Cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Maret 2026 menjadi salah satu faktor yang membayangi stabilitas harga pangan nasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya penurunan produksi akibat gagal panen pada sejumlah komoditas utama, yang pada akhirnya berpotensi mengerek harga pangan di tingkat konsumen.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menilai sektor pertanian nasional saat ini berada dalam posisi rentan akibat intensitas curah hujan yang tinggi, banjir di sejumlah sentra produksi, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Situasi tersebut dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan stok pangan di pasar.

“Cuaca ekstrem ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya gagal panen. Jika produksi menurun, stok akan menipis dan harga di tingkat konsumen berpotensi naik,” ujar Said saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (7/1/2026).

Said menjelaskan, tekanan terhadap harga pangan berpotensi semakin besar karena bertepatan dengan momen meningkatnya permintaan, terutama menjelang hari besar keagamaan. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, permintaan pangan saat hari raya rata-rata meningkat sekitar 7 persen, dan kondisi tersebut kerap diikuti lonjakan harga yang berujung pada peningkatan inflasi.

“Setiap momen hari raya, permintaan pangan cenderung naik. Tahun lalu kenaikannya rata-rata mencapai 7 persen. Jika pasokan tidak terjaga, maka harga akan terdorong naik dan berdampak pada inflasi,” jelasnya.

Menurut Said, antisipasi harus dilakukan sejak dini, khususnya pada komoditas yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ia menilai tanaman hortikultura dan padi menjadi komoditas yang paling rentan terdampak hujan berlebih dan kelembapan tinggi.

“Situasi hujan yang terus-menerus mempertaruhkan produksi pertanian, terutama hortikultura dan padi. Risiko serangan hama dan penyakit meningkat, dan kegagalan panen bisa saja terjadi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Said mengingatkan bahwa produksi hortikultura nasional masih terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu. Kondisi ini membuat pasokan menjadi sangat sensitif terhadap gangguan cuaca di daerah sentra produksi.

“Jika wilayah sentra terdampak cuaca ekstrem, maka pasokan ke daerah lain ikut terganggu. Kelangkaan pasok ini akan menyebabkan harga terkerek naik. Ini berisiko, terutama di momen permintaan tinggi, di mana seharusnya stok juga dalam kondisi aman,” beber Said.

Ia pun mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi mitigasi, mulai dari penguatan cadangan pangan, distribusi antardaerah, hingga perlindungan petani dari risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.

Pasokan Cabai Aman Jelang Ramadan

Di sisi lain, pemerintah dan pelaku usaha memastikan pasokan cabai nasional relatif aman menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan nasional (HBKN), meskipun produksi di tingkat petani sempat dibayangi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro, menyampaikan bahwa secara umum produksi cabai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional. Ia menyebut perhitungan produksi yang dilakukan petani sejalan dengan proyeksi pemerintah.

“Data dari lapangan dan data pemerintah tidak terlalu jauh meleset. Kami cukup prudent dan optimis pasokan cabai untuk HBKN, termasuk Ramadan, akan aman,” kata Tunov saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).

Tunov mengakui cuaca ekstrem menjadi tantangan tersendiri dalam proses budidaya cabai di berbagai wilayah sentra produksi. Tekanan cuaca ini berpotensi memengaruhi kualitas dan distribusi hasil panen, yang pada akhirnya bisa berdampak pada fluktuasi harga di pasar.

“Memang cuaca akan sangat menentukan harga. Namun dari sisi produksi, petani sudah menyiapkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan kebutuhan, apalagi ada proyeksi panen raya cabai di awal 2026,” jelasnya.

Petani Dorong Subsidi Biaya Logistik

Meski produksi lokal dinilai mencukupi, Tunov menekankan bahwa petani cabai masih menghadapi tantangan besar dari sisi biaya distribusi. Tingginya ongkos logistik, terutama pengiriman dari sentra produksi di Jawa ke wilayah konsumen seperti Jakarta, Jabodetabek, dan Sumatera, kerap dibebankan langsung ke harga jual produk.

“Biaya logistik dari Jawa ke Sumatera, atau dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Jakarta dan Jabodetabek, itu cukup tinggi. Akhirnya biaya tersebut dibebankan ke harga cabai,” ungkap Tunov.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi biaya angkut yang tepat sasaran, khususnya bagi petani kecil dan produsen langsung, bukan justru dinikmati oleh pelaku usaha besar atau perantara.

“Petani sangat membutuhkan subsidi logistik. Tapi harus dipastikan tepat sasaran, benar-benar dinikmati petani sebagai produsen. Regulasi pemerintah sangat menentukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran,” pungkasnya.

Dengan cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlanjut hingga beberapa bulan ke depan, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, sekaligus melindungi petani dari risiko kerugian akibat kondisi alam yang tidak menentu.