Jakarta - Cicilan bagi karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengambil Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan lebih hemat dibandingkan KPR komersial. Hal tersebut diungkap oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. 

"Jadi, perhitungan kami terdapat selisih angsuran sebesar Rp 1 juta per bulan jika mengambil satuan rumah (Tapera)," kata Heru dalam Konferensi Pers tentang Taperadi Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Heru mencontohkan, bagi peserta KPR komersial yang mengambil satu unit rumah senilai Rp 300 jutaan akan dikenakan cicilan Rp 3,1 juta per bulan. Perhitungan ini dengan asumsi bunga KPR komersial rata-rata 11 persen. Sedangkan, jika pekerja mengambil angsuran KPR Tapera dengan nilai rumah yang sama cukup mengangsur Rp 2,1 juta per bulan.

Keuntungan lainnya peserta Tapera juga akan mendapatkan imbal hasil dari hasil pemupukan dana diakhir kepesertaan.

"Jadi, peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan peserta hasil pemupukannya hanya dengan Rp 2,1 juta, sedangkan kalau angsuran Rp 3,1 juta kalau komersial, itu angsuran doang," tegasnya.

Heru menyebut, kewajiban pekerja PNS maupun swasta yang telah memiliki rumah dalam rangka program gotong royong untuk mengejar kesenjangan jumlah (backlog) di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

"Nah ini juga konsepsi dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2016, jadi bapak kepala Staf Presiden (Moeldoko) sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi," ungkapnya.

Jutaan Belum Punya Rumah 

Dia mencatat, saat ini terdapat 9,95 juta keluarga di Indonesia yang tidak memiliki rumah. Sementara, kemampuan pemerintah membangun rumah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan menyediakan kurang lebih 250.000 unit.

Di sisi lain, terdapat 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah per tahun. Sehingga, pemerintah kesulitan untuk mengatasi persoalan kesenjangan ketersediaan rumah di Indonesia.

"Jadi, kalau hanya mengandalkan pemerintah saja itu nggak akan ngejar, sampai kapan backlog (perumahan) sampai selesai," tegas Heru.

Reporter: Sulaeman

Sumber : https://www.liputan6.com/