Stok Beras Nasional Surplus, Pemerintah Perkuat Distribusi Murah hingga Akhir 2025

Pemerintah memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi surplus dan aman menjelang akhir tahun 2025. Kepastian ini menjadi kabar baik di tengah kekhawatiran masyarakat soal kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.

Untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menggenjot penyaluran beras murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini menggandeng sejumlah BUMN pangan, termasuk PTPN IV PalmCo, yang tercatat sebagai salah satu penyalur aktif di lapangan.

Distribusi Beras SPHP Capai Ratusan Ton

Hingga awal September 2025, PalmCo telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di tiga pulau besar: Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Jumlah ini merupakan bagian dari target 900 ton beras yang ditargetkan tersalur melalui 150 titik distribusi hingga akhir tahun.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menegaskan bahwa perusahaan bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi.

“PalmCo selalu berupaya memperkuat akses masyarakat terhadap beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko, Senin (8/9/2025).

Menurut Jatmiko, harga beras SPHP yang dijual PalmCo dipatok Rp 12.500 per kilogram, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di sejumlah wilayah. Dengan harga ini, distribusi SPHP diyakini mampu meredam potensi lonjakan harga akibat spekulasi pasar maupun praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Manfaat program ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Sanim (38), seorang pengemudi ojek daring di Palembang, mengaku terbantu dengan keberadaan beras SPHP.

“Biasanya harga beras cukup tinggi, apalagi menjelang akhir bulan. Tapi beras SPHP ini harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Ini sangat membantu bagi kami yang penghasilannya tidak tetap,” ujarnya.

Tidak hanya di perkotaan, distribusi SPHP juga menyasar wilayah-wilayah pinggiran yang rawan mengalami keterbatasan pasokan. Di Kalimantan, misalnya, beras SPHP disalurkan hingga ke pasar tradisional di daerah pedalaman untuk menekan disparitas harga antarwilayah.

Dukungan Pemerintah dan Target Nasional

Bapanas mencatat hingga September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP nasional telah mencapai lebih dari 1 juta ton, tersebar di seluruh provinsi. Pemerintah menegaskan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog juga masih mencukupi, yakni lebih dari 2,8 juta ton, yang siap digelontorkan jika harga mulai bergejolak.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa langkah distribusi SPHP terbukti efektif menjaga inflasi pangan tetap terkendali.

“Beras adalah komoditas paling sensitif bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya SPHP, kita bisa menekan laju inflasi dan memastikan harga di pasar tetap stabil,” kata Zulhas dalam konferensi pers awal bulan ini.

Tantangan yang Masih Dihadapi

Meski stok beras nasional surplus, tantangan tetap ada. Perubahan iklim dan fenomena El Niño pada 2025 sempat memengaruhi produktivitas panen di beberapa daerah, terutama Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Namun, pemerintah memastikan pasokan aman berkat impor terukur dari Vietnam, Thailand, dan Pakistan yang sudah masuk sejak pertengahan tahun.

Selain itu, tantangan distribusi di daerah terpencil juga masih menjadi pekerjaan rumah. Biaya logistik yang tinggi membuat harga beras di wilayah Indonesia Timur kerap lebih mahal dibandingkan di Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, PalmCo bersama Bulog dan BUMN pangan lainnya terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memangkas rantai distribusi.

Outlook ke Depan

Dengan target distribusi hingga akhir 2025, pemerintah optimistis harga beras bisa tetap terkendali di bawah HET. PalmCo bahkan berencana menambah titik distribusi baru di wilayah Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara pada kuartal IV 2025.

Program SPHP juga diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan literasi pangan masyarakat. Pemerintah tengah mengkaji agar SPHP bisa diperluas ke komoditas lain yang rentan gejolak harga, seperti gula pasir dan minyak goreng.