China "Bans Crypto Again"? Fakta di Balik Rumor yang Viral

Beberapa hari terakhir, media sosial ramai dengan klaim bahwa China kembali melarang aktivitas yang berhubungan dengan mata uang kripto, termasuk perdagangan, penambangan, dan bahkan kepemilikan pribadi Bitcoin maupun aset digital lainnya. Rumor ini disebut sebagai bagian dari langkah China untuk mempercepat adopsi yuan digital atau e-CNY.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kenyataannya tidak sesederhana dan tidak sedramatis yang diberitakan.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Tidak Ada Larangan Baru yang Diumumkan
Hingga awal Agustus 2025, belum ada pengumuman resmi dari Bank Rakyat China (PBOC) atau otoritas nasional lainnya mengenai larangan baru terhadap kripto. Aturan yang berlaku masih mengacu pada kebijakan tahun 2021 yang melarang layanan perdagangan dan penambangan kripto di dalam negeri.

Yang penting, tidak pernah ada undang-undang yang secara langsung melarang kepemilikan pribadi mata uang kripto. Warga China masih dapat memiliki aset digital selama tidak terlibat dalam aktivitas yang dilarang.

Sejarah Larangan Kripto di China

• 2013 – PBOC melarang lembaga keuangan menangani transaksi Bitcoin.
• 2017 – Pemerintah menutup penawaran koin perdana (ICO) dan sebagian besar bursa kripto domestik.
• 2021 – Pengetatan paling besar, menyatakan semua transaksi dan penambangan kripto ilegal secara nasional. Kebijakan ini memicu penurunan tajam harga kripto secara global.

Meski aturannya ketat, kebijakan ini umumnya menargetkan layanan terpusat dan aktivitas komersial, bukan kepemilikan individu.

Mengapa Rumor Ini Muncul Lagi?

Ada beberapa alasan mengapa kabar “China melarang kripto lagi” cepat menyebar:

1. Psikologi Pasar
Secara historis, setiap kali China mengumumkan kebijakan ketat terhadap kripto, harga pasar cenderung anjlok tajam lalu pulih dalam beberapa minggu. Pola ini memunculkan keyakinan di kalangan trader bahwa berita seperti ini justru sinyal untuk membeli.

2. Penguatan di Media Sosial
Berita lama sering diulang dan dibagikan kembali di media sosial, memicu kepanikan baru meskipun tidak ada perkembangan kebijakan.

3. Strategi Mata Uang Digital China
China terus mendorong yuan digital dan menjajaki proyek stablecoin berbasis yuan. Hal ini memicu spekulasi bahwa pemerintah akan memperketat lagi aturan terhadap kripto terdesentralisasi.

Perkembangan Terbaru di China

• Pembahasan Regulasi Stablecoin

Pada Juli 2025, Komisi Aset Milik Negara Shanghai menggelar pertemuan untuk membahas potensi regulasi stablecoin dan sektor kripto secara umum. Pertemuan ini dihadiri puluhan pejabat dan membahas model regulasi global yang disesuaikan dengan kondisi China.

• Lobi Perusahaan Teknologi

Perusahaan besar seperti JD.com dan Ant Group sedang melobi untuk meluncurkan stablecoin berbasis yuan di Hong Kong, memanfaatkan undang-undang baru yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

• Pengelolaan Aset Kripto Hasil Sitaan

Pemerintah sedang mencari cara mengelola kripto hasil sitaan dari kasus kriminal yang nilainya mencapai ratusan miliar yuan. Pilihan yang dipertimbangkan termasuk lelang resmi atau memasukkannya ke dalam cadangan negara.

Kesimpulan

Tidak ada bukti adanya larangan baru terkait kripto di China pada 2025. Aturan tahun 2021 masih berlaku, melarang perdagangan, bursa, dan penambangan kripto, tetapi tidak secara eksplisit melarang kepemilikan pribadi.

Gelombang kepanikan terbaru ini kemungkinan besar dipicu oleh berita lama yang diulang kembali dan spekulasi pasar. Investor sebaiknya memeriksa sumber resmi sebelum mengambil keputusan, karena rumor seperti ini sering dimanfaatkan untuk memengaruhi sentimen pasar.