Istilah desil kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah mengkaji kemungkinan membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi atas.

Pemerintah mempertimbangkan agar masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Sebagai gantinya, kelompok tersebut nantinya diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax atau produk BBM nonsubsidi lainnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi energi. Selama ini, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah subsidi BBM yang masih dapat dinikmati oleh masyarakat yang secara ekonomi dinilai sudah mampu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Pemerintah juga belum menetapkan waktu pasti penerapan kebijakan karena sistem dan mekanisme pelaksanaannya masih dalam tahap pengujian.

“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9, 10,” kata Purbaya usai bertemu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada pekan lalu.

Menurut Purbaya, Pertamina secara teknis telah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menyeleksi konsumen BBM bersubsidi berdasarkan data tingkat kesejahteraan.

“Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi,” ujar Purbaya.

Dengan skema tersebut, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi dapat membeli Pertalite dan harus beralih ke BBM nonsubsidi.

“Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu,” tambah Purbaya.

Apa Itu Desil?

Desil adalah pembagian masyarakat atau keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Setiap kelompok mewakili sekitar 10% populasi yang telah diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Artinya, terdapat 10 kelompok mulai dari desil 1 sampai desil 10.

Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif suatu keluarga. Sebaliknya, semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula posisi kesejahteraannya dibandingkan kelompok lain dalam basis data tersebut.

Karena itu, desil tidak sama dengan besaran gaji seseorang.

Penentuan desil juga tidak hanya melihat pendapatan bulanan. Data sosial ekonomi dapat mempertimbangkan berbagai karakteristik rumah tangga, seperti kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, akses terhadap layanan dasar, hingga indikator sosial ekonomi lainnya.

Desil Berkaitan dengan Data Sosial Ekonomi Pemerintah

Penggunaan desil semakin penting seiring pemerintah melakukan integrasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN digunakan sebagai basis data untuk membantu pemerintah menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan data yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat melakukan penargetan bantuan dan kebijakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Dalam praktiknya, posisi desil seseorang dapat berubah apabila data sosial ekonominya mengalami perubahan atau setelah dilakukan pemutakhiran data.

Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menganggap desil sebagai status permanen. Posisi sebuah keluarga dalam kelompok desil dapat berubah seiring perubahan kondisi ekonomi maupun pembaruan data pemerintah.

Pembagian Desil 1 sampai 10

Secara sederhana, masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.

Desil 1 merupakan 10% kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah dalam basis data. Kelompok ini umumnya menjadi salah satu sasaran utama program perlindungan sosial.

Desil 2 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan di atas desil 1, tetapi masih berada pada kelompok bawah.

Desil 3 dan desil 4 juga berada dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah hingga rentan.

Sementara itu, desil 5 berada di sekitar kelompok tengah distribusi kesejahteraan.

Adapun desil 6 sampai desil 10 mencakup kelompok dengan posisi kesejahteraan yang semakin tinggi dibandingkan kelompok desil sebelumnya.

Dengan demikian, desil 9 merupakan sekitar 10% kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, sedangkan desil 10 berada pada posisi kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pembagian tersebut.

Namun, perlu diperhatikan bahwa istilah seperti “miskin”, “hampir miskin”, “menengah”, atau “kaya” tidak selalu dapat digunakan sebagai label mutlak untuk setiap desil. Desil merupakan peringkat relatif berdasarkan data sosial ekonomi, sehingga kondisi riil setiap keluarga tetap dapat berbeda.

Mengapa Desil 9 dan 10 Dikaitkan dengan Pertalite?

Pemerintah selama ini berupaya memastikan subsidi energi lebih banyak dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Subsidi BBM pada dasarnya merupakan dukungan pemerintah untuk menjaga harga energi tertentu agar tetap terjangkau. Namun, apabila BBM bersubsidi digunakan oleh masyarakat yang secara ekonomi mampu membeli BBM nonsubsidi, manfaat subsidi dapat menjadi kurang tepat sasaran.

Karena itu, penggunaan data kesejahteraan menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan penyaringan.

Jika desil 9 dan 10 benar-benar dikecualikan dari pembelian Pertalite, maka kebijakan tersebut akan membuat subsidi BBM lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang dianggap lebih membutuhkan.

Meski demikian, posisi seseorang dalam desil tidak otomatis berarti kendaraan yang digunakan pasti tidak berhak membeli BBM bersubsidi. Pemerintah masih harus menetapkan aturan, kriteria, mekanisme verifikasi, serta bagaimana sistem tersebut diterapkan di lapangan.

Bagaimana Sistem Pembatasannya?

Salah satu tantangan utama adalah menghubungkan data sosial ekonomi dengan transaksi pembelian BBM di SPBU.

Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa data masyarakat dapat teridentifikasi secara akurat ketika konsumen melakukan pembelian BBM. Sistem tersebut harus mampu mencocokkan identitas konsumen dengan basis data yang digunakan pemerintah.

Jika sistem diterapkan secara digital, transaksi pembelian BBM dapat menjadi salah satu titik pemeriksaan. Konsumen yang memenuhi kriteria penerima subsidi dapat tetap membeli BBM bersubsidi, sementara kelompok yang tidak memenuhi kriteria diarahkan ke produk nonsubsidi.

Namun, penerapan sistem seperti ini juga membutuhkan kesiapan infrastruktur dan mekanisme penanganan apabila terjadi kesalahan data.

Misalnya, seseorang yang seharusnya masuk kelompok penerima subsidi tetapi data kesejahteraannya belum diperbarui. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan mekanisme pengaduan dan verifikasi agar masyarakat tidak kehilangan hak akibat ketidaksesuaian data.

Tidak Hanya Soal Desil

Pembatasan BBM bersubsidi juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang.

Pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik kendaraan, jenis penggunaan kendaraan, volume pembelian, serta kriteria lain yang mungkin ditetapkan dalam regulasi.

Hal ini penting karena satu keluarga dengan kondisi ekonomi yang sama dapat memiliki kebutuhan transportasi yang berbeda. Kendaraan dapat digunakan untuk bekerja, mengangkut barang, menjalankan usaha, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu, desain kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara ketepatan sasaran subsidi dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh BBM.

Apa Dampaknya Jika Desil 9 dan 10 Tidak Bisa Membeli Pertalite?

Apabila kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat desil 9 dan 10 kemungkinan harus membeli BBM nonsubsidi.

Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat meningkatkan pengeluaran transportasi bagi kelompok yang terdampak. Besarnya tambahan biaya akan bergantung pada jenis BBM yang digunakan, konsumsi kendaraan, jarak tempuh, serta harga BBM nonsubsidi pada saat kebijakan berlaku.

Di sisi lain, pemerintah dapat memperoleh manfaat berupa pengurangan beban subsidi apabila konsumsi BBM bersubsidi oleh kelompok yang dinilai mampu dapat ditekan.

Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi juga berpotensi dialihkan untuk kebutuhan lain, tergantung pada kebijakan fiskal pemerintah.

Masyarakat Perlu Memahami Posisi Desilnya

Rencana pemanfaatan data desil untuk pembatasan subsidi membuat masyarakat perlu memahami bagaimana posisi sosial ekonominya tercatat dalam basis data pemerintah.

Masyarakat yang merasa data ekonominya tidak sesuai dapat membutuhkan mekanisme pemutakhiran atau koreksi data yang disediakan pemerintah.

Hal ini menjadi penting karena data sosial ekonomi bukan hanya berpotensi digunakan untuk kebijakan BBM, tetapi juga dapat menjadi dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah.

Dengan kata lain, semakin akurat data masyarakat, semakin besar peluang kebijakan pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang tepat.

Apakah Desil 9 dan 10 Sudah Pasti Tidak Bisa Beli Pertalite?

Belum tentu.

Pernyataan pemerintah mengenai desil 9 dan 10 saat ini berkaitan dengan pembahasan dan pengujian mekanisme pembatasan subsidi. Keputusan final tetap bergantung pada aturan yang ditetapkan pemerintah, kesiapan sistem, serta hasil pengujian bersama Pertamina.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa seluruh orang yang masuk desil 9 dan 10 sudah otomatis dilarang membeli Pertalite.

Pemerintah masih perlu menetapkan aturan yang menjelaskan siapa yang berhak membeli BBM bersubsidi, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta kapan kebijakan tersebut mulai berlaku.

Kesimpulan

Desil merupakan sistem pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 berada pada kelompok kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan relatif paling tinggi.

Rencana pemerintah menggunakan data desil untuk membatasi pembelian Pertalite menunjukkan adanya upaya untuk membuat subsidi BBM lebih tepat sasaran. Desil 9 dan 10 menjadi perhatian karena berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Namun, hingga mekanisme dan aturan resminya ditetapkan, masyarakat belum dapat menyimpulkan bahwa desil 9 dan 10 pasti tidak boleh membeli Pertalite.

Yang jelas, penggunaan data sosial ekonomi dalam kebijakan subsidi akan membuat akurasi dan pemutakhiran data menjadi semakin penting. Pemerintah perlu memastikan sistem berjalan akurat, transparan, serta menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat masyarakat yang datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.