Pemerintah Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascademo, Kerugian Tembus Rp 950 Miliar

Pemerintah bergerak cepat memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak akibat aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 di sejumlah daerah. Fokus utama adalah memastikan layanan publik dapat kembali normal secepat mungkin agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa kementerian teknis bersama pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi kerusakan sekaligus menyiapkan langkah pemulihan.

“Kami bersama Menteri PU sudah turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kerusakan infrastruktur, termasuk gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas umum. Ada JPO yang terbakar, halte transportasi publik yang dirusak, dan sejumlah sarana prasarana lain yang harus segera dipulihkan,” ujar AHY sebelum Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dampak Kerusakan Meluas

Berdasarkan laporan pemerintah, kerusakan tersebar di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp 900–950 miliar, namun jumlah ini masih berpotensi bertambah setelah proses verifikasi lapangan rampung.

Kerusakan mencakup:

• Gedung pemerintahan yang dibakar massa, termasuk kantor DPRD di beberapa daerah.

• Sarana transportasi publik, seperti halte Transjakarta dan fasilitas bus rapid transit (BRT) di beberapa kota besar.

• Jembatan penyeberangan orang (JPO), lampu lalu lintas, serta rambu jalan yang dirusak.

• Fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang ikut terdampak akibat aksi anarkis.

Pemerintah Siapkan Anggaran Khusus

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebut telah menyiapkan alokasi anggaran darurat untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Selain itu, pemerintah daerah diberi keleluasaan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD untuk percepatan pemulihan.

“Transjakarta, misalnya, sudah punya langkah cepat agar armada bisa kembali beroperasi. Kami tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dari kerusakan ini,” tambah AHY.

Koordinasi dengan Aparat Keamanan

Selain fokus pada perbaikan fisik, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah terulangnya aksi anarkis serupa. Kapolri menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap aktor-aktor yang memicu kerusuhan masih berlangsung, dengan ratusan orang telah diamankan.

Dukungan dari Dunia Usaha

Kalangan dunia usaha, khususnya sektor transportasi, ritel, dan properti, mendesak agar pemulihan dilakukan secepat mungkin. Kerusakan fasilitas publik dan pusat ekonomi disebut bisa mengganggu iklim investasi, terlebih saat Indonesia tengah bersiap menghadapi gelombang investor asing pasca-ASEAN Summit 2025.

Ketua Kadin Indonesia bahkan menawarkan dukungan berupa CSR perusahaan untuk membantu pemulihan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah yang terdampak.

Harapan Masyarakat

Masyarakat berharap agar langkah pemulihan dilakukan lebih transparan, termasuk dalam hal penggunaan anggaran. Beberapa LSM mendesak agar pemerintah tidak hanya memperbaiki fisik infrastruktur, tetapi juga memperkuat dialog sosial agar gejolak serupa tidak kembali terjadi.

Sejumlah pengamat menilai, pemerintah harus menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki tata kelola keamanan demonstrasi, sekaligus memastikan hak demokrasi masyarakat tetap terjaga tanpa mengorbankan ketertiban umum.