspada terhadap praktik mafia proyek yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian (Kementan). Peringatan itu disampaikan menyusul temuan adanya oknum yang diduga menawarkan janji proyek kepada pihak tertentu dengan meminta sejumlah uang.

Amran menegaskan, sektor pertanian saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah sehingga anggaran yang digelontorkan untuk berbagai program strategis terus meningkat. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan cara mencatut nama kementerian.

“Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada, berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana, di mana pertanian sekarang anggarannya cukup besar,” ujar Amran di kediamannya, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah mempercepat berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan produksi pangan nasional, cetak sawah baru, modernisasi alat mesin pertanian, hingga penguatan cadangan pangan nasional. Besarnya proyek dan pengadaan di sektor pertanian disebut sering dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat kementerian.

Amran menegaskan seluruh proyek di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem pengadaan yang telah diatur pemerintah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang menjanjikan kemenangan proyek atau akses khusus ke kementerian.

“Kami mohon kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian jangan dipercaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengungkapkan pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aturan. Ia menyebut satu pegawai Kementan telah dipecat karena terindikasi melakukan pelanggaran terkait praktik proyek.

Selain itu, Kementan juga tengah memburu sejumlah oknum yang diduga menjual nama kementerian demi mendapatkan keuntungan pribadi. Ia memastikan tidak akan ada toleransi terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.

“Kalau kami temukan, saya pastikan jabatannya berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk bermain-main,” tegasnya.

Sebelumnya, Amran mengaku menemukan kasus dugaan penipuan proyek yang melibatkan pihak swasta. Salah satu oknum disebut meminta uang hingga Rp300 juta kepada seseorang dengan janji dapat membantu memenangkan proyek di lingkup Kementerian Pertanian.

“Mungkin apakah ini juga dikategorikan mafia karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang. Ditemukan satu orang Rp300 juta,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dua orang yang kini diburu bukan merupakan pegawai Kementan. Namun salah satunya mengaku memiliki jaringan kuat di kementerian sehingga bisa mengatur proyek tertentu.

“Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di Pertanian, punya jaringan di Pertanian bisa memenangkan proyek. Ternyata itu tidak terjadi proyek,” ujarnya.

Amran memastikan sistem pengadaan di Kementan kini diperketat dan diawasi secara berlapis. Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa untuk meminimalkan praktik percaloan dan permainan proyek.

Langkah pengawasan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat transparansi penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pangan dan pertanian yang saat ini menjadi perhatian utama Presiden. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus meningkatkan alokasi anggaran pertanian untuk mendukung target swasembada pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global.

Selain pengawasan internal, Amran meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Ia bahkan meminta baik pemberi maupun penerima uang diproses secara hukum apabila terbukti terlibat.

“Nah ini sementara didalami dan saya minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya,” tegasnya.

Ia juga meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar di balik praktik jual-beli proyek tersebut. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang memanfaatkan program pertanian untuk kepentingan pribadi.

“Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang terlibat di Pertanian, saya pastikan saya pecat,” kata Amran.

Peringatan Menteri Pertanian ini muncul di tengah upaya pemerintah mempercepat berbagai program strategis pangan nasional. Kementerian Pertanian saat ini tengah fokus meningkatkan produktivitas pertanian nasional melalui distribusi pupuk bersubsidi, penguatan irigasi, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pembukaan lahan pertanian baru di sejumlah daerah.

Dengan besarnya proyek yang berjalan, Amran berharap masyarakat dan pelaku usaha lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan bantuan memenangkan tender ataupun menjanjikan akses khusus ke kementerian. Ia menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan secara resmi dan terbuka sesuai aturan yang berlaku.