Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Masih Tunggu PMK, Kemenperin Klaim Siap Jalankan Program

Pemerintah belum dapat menjalankan program insentif pembelian motor listrik senilai Rp5 juta karena masih menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan secara teknis pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menjalankan program tersebut. Namun, implementasi insentif belum dapat dilakukan sebelum regulasi dari Kemenkeu diterbitkan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan PMK menjadi salah satu landasan penting agar program insentif dapat mulai diterapkan.

“Kita tunggu ininya ya, PMK-nya ya. Tunggu PMK-nya,” ujar Agus, dikutip dari Antara, Selasa (18/8/2026).

Kemenperin Tinggal Menunggu Aturan dari Kemenkeu

Agus menjelaskan kewenangan penerbitan PMK berada di Kementerian Keuangan. Sementara Kemenperin berperan sebagai kementerian teknis yang menyiapkan pelaksanaan program di sektor industri.

Menurut Agus, kesiapan teknis di lingkungan Kemenperin telah dilakukan. Namun, pemerintah masih perlu menyesuaikan mekanisme pelaksanaan setelah PMK resmi diterbitkan.

“Kita udah siap, Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis udah siap. Kita tunggu PMK-nya aja. Once PMK-nya selesai, baru kita sesuaikan,” jelas Agus.

Dengan kondisi tersebut, tanggal pasti dimulainya pemberian insentif motor listrik Rp5 juta masih belum dapat dipastikan. Masyarakat dan pelaku industri masih harus menunggu sampai regulasi dari Kemenkeu selesai.

Penerbitan PMK nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme penyaluran insentif, kriteria kendaraan maupun produsen yang dapat mengikuti program, serta ketentuan teknis lainnya.

Daftar Merek Motor Listrik Masih Dibahas

Selain menunggu PMK, pemerintah juga masih membahas daftar merek motor listrik yang nantinya berhak mendapatkan insentif.

Agus mengatakan penentuan merek penerima tidak dilakukan oleh Kemenperin secara sepihak. Pembahasannya melibatkan beberapa pihak, termasuk Kemenperin, Danantara Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

“Bersama-sama, ada tim. Antara kami, dengan Danantara, dengan Menteri Keuangan juga,” kata Agus.

Artinya, belum semua merek motor listrik dapat dipastikan akan masuk dalam program insentif Rp5 juta. Pemerintah masih melakukan pembahasan mengenai kriteria dan mekanisme penetapannya.

Hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam finalisasi program. Pasalnya, insentif pemerintah perlu diberikan berdasarkan ketentuan yang jelas agar pelaksanaannya tepat sasaran sekaligus mendukung tujuan pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

Insentif Rp5 Juta Diusulkan untuk Berlaku pada 2026

Rencana pemberian insentif motor listrik Rp5 juta sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada April 2026. Pemerintah mengusulkan agar program tersebut dapat diberlakukan pada tahun ini.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

Selain mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, program insentif juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Dengan adanya potongan atau bantuan pembelian, harga motor listrik yang harus dibayar konsumen diharapkan menjadi lebih terjangkau. Hal ini dinilai penting karena harga masih menjadi salah satu pertimbangan masyarakat ketika memilih kendaraan listrik.

Di sisi lain, peningkatan permintaan kendaraan listrik juga berpotensi memberikan dampak terhadap rantai industri nasional, mulai dari manufaktur kendaraan, komponen, baterai, hingga ekosistem pendukung lainnya.

Mengapa PMK Penting?

PMK diperlukan sebagai dasar aturan dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif dari sisi keuangan negara.

Tanpa aturan tersebut, pelaksanaan program belum dapat dilakukan secara penuh meskipun kementerian teknis telah menyiapkan aspek operasionalnya.

Karena itu, penerbitan PMK menjadi salah satu tahapan penting sebelum masyarakat benar-benar dapat menikmati insentif Rp5 juta tersebut.

Setelah PMK diterbitkan, pemerintah masih perlu melakukan penyesuaian teknis agar mekanisme yang telah disiapkan Kemenperin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kemenkeu.

Belum Ada Kepastian Kapan Insentif Dimulai

Hingga Selasa (18/8/2026), Agus belum memberikan kepastian mengenai tanggal pelaksanaan program insentif motor listrik Rp5 juta.

Pemerintah masih menunggu penyelesaian regulasi di Kemenkeu. Setelah PMK selesai, Kemenperin akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan berdasarkan ketentuan tersebut.

Dengan demikian, masyarakat yang berencana membeli motor listrik menggunakan insentif pemerintah masih perlu menunggu pengumuman resmi mengenai waktu dimulainya program.

Kepastian mengenai merek yang memenuhi syarat, jenis kendaraan yang mendapatkan insentif, mekanisme pemberian bantuan, serta waktu pelaksanaan juga masih menunggu finalisasi pemerintah.

Program insentif ini pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan kepada konsumen. Pemerintah juga mengharapkannya menjadi instrumen untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik nasional.

Namun, efektivitas program tersebut akan sangat bergantung pada kejelasan aturan dan mekanisme implementasinya. Karena itu, penerbitan PMK menjadi tahapan yang kini paling ditunggu sebelum insentif motor listrik Rp5 juta dapat benar-benar berjalan.