Realisasi Penyaluran KUR 2025 Capai Rp 76,49 Triliun, Kementerian UMKM Siapkan Strategi Baru untuk Percepat Akses Pembiayaan

Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan bahwa hingga 21 April 2025, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 76,49 triliun. Jumlah ini setara dengan 25,49 persen dari total target penyaluran KUR tahun 2025. Secara rinci, dana tersebut telah disalurkan kepada 1.352.024 debitur, atau sekitar 38,5 persen dari target penerima KUR sepanjang tahun ini.

Adapun sektor produksi menjadi prioritas utama dalam penyaluran KUR tahun ini. Tercatat sebesar Rp 45,33 triliun atau 59,2 persen dari total penyaluran mengalir ke sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pariwisata berbasis komunitas. Ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat basis produksi nasional guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (26/4/2025), menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) baru yang akan membentuk Tim Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR. Tim ini akan melibatkan berbagai deputi di lingkungan Kementerian UMKM, yaitu Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan Deputi Bidang Kewirausahaan.

"Nantinya, penyaluran KUR akan lebih terstruktur. Untuk KUR hingga Rp 100 juta akan difokuskan kepada Deputi Usaha Mikro, KUR hingga Rp 500 juta dikelola oleh Deputi Usaha Kecil, sedangkan KUR Klaster sebesar Rp 500 juta ke atas akan menjadi tanggung jawab Deputi Usaha Menengah," jelas Maman.

Penyusunan Kepmen ini diharapkan tidak hanya mempercepat penyaluran KUR, tetapi juga memastikan kualitas pembiayaan tetap terjaga. Pemerintah ingin KUR tepat sasaran, yakni benar-benar diterima oleh pelaku usaha produktif yang mampu mengembangkan bisnisnya, bukan sekadar untuk konsumsi.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR 2025 dengan 46 lembaga penyalur dan 2 lembaga penjamin. Beberapa lembaga besar seperti BRI, BNI, Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Pegadaian menjadi bagian dari skema distribusi KUR tahun ini. Selain itu, perusahaan fintech peer-to-peer lending juga semakin dilibatkan dalam ekosistem penyaluran KUR untuk menjangkau UMKM di daerah terpencil.

Maman menegaskan pentingnya aspek kualitas dalam penyaluran KUR. Ia meminta lembaga penyalur tidak hanya fokus pada target jumlah, tetapi juga memperhatikan kesiapan dan legalitas usaha para penerima. Pemerintah, melalui Kementerian UMKM, memperkuat dukungan ini dengan mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), mendorong sertifikasi halal, pelatihan literasi keuangan, hingga digitalisasi usaha kecil.

"Perlu ada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Jangan sampai KUR diberikan tanpa analisis yang matang karena ini bisa berdampak pada tingginya kredit macet," ujar Maman.

Sebagai tambahan, pemerintah juga mengkaji kemungkinan perluasan plafon KUR tanpa agunan dari sebelumnya Rp 100 juta menjadi Rp 150 juta, mengikuti dinamika kebutuhan pelaku usaha kecil yang saat ini menghadapi biaya operasional yang meningkat. Rencana ini diharapkan bisa mulai diterapkan pada semester kedua 2025.

Menurut data terbaru dari Bank Indonesia, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) KUR nasional saat ini masih cukup terjaga di bawah 1,5 persen. Ini menandakan bahwa kualitas penyaluran relatif baik, namun pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan NPL seiring dengan ekspansi KUR yang lebih agresif tahun ini.

Dengan berbagai inisiatif yang disiapkan, pemerintah optimistis target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp 300 triliun dapat tercapai dengan kualitas yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.