Trump Naikkan Tarif Impor Produk Korea Selatan Jadi 25%, Hubungan Dagang AS–Korsel Kembali Memanas

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk asal Korea Selatan menjadi 25%. Kebijakan tersebut diambil menyusul keterlambatan parlemen Korea Selatan dalam menyetujui perjanjian dagang bilateral yang sebelumnya telah disepakati kedua negara.

Tarif baru ini mencakup berbagai komoditas utama Korea Selatan, seperti mobil, produk farmasi, kayu, serta sejumlah tarif timbal balik lainnya, yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 15%.

Dalam pernyataannya di media sosial Truth Social, Trump secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap proses legislasi di Korea Selatan.

“Legislatif Korea Selatan tidak menepati kesepakatannya dengan Amerika Serikat,” tulis Trump, dikutip dari CNBC, Selasa (27/1/2026).

Kesepakatan Dagang Dinilai Diabaikan Parlemen Korea Selatan

Trump menjelaskan bahwa kesepakatan dagang tersebut telah dicapai bersama Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada 30 Juli 2025, dan kembali ditegaskan saat kunjungan kenegaraannya ke Seoul pada 29 Oktober 2025.

Menurut Trump, perjanjian tersebut seharusnya sudah disahkan oleh parlemen Korea Selatan sejak tahun lalu.

“Presiden Lee dan saya mencapai kesepakatan besar yang menguntungkan kedua negara pada 30 Juli 2025, dan kami menegaskan kembali ketentuan tersebut saat saya berada di Korea. Mengapa legislatif Korea belum menyetujuinya?” ujar Trump.

Karena belum adanya ratifikasi resmi, Trump menilai Amerika Serikat memiliki alasan kuat untuk menaikkan tarif impor sebagai bentuk tekanan diplomatik dan ekonomi.

“Karena legislatif Korea belum memberlakukan Perjanjian Perdagangan Bersejarah kami—yang memang menjadi hak mereka—maka saya menaikkan tarif Korea Selatan atas mobil, kayu, farmasi, dan seluruh tarif timbal balik lainnya dari 15% menjadi 25%,” tegasnya.

Pemerintah Korea Selatan Belum Terima Pemberitahuan Resmi

Hingga saat ini, Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington, D.C. belum memberikan pernyataan resmi terkait pengumuman tersebut.

Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa kantor kepresidenan Korea Selatan (Blue House) menyatakan pemerintah AS belum mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai kenaikan tarif.

Pemerintah Korea Selatan disebut tengah menyiapkan rapat darurat lintas kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, untuk membahas dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor nasional dan stabilitas industri domestik.

Dampak Besar bagi Ekspor Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang utama Amerika Serikat. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), nilai impor AS dari Korea Selatan mencapai USD 131,6 miliar sepanjang 2024, menjadikannya salah satu pemasok terbesar di kawasan Asia.

Sektor otomotif diperkirakan menjadi yang paling terdampak. Hyundai Motor Group tercatat sebagai importir kendaraan baru terbesar dari Korea Selatan ke pasar Amerika Serikat, disusul Kia dan sejumlah produsen komponen otomotif lainnya.

Kenaikan tarif menjadi 25% dikhawatirkan akan:

• Meningkatkan harga mobil Korea di pasar AS
• Menekan daya saing produk Korsel dibandingkan produsen Jepang dan Meksiko
• Mengganggu rantai pasok industri otomotif global
• Menurunkan volume ekspor Korea Selatan pada 2026

Analis perdagangan menilai kebijakan ini berpotensi memukul pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, yang selama ini sangat bergantung pada ekspor.

Latar Belakang Kesepakatan Dagang 2025

Dalam kesepakatan dagang yang diumumkan pada Juli 2025, Trump sebelumnya menetapkan tarif umum sebesar 15% atas impor Korea Selatan, lebih rendah dibandingkan ancaman tarif 25%–30% yang sempat disampaikan pada awal bulan yang sama.

Selain itu, Trump juga mengklaim Korea Selatan sepakat menyediakan dana investasi sebesar USD 350 miliar, yang akan digunakan untuk proyek-proyek strategis di Amerika Serikat.

Dana tersebut disebut akan:

• Dikelola dan dikendalikan oleh AS
• Difokuskan pada sektor manufaktur, energi, dan teknologi tinggi
• Dipilih langsung oleh Presiden AS

Namun, kesepakatan investasi tersebut juga menjadi sorotan di parlemen Korea Selatan karena dinilai membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme hukum dan dampak fiskal jangka panjang.

Polemik Hukum di Amerika Serikat

Di sisi lain, kebijakan tarif sepihak Trump juga masih menghadapi tantangan hukum di dalam negeri

Pada November 2025, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mendengarkan argumen hukum terkait gugatan atas legalitas presiden dalam menetapkan tarif tanpa persetujuan Kongres.

Sejumlah hakim mempertanyakan apakah kebijakan tersebut melampaui kewenangan eksekutif, terutama karena tarif berdampak langsung terhadap perdagangan internasional dan harga domestik.

Hingga akhir Januari 2026, Mahkamah Agung AS belum mengeluarkan putusan resmi, sehingga status hukum kebijakan tarif Trump masih berada dalam ketidakpastian.

Risiko Perang Dagang Baru

Pengamat menilai langkah Trump ini berpotensi memicu ketegangan dagang baru di Asia Timur, terutama jika Korea Selatan mengambil langkah balasan berupa tarif impor terhadap produk AS.

Jika eskalasi berlanjut, situasi ini dikhawatirkan dapat:

• Mengganggu stabilitas perdagangan global
• Menekan pasar keuangan internasional
• Memperlambat pemulihan ekonomi dunia pada 2026

Pemerintah Korea Selatan kini dihadapkan pada dua pilihan sulit: mempercepat ratifikasi kesepakatan dagang atau menghadapi tekanan ekonomi akibat tarif tinggi dari mitra dagang utamanya.