BI Bebaskan MDR QRIS hingga Rp100 Ribu, Jadi Stimulus Baru untuk Konsumsi dan UMKM

Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menetapkan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 mulai 1 Oktober 2026 dinilai dapat menjadi stimulus tambahan bagi ekonomi nasional. Kebijakan ini diperkirakan tidak hanya menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha, tetapi juga mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital dalam transaksi sehari-hari.

MDR merupakan biaya yang dikenakan kepada merchant ketika menerima pembayaran menggunakan QRIS. Selama ini, besaran MDR berbeda berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi. Dalam ketentuan yang berlaku, misalnya, merchant usaha mikro (UMI) mendapatkan MDR 0% untuk transaksi sampai Rp500.000, sedangkan transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,3%. Untuk usaha kecil, menengah, dan besar, tarif yang berlaku adalah 0,7%. 

Dengan kebijakan baru yang memperluas pembebasan MDR untuk transaksi hingga Rp100.000, manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh ekosistem perdagangan digital, khususnya pada transaksi ritel bernilai kecil dan frekuensinya tinggi.

Biaya Transaksi UMKM Berpotensi Semakin Efisien

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena dapat membantu menurunkan biaya transaksi sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital.

“Menurut saya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat karena dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas penggunaan pembayaran digital, serta mendukung konsumsi dan aktivitas ekonomi,” kata Trioksa kepada Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).

Menurutnya, pelaku usaha yang memiliki transaksi kecil tetapi berlangsung berulang kali akan memperoleh manfaat paling besar. Penghematan biaya transaksi dapat membantu menjaga margin keuntungan, terutama bagi pedagang yang menjual makanan, minuman, kebutuhan harian, jasa transportasi, hingga berbagai produk ritel dengan nilai transaksi relatif kecil.

Bagi konsumen, manfaatnya juga muncul secara tidak langsung. Semakin rendah biaya yang harus ditanggung merchant, semakin kecil pula alasan bagi pedagang untuk mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan ketika pembayaran dilakukan menggunakan QRIS.

Trioksa menilai dampak kebijakan tersebut terhadap inflasi kemungkinan relatif terbatas.

“Risiko terhadap inflasi relatif terbatas karena kebijakan ini tidak menambah daya beli secara langsung,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan BI untuk tetap memastikan pembebasan MDR tidak mengurangi kemampuan bank dan penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam menjaga kualitas layanan, keamanan transaksi, serta keandalan infrastruktur pembayaran.

QRIS Sudah Menjadi Bagian Penting Ekonomi Digital

Kebijakan tersebut datang ketika penggunaan pembayaran digital di Indonesia terus berkembang pesat.

Dalam laporan kebijakan moneternya, BI mencatat volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada triwulan I 2026, tumbuh 37,69% secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, yakni 116,43% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna dan merchant. 

Artinya, QRIS bukan lagi sekadar alternatif pembayaran bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai. QRIS telah berkembang menjadi salah satu infrastruktur utama dalam ekosistem pembayaran ritel Indonesia.

BI juga terus mendorong perluasan ekosistem tersebut melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Salah satu target yang ditetapkan adalah mencapai 47 juta merchant QRIS pada 2026, sekaligus memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk bagi UMKM. 

Pertumbuhan QRIS juga terlihat di daerah. Di Jawa Barat, misalnya, transaksi QRIS pada triwulan I 2026 tumbuh 69,62% secara tahunan dari sisi nominal dan 89,28% dari sisi volume. Jumlah pengguna QRIS di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 13,58 juta. 

Data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada sistem pembayaran digital untuk aktivitas ekonomi sehari-hari.

Booster Taktis Menjelang Libur Akhir Tahun

Ekonom Bank Danamon, Hosiana E. Situmorang, memandang pembebasan MDR QRIS sebagai stimulus yang tepat menjelang periode libur akhir tahun.

“Kebijakan Bank Indonesia menggratiskan MDR QRIS per 1 Oktober 2026 menjadi booster taktis yang sangat pas untuk menggenjot konsumsi rumah tangga menyongsong libur akhir tahun,” jelas Hosiana.

Menurut Hosiana, batas transaksi hingga Rp100.000 sangat sesuai dengan karakter transaksi ritel masyarakat Indonesia. Nilai tersebut mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar transportasi, berbelanja di warung, hingga transaksi kecil di pusat perbelanjaan dan berbagai layanan lainnya.

Ia mencatat rata-rata nilai transaksi QRIS mencapai Rp47.863 pada Semester I 2026, dengan total nilai transaksi mencapai Rp600,69 triliun dan volume mencapai 12,55 miliar transaksi.

Volume transaksi yang tumbuh 100,12% secara tahunan menunjukkan bahwa penggunaan QRIS semakin meluas. Dengan semakin banyak transaksi yang berada pada kisaran nilai kecil, pengurangan biaya MDR berpotensi memberikan dampak kumulatif yang cukup besar bagi merchant.

Penghematan Kecil Bisa Berdampak Besar bagi Pedagang

Bagi perusahaan besar, biaya MDR sebesar beberapa ratus rupiah dalam satu transaksi mungkin tidak terlalu signifikan. Namun, bagi usaha mikro dengan margin tipis, penghematan tersebut dapat menjadi lebih berarti apabila terjadi ratusan atau bahkan ribuan kali dalam satu bulan.

Sebagai gambaran, apabila merchant melakukan 100 transaksi senilai Rp100.000 dan dikenakan MDR 0,7%, biaya MDR yang secara teoritis terkait transaksi tersebut mencapai Rp70.000. Jika transaksi tersebut memenuhi skema MDR 0%, biaya tersebut tidak lagi menjadi pengurang penerimaan merchant.

Efeknya memang terlihat kecil pada satu transaksi. Namun, jika dikalikan dengan jumlah transaksi yang tinggi dan berlangsung setiap hari, efisiensi tersebut dapat membantu meningkatkan margin usaha.

Merchant kemudian memiliki beberapa pilihan: mempertahankan harga jual, meningkatkan margin, memberikan promosi, atau menggunakan sebagian penghematan untuk memperluas usaha.

Karena itu, dampak kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari nominal MDR yang dihapus, tetapi juga dari bagaimana merchant menggunakan efisiensi tersebut.

Dampak terhadap Konsumsi Tidak Sama dengan Penurunan Suku Bunga

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini terhadap sektor moneter berbeda dengan penurunan BI-Rate.

“Dari sisi moneter, dampak langsung kebijakan ini relatif kecil, tetapi dampak tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi dapat cukup berarti. Kebijakan ini lebih tepat disebut pelonggaran biaya transaksi daripada pelonggaran moneter,” ungkap Josua.

Penurunan suku bunga biasanya bekerja melalui biaya pinjaman, kredit, investasi, tabungan, dan keputusan konsumsi. Sementara itu, pembebasan MDR QRIS bekerja langsung pada biaya transaksi pembayaran.

Dengan kata lain, BI tidak sedang memberikan tambahan uang kepada masyarakat melalui kebijakan ini. BI sedang membuat aktivitas pembayaran menjadi lebih murah dan efisien.

Efisiensi tersebut dapat meningkatkan kecepatan perputaran uang atau velocity of money. Ketika transaksi menjadi lebih mudah dan murah, masyarakat dan pelaku usaha berpotensi melakukan lebih banyak transaksi dalam ekosistem formal dan digital.

Mendorong Peralihan dari Tunai ke Digital

Salah satu dampak jangka panjang yang penting adalah kemungkinan semakin cepatnya peralihan transaksi tunai ke pembayaran digital.

Bagi sebagian pedagang kecil, transaksi tunai masih menjadi pilihan utama karena dianggap sederhana dan tidak memerlukan perangkat tambahan. Namun, semakin murah dan mudah penggunaan QRIS, hambatan tersebut dapat semakin berkurang.

QRIS juga memiliki keuntungan karena merchant tidak harus menyediakan banyak kode QR untuk berbagai aplikasi pembayaran. Satu kode QRIS dapat digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai penyelenggara yang terhubung dengan sistem tersebut. 

Digitalisasi ini pada akhirnya juga dapat membantu pencatatan transaksi usaha. Riwayat pembayaran yang lebih terstruktur dapat memberikan gambaran mengenai omzet dan aktivitas usaha, yang dalam jangka panjang berpotensi membantu UMKM mengakses layanan keuangan formal.

Potensi Mengurangi Surcharge dan Minimum Transaksi

Josua juga menilai pengurangan MDR dapat membantu menghilangkan praktik yang selama ini terkadang muncul di lapangan, seperti pemberlakuan biaya tambahan atau surcharge bagi konsumen yang membayar menggunakan QRIS.

Dengan biaya MDR yang lebih rendah, merchant memiliki lebih sedikit alasan untuk mengalihkan biaya tersebut kepada pelanggan.

Kebijakan ini juga berpotensi membuat transaksi dengan nilai kecil menjadi lebih menarik bagi merchant. Konsumen tidak lagi harus menambah nilai belanja hanya agar memenuhi batas minimum pembayaran menggunakan QRIS.

Jika diterapkan secara konsisten, kondisi tersebut dapat memperkuat fungsi QRIS sebagai alat pembayaran untuk transaksi bernilai kecil sehari-hari.

Bukan Hanya Soal Konsumsi, tetapi Juga Inklusi Keuangan

Perluasan pembayaran digital juga mempunyai dimensi yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan konsumsi.

BI selama beberapa tahun terakhir terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan keuangan digital. QRIS menjadi salah satu instrumen penting dalam proses tersebut.

Penggunaan QRIS dapat membantu menghubungkan pelaku usaha kecil dengan ekosistem keuangan formal. Merchant yang sebelumnya hanya mengandalkan uang tunai mulai memiliki jejak transaksi digital yang lebih terstruktur.

Dalam jangka panjang, data transaksi tersebut dapat menjadi salah satu informasi pendukung bagi pelaku usaha ketika membutuhkan layanan perbankan atau pembiayaan, meskipun keputusan pemberian kredit tetap bergantung pada penilaian masing-masing lembaga keuangan.

Tantangan bagi Bank dan Penyedia Jasa Pembayaran

Di balik manfaatnya, kebijakan MDR 0% juga membawa tantangan bagi bank dan PJP.

Biaya pemrosesan transaksi tidak otomatis menjadi nol hanya karena MDR yang dibayarkan merchant ditetapkan 0%. Infrastruktur pembayaran tetap membutuhkan investasi, mulai dari jaringan teknologi, keamanan siber, sistem pemrosesan, pemantauan transaksi, hingga layanan pelanggan.

Karena itu, BI perlu memastikan bahwa kebijakan tarif tersebut tetap sejalan dengan keberlanjutan industri sistem pembayaran.

Keamanan juga menjadi semakin penting karena pertumbuhan volume transaksi digital akan meningkatkan potensi risiko penipuan, phishing, pencurian kredensial, hingga rekayasa sosial.

Semakin banyak masyarakat menggunakan QRIS, semakin penting pula edukasi mengenai cara memastikan kode pembayaran, nama merchant, nominal transaksi, serta notifikasi pembayaran sebelum transaksi dinyatakan selesai.

Evaluasi 6–12 Bulan Akan Menjadi Penting

Josua menyarankan agar BI melakukan evaluasi secara berkala dalam rentang 6 hingga 12 bulan setelah kebijakan diterapkan.

Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah pembebasan MDR benar-benar meningkatkan volume transaksi, memperluas jumlah merchant aktif, menurunkan biaya usaha, atau justru menghasilkan dampak yang lebih terbatas.

BI juga dapat melihat apakah merchant benar-benar meneruskan manfaat efisiensi tersebut kepada konsumen atau menggunakannya untuk memperbesar margin.

Indikator lain yang penting adalah kualitas sistem pembayaran. Pertumbuhan transaksi harus tetap dibarengi dengan tingkat keberhasilan transaksi yang tinggi, sistem yang andal, perlindungan konsumen, dan pengendalian fraud yang kuat.

Kebijakan Pembayaran Menjadi Pelengkap Kebijakan Ekonomi

Josua menilai nilai utama kebijakan tersebut bukan semata-mata pada angka Rp100.000, melainkan pada semakin besarnya peran kebijakan sistem pembayaran dalam mendukung perekonomian.

“Nilai utama kebijakan ini bukan sekadar angka Rp100.000-nya, melainkan bukti bahwa BI tengah menggunakan kebijakan sistem pembayaran sebagai pelengkap instrumen moneter,” tutup Josua.

Pandangan tersebut menggambarkan perubahan penting dalam kebijakan ekonomi digital Indonesia. Sistem pembayaran kini tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk memindahkan uang, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.

Di tengah pertumbuhan transaksi digital yang sangat cepat, kebijakan MDR QRIS 0% dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga momentum tersebut.

Efek Terbesar Berpotensi Dirasakan UMKM

Pada akhirnya, kelompok yang berpotensi mendapatkan manfaat paling nyata adalah usaha mikro dan pedagang dengan transaksi bernilai kecil tetapi berulang.

Warung, pedagang makanan, kedai minuman, toko kelontong, pedagang pasar, jasa transportasi, hingga berbagai usaha berbasis layanan merupakan contoh bisnis yang dapat merasakan dampak dari biaya transaksi yang lebih rendah.

Jika efisiensi tersebut diteruskan dalam bentuk harga yang lebih kompetitif, promosi, atau peningkatan kapasitas usaha, dampaknya dapat meluas dari satu merchant ke konsumen dan kemudian kembali ke perekonomian.

Dengan kata lain, kebijakan MDR QRIS 0% berpotensi menciptakan siklus: biaya transaksi lebih rendah, merchant lebih efisien, transaksi digital meningkat, konsumsi bergerak, dan aktivitas ekonomi semakin terdigitalisasi.

Namun, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada implementasi di lapangan. BI perlu menjaga keseimbangan antara mendorong transaksi digital dan memastikan industri sistem pembayaran tetap sehat, aman, serta mampu menangani pertumbuhan volume transaksi.

Dengan basis pengguna dan merchant yang terus berkembang, QRIS memiliki posisi strategis dalam ekonomi digital Indonesia. Pembebasan MDR untuk transaksi bernilai kecil mulai Oktober 2026 karena itu bukan sekadar kebijakan tarif, tetapi juga bagian dari upaya memperluas penggunaan pembayaran digital sekaligus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Data BI menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital dan QRIS sudah sangat kuat sejak awal 2026. Dengan tambahan insentif melalui MDR 0%, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi efisiensi bagi UMKM, kemudahan bagi konsumen, serta aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. 

Catatan: Ketentuan QRIS yang tercantum pada halaman publik BI saat ini masih menunjukkan skema MDR 0% untuk usaha mikro hingga Rp500.000 dan tarif berbeda untuk kategori merchant lainnya. Karena artikel ini membahas kebijakan baru yang efektif 1 Oktober 2026 berdasarkan informasi yang Anda berikan, detail implementasi teknis dan cakupan merchant sebaiknya disesuaikan kembali dengan ketentuan BI/PADG terbaru ketika aturan finalnya dipublikasikan.