Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan potensi dampak serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, secara langsung, dampak tersebut relatif terbatas mengingat hubungan dagang dan investasi kedua negara masih sangat kecil.

Nailul Huda menjelaskan bahwa nilai perdagangan Indonesia–Venezuela hanya menyumbang sekitar 0,02 persen dari total ekspor Indonesia. Meski dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekspor Indonesia ke Venezuela tercatat hampir dua kali lipat, nilainya masih belum cukup besar untuk memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional.

“Dengan porsi perdagangan yang kecil, dampak langsung terhadap ekonomi Indonesia tidak signifikan. Venezuela bukan mitra dagang utama maupun tujuan investasi strategis Indonesia,” ujar Nailul Huda kepada Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).

Ia menambahkan, dari sisi komoditas energi, dampak konflik tersebut juga dinilai relatif minim terhadap harga minyak global. Meski Venezuela dikenal memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, produksi minyak negara tersebut saat ini masih terbatas akibat sanksi ekonomi, keterbatasan teknologi, serta persoalan infrastruktur energi yang belum pulih sepenuhnya.

“Produksi minyak Venezuela saat ini belum cukup besar untuk memengaruhi harga minyak dunia. Sehingga tidak berdampak langsung pada Indonesian Crude Price (ICP), subsidi migas, maupun postur APBN Indonesia,” jelasnya.

Efek Tidak Langsung Lewat Geopolitik Global

Meski dampak langsungnya kecil, Nailul mengingatkan adanya efek tidak langsung yang perlu diwaspadai, terutama dari sisi geopolitik global. Menurutnya, eskalasi konflik di Amerika Latin dapat memperkeruh ketegangan geopolitik dunia yang saat ini sudah rapuh akibat berbagai konflik lain, seperti di Timur Tengah dan Eropa Timur.

Ia menilai, ketegangan global berpotensi merembet ke kawasan Asia, termasuk meningkatnya tensi geopolitik antara China dan Taiwan. Jika eskalasi konflik meluas, kondisi tersebut dapat memperburuk stabilitas perdagangan internasional, rantai pasok global, serta memicu volatilitas harga komoditas, termasuk energi dan pangan.

“Ketika kondisi geopolitik global memburuk, dampaknya akan terasa ke berbagai sektor. Perdagangan internasional bisa terganggu, harga minyak berpotensi bergejolak, dan tekanan inflasi global bisa meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus sangat waspada,” ujarnya.

Selain itu, ketidakpastian global juga dapat memengaruhi arus modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor cenderung mencari aset aman (safe haven) di tengah konflik global, yang berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan pasar keuangan domestik.

Indonesia Harus Hindari Konflik Langsung

Lebih lanjut, Nailul menegaskan pentingnya posisi Indonesia untuk tetap menghindari konflik secara langsung dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan non-blok. Sikap ini dinilai krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global.

“Dengan tidak terlibat langsung dalam konflik, Indonesia memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, baik dari sisi perdagangan, investasi, maupun fiskal,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat kerja sama dan membangun poros kekuatan negara berkembang guna meningkatkan daya tawar dalam percaturan global. Menurutnya, negara berkembang perlu bersatu untuk memengaruhi kebijakan global yang selama ini lebih banyak didominasi oleh kepentingan negara maju.

“Selama ini, negara maju seperti Amerika Serikat sering menunjukkan kedigdayaannya, namun cenderung mengesampingkan kepentingan negara berkembang. Indonesia perlu berperan aktif membangun solidaritas global Selatan agar suara negara berkembang lebih diperhitungkan,” pungkas Nailul Huda.