Bank Indonesia Perluas Layanan QRIS ke Korea Selatan, India, UEA, dan Arab Saudi: Langkah Besar dalam Digitalisasi Pembayaran Global

Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jaringan sistem pembayaran digital Quick Response Indonesian Standard (QRIS) ke kancah internasional. Baru-baru ini, BI mengumumkan bahwa layanan QRIS tengah dalam proses implementasi di beberapa negara baru, yakni Korea Selatan, India, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi.

“In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam acara Edukasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini di Gedung Dhanapala, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Perluasan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja migran dan wisatawan yang berada di luar negeri. QRIS memungkinkan pengguna melakukan pembayaran lintas negara dengan memindai kode QR melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu membawa uang tunai atau bergantung pada kartu kredit fisik.

Saat ini, QRIS sudah aktif digunakan di tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dengan adanya kerja sama ini, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara-negara tersebut sudah bisa bertransaksi secara mudah dan cepat hanya dengan menggunakan ponsel.

"Jadi, itu memudahkan, nanti kalau teman-teman PMI misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS, mau itu dengan bank, base-nya bank, atau dengan non-bank, non-bank itu kan banyak ya QRIS itu," kata Destry, menekankan fleksibilitas layanan ini. QRIS kini tidak hanya mengakomodasi transaksi melalui aplikasi bank, tetapi juga melalui penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) seperti OVO, DANA, dan ShopeePay.

Target QRIS Internasional Tahun 2025

Bank Indonesia menetapkan target ambisius untuk memperluas interoperabilitas QRIS ke 10 negara hingga akhir 2025. Selain negara-negara yang disebutkan, BI juga tengah menjajaki kerja sama dengan Jepang dan Australia, mengingat besarnya jumlah turis dan pelaku usaha dari kedua negara tersebut yang melakukan transaksi di Indonesia.

Destry juga menyampaikan bahwa inovasi ini sejalan dengan inisiatif ASEAN Payment Connectivity (APC) yang bertujuan menciptakan ekosistem pembayaran regional yang lebih terintegrasi.

Manfaat untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Dengan perluasan QRIS internasional, jutaan PMI yang bekerja di negara-negara seperti Arab Saudi, Korea Selatan, dan UEA akan mendapatkan manfaat langsung. Mereka dapat mengirim uang ke Indonesia secara lebih cepat dan murah, mengurangi ketergantungan pada jasa remitansi tradisional yang sering kali memungut biaya tinggi.

Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, Arab Saudi saat ini menjadi negara tujuan utama PMI dengan jumlah lebih dari 500.000 pekerja. Korea Selatan juga tercatat memiliki lebih dari 35.000 PMI per 2025. Kehadiran QRIS akan memudahkan mereka dalam melakukan transaksi harian serta mengirim uang ke keluarga di tanah air.

Tantangan di Amerika Serikat: QRIS Dianggap Hambatan Perdagangan

Meski QRIS mendapat sambutan positif di banyak negara, tantangan muncul dari Amerika Serikat. Pemerintah AS, melalui laporan tahunan Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan oleh United States Trade Representative (USTR), menilai bahwa kebijakan QRIS berpotensi menghambat persaingan dalam sektor pembayaran digital.

Menurut USTR, implementasi QRIS — yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 — dianggap membatasi ruang gerak perusahaan pembayaran asing, termasuk Visa, Mastercard, dan penyedia dompet digital asal AS. Mereka mengeluhkan proses pengembangan standar QR yang dinilai kurang melibatkan perusahaan asing.

"Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia layanan pembayaran dan bank, menyampaikan kekhawatirannya karena selama proses penyusunan kebijakan kode QR oleh Bank Indonesia," demikian kutipan laporan USTR.

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan bahwa standar QRIS bertujuan menjaga keamanan sistem pembayaran nasional serta melindungi konsumen dari risiko kejahatan siber, bukan untuk membatasi kompetisi.

Respons Bank Indonesia

Bank Indonesia menanggapi laporan USTR dengan menyatakan bahwa QRIS bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua penyedia layanan, termasuk asing, selama mereka memenuhi standar keamanan dan operasional yang ditetapkan. BI juga mengaku terus berdialog dengan otoritas dan perusahaan luar negeri untuk mencari jalan tengah yang mendukung inovasi tanpa merugikan prinsip kedaulatan data nasional.

Menurut laporan Bank for International Settlements (BIS), Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling proaktif dalam membangun infrastruktur pembayaran berbasis QR lintas batas, bersama dengan Thailand dan Malaysia.

Masa Depan QRIS

Ke depan, BI berencana mengembangkan fitur QRIS lebih lanjut, seperti QRIS Tuntas (QRIS untuk transaksi remitansi) dan QRIS Credit (untuk pembelian cicilan berbasis QR). Dengan ini, ekosistem QRIS tidak hanya akan melayani pembayaran biasa, tapi juga mendukung transaksi keuangan yang lebih kompleks.

Pada 2025 ini, jumlah merchant QRIS di Indonesia sudah mencapai lebih dari 30 juta, meningkat pesat dari sekitar 15 juta merchant pada tahun 2022. BI menargetkan angka ini terus bertumbuh, sejalan dengan visi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital global pada 2030.